Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Pasifik
  3. Bagaimana seharusnya isu kekerasan PNG diselesaikan?
  • Senin, 19 Februari 2018 — 17:38
  • 1262x views

Bagaimana seharusnya isu kekerasan PNG diselesaikan?

Untuk banyak orang yang bekerja dan berjuang di garis depan, ini bukan masalah pilihan karir namun kerja dengan cinta sepanjang hidup, yang seringkali tidak dibayar atau memerlukan pengorbanan besar.
Upacara mediasi di sebuah kompleks pemukiman warga di Port Moresby pada 2013 lalu, beberapa bulan setelah terjadi insiden kekerasan antara dua orang dari kelompok etnis berbeda. -Development Policy Centre, Australian National University/Michelle Rooney
Elisabeth Giay
Editor : Galuwo

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh Michelle Nayahamui Rooney

Bagi kebanyakan dari kita, raison d'être (motivasi untuk eksistensi) memahami kekerasan adalah karena kebutuhan akan kedamaian. Jika kita memahami kekerasan maka kita bisa menguranginya dan otomatis mampu menciptakan perdamaian.

Untuk banyak orang yang bekerja dan berjuang di garis depan, ini bukan masalah pilihan karir namun kerja dengan cinta sepanjang hidup, yang seringkali tidak dibayar atau memerlukan pengorbanan besar.

Perempuan PNG seperti Dame Carol Kidu, mendiang Josepha Kiris, Ume Wainetti dan banyak lainnya telah membuka jalan bagi reformasi hukum, rencana aksi dan kebijakan nasional seperti Strategi Nasional untuk Mencegah dan Menanggapi Kekerasan Berbasis Gender dan Rencana Aksi Nasional tentang Ilmu Sihir PNG yang baru saja disahkan.

Aktor-aktor negara, bekerja sama dengan mitra pembangunan, juga turut berperan penting dalam membuka jalan agar bisa muncul inisiatif baru seperti Komite Aksi Kekerasan Keluarga dan Seksual, layanan penanganan kasus awal terkait kekerasan Femili PNG, dan layanan konseling yang sangat diperlukan. Melalui inisiatif ini dan inisiatif lainnya, contohnya di sektor Hukum dan Keadilan, generasi penerus aktor negara dan non-negara juga dilatih.

Saya melanjutkan tulisan ini dengan penuh rasa hormat terhadap ilmu pengetahuan yang telah dihasilkan oleh para ilmuwan, aktor-aktor nasional, dan mitra pembangunan yang telah berhasil memimpin upaya untuk mengurangi kekerasan di PNG.

Rumitnya penyelesaian isu ini secara eksplisit menunjukkan kepada kita bahwa kekerasan di PNG memiliki beberapa lapis, memiliki gender, melibatkan banyak aktor, dan cepat berubah. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada satu solusi yang instan, bahwa tanggapan dan penanganan kita atas isu ini harus multifaset namun dapat menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan dan justru bisa memperburuk masalah kekerasan.

Narasi media yang seringkali didramatisir dan diperuntukkan bagi pembaca dari dunia Barat, menutupi keragaman, keluasan, dan kedalaman berbagai isu yang dirangkum secara singkat sebagai ‘kekerasan di PNG’.

Contohnya, laporan media yang mengutip statistik ‘2 dari 3 perempuan PNG telah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan dalam seumur hidup mereka’ menggambarkan mayoritas perempuan PNG sebagai korban, bukan sebagai perempuan yang kuat dan rentan pada saat yang bersamaan, bukan sebagai aktor yang berusaha untuk menyelematkan diri mereka dan sekaligus menjadi pelopor perdamaian di keluarga dan komunitas mereka. Artikel lainnya bertopik ‘Mengapa Papua Nugini masih berburu penyihir?’ Memperkuat demonisasi atas perempuan dan komunitas masyarakat tertentu namun cenderung tidak menjelaskan mengapa fenomena ini terus merebak.

Dengan menduduki sejumlah peringkat kota dengan kasus pembunuhan tertinggi di dunia, dua pusat kota terbesar di PNG, Port Moresby dan Lae, menempatkan mereka sebagai kota yang paling tidak layak huni di seluruh dunia. Korban manusia akibat perang suku yang terus berlanjut semakin diperburuk oleh peredaran senjata modern di wilayah pegunungan tinggi memengaruhi semua aspek kehidupan sehari-hari. Konflik berbasis etnis yang mengakar terus meluas hingga ke wilayah perkotaan di mana kekerasan etnis menyita semua upaya dan biaya keamanan dan mengorbankan upaya penanganan KDRT. Perselisihan terkait dengan pemilihan umum dan sumber daya sering diselesaikan melalui cara-cara penuh kekerasan. Gambaran kesan mental para pencari suaka di Pulau Manus memperkuat demonisasi dan marginalisasi laki-laki Papua Nugini.

Kita terbiasa untuk untuk menerima begitu saja penggambaran mengenai kekerasan di PNG ini.

Narasi kekerasan yang disederhanakan berisiko mengungkapkan fenomena berbeda yang rancu. Contohnya, pekerjaan atas kekerasan berbasis gender dapat mencampuradukkan KDRT dengan kekerasan terkait ilmu sihir yang menarget perempuan. Sementara kedua hal ini adalah fenomena yang sangat berbeda dan membutuhkan solusi yang berlainan. Dalam kasus kekerasan terkait ilmu sihir, Miranda Forsyth dan Richard Eves dalam tulisannya ‘The Problems and Victims of Sorcery and Witchcraft Practices and Beliefs in Melanesia: An Introduction’ menyoroti masalah hukum yang kompleks dan bahwa ‘pemahaman kita tentang masalah yang sebenarnya sangat berbeda tergantung pada pandangan dunia dari orang yang bersangkutan’ (hal.2).

Bagaimana kita bisa menciptakan rasa aman di masyarakat (yang mana mereka merasa terancam oleh seorang perempuan yang mereka percaya mempraktikkan ilmu sihir) dengan pandangan dunia tentang orang-orang yang berusaha mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 16.1.4, dengan indikator ‘Persentase perempuan dan laki-laki yang merasa aman berjalan sendirian di malam hari di kota atau daerah tempat tinggal mereka’?

Selain itu hukum dan institusi formal bukanlah jawaban yang sederhana. Keterkaitan antara hukum-hukum dunia barat peninggalan masa kolonial dan norma-norma adat, berarti sebuah keluarga yang berusaha menangani keluhan KDRT harus mengikuti jaringan yurisdiksi dan melibatkan berbagai aktor yang kompleks.

Pemahaman tentang makna keamanan dalam konteks PNG berbeda secara signifikan dengan pengertian keamanan dunia Barat. Di PNG, menjadi bagian dari sebuah kelompok sosial dan etnis penting untuk keamanan seseorang. Bagaimana kita bisa merekonsiliasikan kekerasan antaretnis untuk menciptakan keamanan kolektif apabila kemampuan dan kapasitas kepolisian sangat terbatas atau tidak ada sama sekali di area tertentu? Kalaupun mereka ada, kepolisian seringkali menggunakan kekuasaan monopoli mereka atas kejadian kekerasan dengan cara-cara yang juga melanggar HAM.

Sebagai kesimpulan, saya mengundang Anda untuk mempelajari koleksi Alster Biersak, Margaret Jolly, dan Martha Macintyre tentang Kekerasan Seksual dan HAM di Pasifik Barat. Para penulis mempelajari interface antara rezim HAM universal, dari mana Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (khususnya nomor 16) lahir, dan pemahaman dan tanggapan lokal terhadap kekerasan berbasis gender di Pasifik Barat. Di antara berbagai macam isu, koleksi tersebut mengingatkan kita akan kontradiksi yang inheren dalam konsep universal HAM. Seperti yang dibahas Margaret Jolly dalam kesimpulan dokumen itu, apa arti HAM universal saat pandangan tentang individualisme yang terus berubah seiring dengan transformasi sosial PNG?

Jika isu kekerasan begitu luas dan kompleks. Jika kekerasan memiliki banyak wajah, masing-masing mengenakan bermacam topeng untuk menghalau kita dari pencarian untuk memahaminya. Jika kekerasan memiliki kekuatan dan wewenang sebesar itu, maka hal yang sama harus dikatakan tentang dinamika perdamaian - alasan raison d'être kita - untuk memahami isu kekerasan.

*Michelle Nayahamui Rooney adalah seorang peneliti di pusat Development Policy Centre, Australian National University, dan telah melakukan banyak pekerjaan dan penelitian dengan Universitas Papua Nugini.

(Development Policy Centre, Australian National University)

loading...

Sebelumnya

PNG akan tanda-tangani Perjanjian Perdagangan Bebas

Selanjutnya

Tuvalu sanggah hasil riset tentang perluasan daratannya

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34238x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 21935x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 18432x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe