Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Domberai
  3. GSBI gandeng Disnakertrans Papua Barat awasi penerapan upah
  • Kamis, 08 Februari 2018 — 16:23
  • 594x views

GSBI gandeng Disnakertrans Papua Barat awasi penerapan upah

"Hingga saat ini masih ada perusahaan yang belum menerapkan UMP terbaru yang sudah ditetapkan Gubernur. Untuk itu kami tantang Disnakertrans untuk sama-sama melakukan audit di lapangan," ujar Ketua Dewan Pimpinan Daerah GSBI Papua Barat, Yohanes Akwan.
Ilustrasi, UMP 2018 – Jubi
Admin Jubi
Editor : Dewi Wulandari
LipSus
Features |
Selasa, 18 Desember 2018 | 16:32 WP
Features |
Senin, 17 Desember 2018 | 13:10 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jubi, Manokwari - Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) provinsi Papua Barat akan melakukan pengawasan penerapan upah di seluruh perusahaan asing maupun daerah yang berinvestasi di provinsi tersebut. 

Ketua Dewan Pimpinan Daerah GSBI Papua Barat, Yohanes Akwan, kepada Jubi, di Manokwari, Kamis (08/02/2018), mensinyalir ada sejumlah perusahaan yang belum menerapkan upah minimum provinsi (UMP) Papua Barat tahun 2018.

"Hingga saat ini masih ada perusahaan yang belum menerapkan UMP terbaru yang sudah ditetapkan Gubernur. Untuk itu kami tantang Disnakertrans untuk sama-sama melakukan audit di lapangan," ujar Akwan.

Selain UMP, kata dia, pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh perusahaan memiliki skala upah penerapan gaji bagi karyawan yang sudah bekerja lebih dari satu tahun. Dia juga menyebutkan timnya saat ini sedang mengumpulkan data perusahaan yang belum menerapkan UMP 2018 sebagaimana mestinya, termasuk perusahaan yang belum memiliki skala upah.

"Ini penting untuk menjadi perhatian bersama antara kami para buruh maupun pemerintah daerah. Mengingat selain berkaitan erat dengan kesejahteraan buruh, penerapan upah juga berdampak langsung terhadap PDRB (pendapatan domestik regional bruto-Red) Papua Barat," ujarnya.

Kata Akwan, buruh sudah tunduk dan rela terhadap hasil sidang dewan pengupahan yang ditetapkan melalui surat keputusan gubernur terkait UMP. Hal serupa harus dilakukan oleh pihak perusahaan yang bergerak pada sektor apapun di Papua Barat.

"Buruh sudah rela dengan UMP sebesar Rp2,667 juta sesuai hasil sidang dewan pengupahan. Sekarang giliran perusahaan, mereka juga harus tunduk serta melaksanakan tanggung-jawabnya lain seperti menyusun skala upah, sebab UMP Rp2,667 juta berlaku untuk buruh yang bekerja dari 0 tahun kerja," sebutnya.

Karyawan yang bekerja lebih dari satu tahun lebih, kata Akwan, harus mendapat perlakuan lebih dalam penerapan upah. Dia mengajak buruh di seluruh Papua Barat tidak segan-segan membuat laporan kepada GSBI jika tahun ini masih menerima upah dibawah Rp2,667 juta.

"Silakan laporkan ke GSBI, nanti kita sama-sama ajukan pengaduan ke Disnakertrans. Tidak perlu takut, kalau hak kita tidak diberikan secara baik kita harus berani merampasnya, itu hak kita," ujarnya tegas.

Ia menambahkan perusahaan yang tidak melaksanakan UMP sesuai ketetapan pemerintah, hal itu merupakan tindakan pidana. Untuk itu harus diproses.

Kepala Disnakertrans Papua Barat, Paskalina Jamlean, saat dikonfirmasi mengaku siap bekerjasama dengan GSBI dalam upaya pengawasan pengupahan di Papua Barat.

"Tentu kita akan menerima kerjasama itu, karena selama ini kita bersama GSBI adalah mitra", ungkap Paskalina, melalui telepon selulernya. 

Dia juga berharap GSBI selaku mitra, bisa melapor ke Disnakertrans apabila di lapangan ada perusahaan yang mengupah karyawan dibawah UMP yang telah ditetapkan pemerintah.

"Tidak apa, silakan dilapor ke kita jika ada bukti disertati data akurat. Pasti kita sama-sama tindaklanjuti sesuai prosedur yang ada," katanya menambahkan. (*)

loading...

Sebelumnya

Manokwari, kota buah yang tak miliki pasar buah

Selanjutnya

Sebulan terdampar, satu nelayan Filipina tertolong di Manokwari

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23549x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19218x views
Lingkungan |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 15658x views
Meepago |— Rabu, 12 Desember 2018 WP | 12736x views
Domberai |— Senin, 10 Desember 2018 WP | 10848x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe