Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Di-warning Bawaslu, ini tanggapan Ketua DPRP
  • Rabu, 14 Februari 2018 — 08:53
  • 1192x views

Di-warning Bawaslu, ini tanggapan Ketua DPRP

“Kami semua ini tahu aturan. Lakukan saja tugas masing-masing. Kami akan laksanakan sesuai waktu yang diberikan. Kami di DPRP, sudah pernah melaksanakan hal yang sama,” ujarnya.
Ilustrasi Kantor DPRP Papua – Jubi/Arjuna
Arjuna Pademme
Editor : Galuwo
LipSus
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 17:37 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 17:24 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 08:58 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 00:09 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Ketua DPR Papua (DPRP), Yunus Wonda mingingatkan badan pengawas pemilu (Bawaslu) Papua tidak perlu seakan menekan berbagai pihak terkait dalam verifikasi keaslian bakal pasangan calon (paslon) gubernur-wakil gubernur Papua.

“Saya pikir dalam mekanisme ini, tidak usah bicara ini dan itu. Bawaslu lakukan tugasnya, DPRP melakukan tugasnya. Majelis Rakyat Papua (MRP) dan KPU juga demikian. Tidak perlu seakan ada tekanan,” kata Wonda, Selasa (13/02/2018), usai menerima berkas verifikasi keaslian bakal paslon yang akan diserahkan ke MRP, dari KPU Papua.

Pernyataan ini dikatakan Wonda menanggapi permintaan Bawaslu Papua agar penetapan paslon gubernur tepat waktu atau tujuh hari setelah KPU memutuskan menunda pleno.

Jika tidak akan menjadi temuan Bawaslu, sebagai pidana pemilu kepada pihak yang menghalangi tahapan.

“Kami semua ini tahu aturan. Lakukan saja tugas masing-masing. Kami akan laksanakan sesuai waktu yang diberikan. Kami di DPRP, sudah pernah melaksanakan hal yang sama,” ujarnya.

Ia memastikan, verifikasi keaslian bakal paslon akan selesai sesuai batas waktu penundaan, dan KPU Papua dapat melakukan pleno penetapan, 20 Februari 2018.

“Polemik selama ini, semakin membuat kami dewasa dalam menghadapi masalah. Inilah dinamika politik, justru membuat kita dewasa,” ujarnya.

Usai KPU Papua memutuskan menunda penetapan paslon gubernur-wakil gubernur Papua, Senin (12/02/2018) malam, Bawaslu Papua meminta kepastian dan ketegasan KPU.

Ketua Bawaslu Papua, Fegie Wattimena mempertanyakan apakah penetapan nantinya pasti dilaksanakan tujuh hari ke depan, mengingat kini terjadi polemik antara KPU, DPR Papua dan MRP.

“Apakah waktu tujuh hari bisa clear? Kalau tujuh hari ini tidak terlaksana ini akan dijadikan temuan oleh Bawaslu sebagai pidana pemilu, dan temuan itu ditujukan kepada penghalang jadwal,” kata Fegie Wattimena, Senin (12/02) malam.

KPU Papua memutuskan menunda pleno penetapan paslon gubernur-wakil gubernur Papua hingga 20 Februari 2018, lantaran MRP belum memverifikasi keaslian orang Papua bakal paslon, karena berkasnya belum diserahkan DPR Papua. (*)

loading...

Sebelumnya

Tiga paslon bupati di Papua kemungkinan melawan kotak kosong

Selanjutnya

Amunisi tajam pilkada dan tanggung jawab Kapolda

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 33940x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 18114x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 17254x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe