Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Papua mulai terapkan e-TPP
  • Rabu, 07 Februari 2018 — 17:57
  • 1985x views

Papua mulai terapkan e-TPP

Penerapan sistem tunjangan berbasis internet itu diharapkan mampu meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi Papua.
Launching Tambahan Penghasilan Pegawai berbasis elektronnik - Jubi/Alex
Alexander Loen
Editor : Edi Faisol
LipSus
Features |
Selasa, 18 Desember 2018 | 16:32 WP
Features |
Senin, 17 Desember 2018 | 13:10 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Pemerintah Provinsi  Papua resmi menerapkan aplikasi Tambahan Penghasilan Pegawai berbasis elektronik (e-TPP). Penerapan sistem tunjangan berbasis internet itu diharapkan mampu meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi Papua.

“Aplikasi TPP untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai. Saya mengharapkan aplikasi ini juga dapat memberikan dampak terhadap pelayanan kepada masyarakat secara optimal,” kata Gubernur Papua Lukas Enembe, di sela-sela Rakerda Bupati dan Walikota 2018, di Jayapura, Rabu (07/02/2018).

Ia menyebutkan e-TPP ditinjau dari dua sisi, tingkat kehadiran dan beban kerja ASN. Kehadiran itu juga juga ada beberapa indikator yang dinilai. Aplikasi itu juga dapat mengetahui lebih jelas  jam masuk kantor setiap pegawai.

“Dengan demikian bagi pegawai yang tidak pernah hadir akan lebih mudah dievaluasi,” kata Enembe menambahkan.

Selain itu, Enembe menjelaskan ada beban kerja juga dinilai yang kemudian dapat memberikan motivasi kepada setiap pegawai lebih giat.  Aplikasi tersebut juga digunakan berdasarkan kelas jabatan dari masing-masing ASN, mulai dari kelas I sampai kelas jabatan XV. Kelas I hingga kelas VII pejabat pelaksana, yang memiliki jabatan atau ada tugas yang diberikan.

“Kelas VIII keatas dari Eselon IV hingga Eselon IIA (Sekda), sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab masing-masing,” katanya.

Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen, mengatakan indikator TPP berupa disiplin pegawai dan kinerja. “Untuk itu, harus ada intervensi dari pimpinan OPD untuk pegawai,” kata Hery.

Diharapkan semua pegawai sudah dapat menikmati penghasilan dengan adanya penetapan TPP itu. “Sebab semua gaji honor pada SKPD ditiadakan, namun penghasilan pegawai meningkat," kata Hery menjelaskan. (*)

loading...

Sebelumnya

SK pengalihan guru dan pegawai kehutanan Papua diserahkan

Selanjutnya

Tahun ini pembangunan pos lintas batas di Sota

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23546x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19216x views
Lingkungan |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 15657x views
Meepago |— Rabu, 12 Desember 2018 WP | 12735x views
Domberai |— Senin, 10 Desember 2018 WP | 10847x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe