Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Jadwal penetapan bakal paslon pilgub Papua diundur
  • Jumat, 09 Februari 2018 — 18:20
  • 1388x views

Jadwal penetapan bakal paslon pilgub Papua diundur

"Kalau KPU tetapkan 12 Februari 2018, pasti akan cacat hukum. Karena tanpa persetujuan MRP terkait keaslian orang Papua. Tidak boleh ada celah itu, supaya tidak ada proses saling gugat," katanya. 
Ilustrasi demo terkait pelaksanaan tahapan pilgub Papua di DPR Papua, Kamis (08/02/2018) - Jubi/Arjuna Pademme
Arjuna Pademme
Editor : Edho Sinaga

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Penetapan bakal pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Papua menjadi pasangan calon akan diundur, dari jadwal yang sudah ditetapkan KPU Papua, pada 12 Februari 2018.

Kemungkinan diundurnya jadwal penetapan itu muncul setelah pertemuan panitia khusus Pemilihan Gubernur (pansus Pilgub) DPR Papua (DPRP), KPU Papua, Bawaslu Papua, Polda Papua, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) di ruang rapat DPR Papua, Jumat (09/02/2018) sore.

"Kami sampaikan hasil konsultasi dengan KPU RI. Kami laksanakan surat benomor 124 (Surat KPU RI untuk KPU Papua). Kami sampaikan kepada DPRP bahwa batas waktu penetapan, 12 Februari 2018. Dan dalam poin itu, kami akan lakukan perubahan pada jadwal nantinya. Tapi pencoblosan  27 Juni 2018, tidak molor dan itu pasti," kata Adam usai pertemuan.

Menurutnya, masih ada waktu tiga hari ke depan sebelum penetapan untuk melihat kembali perubahan jadwal.

"Tapi hasil pertemuan aman, hal seperti ini dengan DPRP, itu biasa," ujarnya.

Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan, KPU Papua akan memberikan ruang kepada pansus DPRP dan MRP untuk melaksanakan apa yang menjadi kewenangan kedua lembaga itu.

"KPU tidak menyampaikan langsung dalam pertemuan ini, mereka akan menyampaikan secara tertulis kepada DPRP bahwa kami berikan ruang. Itu sudah menjadi etika dalam lembaga," ucap Wonda.

Katanya, ini bukan masalah DPRP atau MRP akan menggagalkan kandidat tertentu, namun karena perintah UU Otsus Papua, aturan dalam proses ini harus disandingkan, supaya tidak ada proses hukum kemudian hari

"Kalau KPU tetapkan 12 Februari 2018, pasti akan cacat hukum. Karena tanpa persetujuan MRP terkait keaslian orang Papua. Tidak boleh ada celah itu, supaya tidak ada proses saling gugat," katanya. 

DPR Papua lanjut Wonda, hanya ingin pelaksanaan pilgub Papua mendapat legitimasi dan sesuai aturan hukum, supaya tidak ada polemik nantinya. (*)

loading...

Sebelumnya

Kadepa: Untuk HAM, Jokowi saya beri kartu merah

Selanjutnya

Politikus Partai Hanura mundur dari DPR Papua

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34496x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23234x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19046x views
Lingkungan |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 15601x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe