Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Papua
  3. Anggaran terbatas, program kerja MRP terhambat
  • Rabu, 21 Februari 2018 — 19:05
  • 587x views

Anggaran terbatas, program kerja MRP terhambat

“Tahun lalu hanya Rp 36 miliar selama setahun. Itu sudah untuk gaji dan kegiatan MRP. Di organisasi perangkat daerah (OPD) lain ratusan miliar,” kata Murib, Rabu (21/2/2018).
Anggota MRP ketika menggelar rapat, 22 November 2017 di salah satu hotel di Kota Jayapura – Jubi/Arjuna.
Arjuna Pademme
Editor : Edho Sinaga

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi – Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib mengatakan, selama ini program yang telah direncanakan lembaga kultur itu tidak berjalan maksimal lantaran minimnya anggaran. Pihaknya mengaku kecewa dengan pagu anggaran yang diterima, padahal banyak kegiatan yang mestinya dilakukan MRP.

“Tahun lalu hanya Rp 36 miliar selama setahun. Itu sudah untuk gaji dan kegiatan MRP. Di organisasi perangkat daerah (OPD) lain ratusan miliar,” kata Murib, Rabu (21/2/2018).

Untuk anggaran MRP tahun ini kata Murib, pihaknya belum mengetahui berapa nominalnya, karena belum menerima dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Namun Murib memperkirakan lebih besar dibanding tahun sebelumnya. 

“DPA baru diberikan untuk OPD. Kami harap tahun ini ada penambahan, karena ke depan akan ada program lain di antaranya pendataan orang asli Papua dan lainnya, ini kan butuh dana. Kami akan memperjuangkan dalam APBD perubahan, supaya ada dana pengawalan pendataan orang asli Papua khusus di statistik,” ujarnya.

Sementara itu, MRP yang memiliki peran sangat strategis dalam menjaga kultur Orang Asli Papua (OAP) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, harus menjalankan sejumlah programnya.

Mulai dari yang disebutkan Ketua MRP tadi, juga soal adat dan budaya di lima wilayah adat Papua, serta persoalan yang berkaitan dengan perempuan, seni, hingga budaya asli dan literasi. Untuk itu, anggaran yang berpihak dan berkeadilan sangat dibutuhkan, agar satu persatu program bisa diselesaikan. (*)

loading...

Sebelumnya

Pembangunan jembatan Holtekamp diganjar dua rekor MURI

Selanjutnya

Menanti aliran air di Buper

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34243x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 21994x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 18472x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe