Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Berita Papua
  3. TPN-PB/OPM tidak akan mengganggu Pilkada 2018
  • Senin, 19 Februari 2018 — 04:31
  • 3025x views

TPN-PB/OPM tidak akan mengganggu Pilkada 2018

TPN biasa disebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) oleh pihak Kepolisian dan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) oleh pihak TNI.
Pater Dr. Neles Tebay - Dok. Jubi
Admin Jubi
Editor : Kyoshi Rasiey

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Oleh : Pater Dr. Neles Tebay

SEJUMLAH pihak menempatkan Provinsi Papua sebagai daerah urutan pertama tingkat kerawannya pada pilkada serentak 2018, antara lain karena masih aktifnya Tentara Pembebasan Nasional  Papua Barat/Organisasi Papua Merdeka (TPN-PB/OPM). Keberadaan kelompok-kelompok TPN dilihat sebagai ancaman terhadap pilkada di Papua.

TPN biasa disebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) oleh pihak Kepolisian dan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) oleh pihak TNI.

Dalam pilkada serentak 2018, Papua akan melaksanakan Pilkada gubernur dan pilkada bupati di tujuh kabupaten yakni  Mimika, Deiyai, Paniai, Puncak, Jayawijaya, Biak Numfor, dan Mamberamo Tengah.

Sekalipun pihak kepolisian sudah membentuk Satgas Merah Putih yang tugasnya adalah mengantisipasi gangguan KKB, saya masih yakin bahwa  TPN/ OPM tidak akan tergerak untuk mengganggu pilkada. Ada tiga alasan yang mendasari keyakinan saya.

Pertama, TPN/OPM  didirikan bukan  untuk memperjuangkan kemenangan salah satu calon bupati atau gubernur. Juga bukan untuk mengurus pilkada. TPN dibentuk untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat. TPN mencapai tujuannya bukan ketika seorang calon bupati atau gubernur terpilih atau menang pilkada, tetapi ketika suatu Negara Papua Barat didirikan di bumi cenderawasih.

Kedua, OPM masih setia pada cita-cita ideologinya  dan belum merubah orientasi perjuangannya.  OPM masih melanjutkan perlawanan dengan bergerilya dari hutan belantara Papua  yang dilakukan oleh TPN PB dan melancarkan diplomasi di luar negeri yang dikoordinir oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) guna membebaskan tanah dan orang Papua dari penjajahan asing. TPN tahu bahwa pilkada gubernur dan bupati  tidak ada kaitan dengan perjuangan kemerdekaan Papua Barat.

Ketiga, TPN sadar bahwa apabila mengganggu pelaksanaan pilkada, maka kredibilitas TPN akan jatuh baik dihadapan rakyat Papua maupun di mata komunitas internasional. Banyak pihak akan mempertanyakan motivasi dan tujuan perjuangan TPN. Akibatnya, kepercayaan terhadap TPN akan menurun. TPN akan kehilangan dukungan politik dari banyak pihak. TPN sendiri lah yang menanggung segala akibat dan resikonya. ”Karena TPN sadari resiko dan akibat-akibat ini, maka saya tetap yakin bahwa TPN/OPM yang sungguh-sungguh memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat tidak akan mengganggu pelaksanaan pilkada serentak di Bumi Cenderawasih”.

Keempat, berdasarkan sejumlah pengalaman yang terjadi di masa lampau, saya sadari adanya peluang  bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menggunakan nama TPN demi memenuhi kepentingan pribadi atau kelompoknya dengan mengganggu pelaksanaan pilkada di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Kelima, mungkin karena masih adanya kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang aktif di tanah Papua, maka pasukan keamanan akan diperbanyak mengamankan pelaksanan pilkada bukan hanya pada tujuh kabupaten yang kaan melaksanakan pilkada bupati tetapi seluruh kabupaten di Provinnsi Papua.

Irjen Boy Rafli Amar selaku Kapolda Papua telah mengumumkan bahwa  akan diterjunkan  14.506 personel gabungan POLRI, TNI, dan LINMAS untuk pengamanan pilkada serentak di Provinsi Papua. Dari 14.506 personel tersebut, sebanyak 854 anggota personel  berasal dari Polda Papua, 6.296 anggota dari semua POLRES di Tanah Papua, 700 anggota Brimob Penugasan Nusantara, 600 anggota dari Polda Barat, 2.250 anggota TNI, dan sebanyak 4.687 anggota dari LINMAS. Mereka akan ditugaskan baik di tujuh kabupaten yakni  untuk mengamankan pelaksanaan pilkada bupati maupun di kabupaten-kabupaten lain guna mengamankan pilkada gubernur. (*)

Pater Dr. Neles Tebay: Ketua STF Fajar Timur di Abepura,  Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP), Pemenang Penghargaan Tji Hak Soon  untuk Keadilan dari Seul, Korea Selatan, 2013.

loading...

Sebelumnya

SSB Batik dan Tunas Muda Hamadi petik kemenangan perdana

Selanjutnya

Mimpi Hilton Moreira satu tim bersama Boaz terwujud

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34477x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23196x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19034x views
Lingkungan |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 15595x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe