Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Kadepa: Untuk HAM, Jokowi saya beri kartu merah
  • Jumat, 09 Februari 2018 — 17:58
  • 1735x views

Kadepa: Untuk HAM, Jokowi saya beri kartu merah

"Kalau saya, dibidang HAM saya kasi kartu merah untuk Jokowi. Kasus penembakan di Paniai 8 Desember 2014 misalnya, beberapa pekan setelah kejadian, Jokowi ke Papua untuk perayaan Natal nasional. Dia berjanji mengusut kasus itu, tapi sampai sekarang tak ada hasil," ujarnya.
Ilustrasi demo untuk mendesak penuntasan kasus HAM di Papua – Jubi/Dok.
Arjuna Pademme
Editor : Edho Sinaga
LipSus
Features |
Selasa, 18 Desember 2018 | 16:32 WP
Features |
Senin, 17 Desember 2018 | 13:10 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi – Persoalan penyelesaian dugaan pelanggaran Hak Asazi Manusia (HAM) yang tak kunjung usai, khususnya yang ada di tanah Papua, membuat  Legislator Papua Laurenzus Kadepa memberikan kartu merah kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kadepa mengatakan, selama Jokowi menjadi Presiden Indonesia, terkesan kasus kekerasan di Papua yang bermuara pada dugaan pelanggaran HAM meningkat.

"Janji Presiden Jokowi menuntaskan dugaan pelanggaran HAM, hanya janji. Parahnya lagi, mereka yang diduga terlibat pelanggaran HAM masa lalu diberikan jabatan strategis," kata Kadepa, Jumat (09/02/2018).

Menurutnya, salah satu yang diduga terlibat pelanggaran HAM masa lalu di Papua yang kini menempati jabatan strategis adalah Wiranto.  Mantan panglima TNI yang kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) itu, disebut terlibat dalam kasus dugaan pelanggaran HAM Biak berdarah, 6 Juli 1998.

"Kalau saya, dibidang HAM saya kasi kartu merah untuk Jokowi. Kasus penembakan di Paniai 8 Desember 2014 misalnya, beberapa pekan setelah kejadian, Jokowi ke Papua untuk perayaan Natal nasional. Dia berjanji mengusut kasus itu, tapi sampai sekarang tak ada hasil," ujarnya.

Katanya, tidak ada keseriusan dari pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM, khususnya di Papua. Diduga sejumlah nama terduga terlibat pelanggaran HAM dalam jajaran pemerintahan Jokowi, salah satu penyebab tak ada kepastian penyelesaian kasus HAM di Papua.

"Mana mungkn Jokowi menuntaskan masalah HAM kalau mereka yang diduga melanggar HAM dipakai dalam institusi negara. Sekalipun sejak jauh-jauh hari Partai NasDem menyatakan mendukung Jokowi, saya tidak peduli. Saya tidak bicara partai, tapi nasib orang tua dan saudara saya, orang asli Papua," katanya.

Sementara, Komisoner Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Zeid Raad Al Hussein dalam rangkaian kunjungannya ke Indonesia sejak 05 hingga 06 Februari 2018, bertemu delegasi Papua untuk mendengar langsung situasi HAM di Tanah Papua. Pertemuan ini berkaitan dengan beberapa kasus pelanggaran HAM berat di Papua, yang kini belum jelas penyelesaiannya antara lain Wasior 2001, Wamena 2003, dan Paniai 2014.

Komisoner Zeid mengatakan, telah menerima penjelasan dari Komnas HAM yang mendorong dibentuknya tim bersama dengan Kejaksaan Agung untuk melengkapi berkas, agar bisa dilimpahkan ke pengadilan HAM.

“Saya sudah mendapatkan banyak laporan tentang situasi HAM di Papua dari banyak sumber. Agar tidak bias, saya harus mendengarkan sendiri dari orang Papua. Kehadiran orang Papua yang datang jauh-jauh untuk bertemu dengan saya ini sangat saya apresiasi,” ungkap Komisioner Zeid kepada Jubi usai pertemuan beberapa hari lalu.

Komisoner Komnas HAM Republik Indonesia, Choirul Anam membenarkan pernyataan Zeid. Menurut Choirul, berkas kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu kerap bolak-balik antara Komnas HAM dengan Kejaksaan Agung.
Komnas HAM menilai pihaknya sudah selesai melakukan tugas penyelidikan. Namun di sisi lain Kejaksaan Agung menilai berkas yang disampaikan Komnas HAM belum lengkap.

"Perlu ada terobosan. Presiden bisa membentuk tim penyidik bersama Komnas HAM dan Kejaksaan Agung," kata Anam.

Katanya, hingga saat ini Komnas HAM kesulitan memanggil terduga pelaku karena tidak memiliki kekuatan memaksa seperti penahanan, dan sebagainya. (*) 

loading...

Sebelumnya

Masuk daftar daerah rawan, Lanny Jaya yakin aman saat Pilkada 2018

Selanjutnya

Jadwal penetapan bakal paslon pilgub Papua diundur

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23548x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19218x views
Lingkungan |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 15658x views
Meepago |— Rabu, 12 Desember 2018 WP | 12735x views
Domberai |— Senin, 10 Desember 2018 WP | 10847x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe