Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Polemik Pilgub, Ketua Pansus: Jangan cuma salahkan kami
  • Senin, 12 Februari 2018 — 16:24
  • 832x views

Polemik Pilgub, Ketua Pansus: Jangan cuma salahkan kami

"Jadi dalam polemik ini, jangan hanya menyalahkan pansus karena kami bekerja sesuai Undang-undang Otsus. KPU juga terlibat dalam hal ini," kata Thomas, Senin (12/02/2018).
Ilustrasi pansus pilgub DPR Papua ketika rapat bersama KPU Papua beberapa waktu lalu - Jubi/Dok.
Arjuna Pademme
Editor : Edho Sinaga
LipSus
Features |
Rabu, 19 Desember 2018 | 06:43 WP
Features |
Selasa, 18 Desember 2018 | 16:32 WP
Features |
Senin, 17 Desember 2018 | 13:10 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Ketua panitia khusus pemilihan gubernur (pansus pilgub) DPR Papua, Thomas Sondegau mengatakan, berbagai pihak jangan hanya menyalahkan pansus dalam polemik kewenangan pelaksanaan tahapan pilgub Papua ini.

Menurutnya, pansus hanya ingin melaksanakan amanat Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Nomor 21 Tahun 2001.

"Jadi dalam polemik ini, jangan hanya menyalahkan pansus karena kami bekerja sesuai Undang-undang Otsus. KPU juga terlibat dalam hal ini," kata Thomas, Senin (12/02/2018).

Thomas bersikukuh, sejak awal pihaknya sudah meminta KPU Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP) dan DPR Papua duduk bersama membahas pelaksanaan tahapan pilgub.

"Makanya sampai sekarang MRP tidak mengeluarkan verifikasi keaslian bakal pasangan calon karena salah jalur. Kalau mengikuti aturan dalam Undang-undang Otsus, mestinya berkas verifikasi diserahkan KPU ke DPR Papua," ujarnya.

Katanya, DPR Papua yang akan menyerahkan berkas tersebut ke MRP, kemudian MRP akan menyampaikan hasil verifikasi keaslian orang Papua bakal pasangan calon ke DPRP, dan DPRP menyerahkan ke KPU Papua.

"Pada 12 Januari 2018, KPU menyerahkan berkas ke kami, tapi kami kembalikan karena tidak lengkap. KPU kemudian menyerahkan lagi, tapi kami kembalikan lagi, karena berkas yang diserahkan kedua kalinya, juga tidak lengkap," katanya.

Hal yang sama dikatakan anggota pansus pilgub, Orgenes Wanimbo. Menurutnya, berkas yang diserahkan KPU ke DPR Papua mestinya calon dan syarat pencalonan. 

"Bukan hanya berkas untuk verifikasi keaslian. Ini bukan keinginan pansus DPRP, tapi Undang-undang Otsus," tegas Wanimbo. (*) 

loading...

Sebelumnya

Polemik Pilgub, Ketua Pansus: Kami terima aspirasi, bukan pendaftaran

Selanjutnya

Polemik Pilgub, Pansus: Investigasi ijazah Paslon, bisa saja

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23565x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19228x views
Lingkungan |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 15669x views
Meepago |— Rabu, 12 Desember 2018 WP | 12753x views
Domberai |— Senin, 10 Desember 2018 WP | 10858x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe