Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Saireri
  3. Suku Yerisiam tagih Pansus sawit
  • Jumat, 23 Februari 2018 — 22:15
  • 1005x views

Suku Yerisiam tagih Pansus sawit

Tercatat Pansus sawit dibentuk oleh DPRD Nabire tahun 2016 silam, setelah mendapat dorongan dari masyarakat adat yang merasa dirugikan dengan kehadiran PT  Nabire Baru.
2. Kebun Kelapa sawit milik PT. Nabire Baru di Kampung Sima Distrik Yaur, Kabupaten Nabire. Senins (19/2/2018) - Jubi/Titus Ruban.
Titus Ruban
Editor : Edi Faisol

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Nabire, Jubi- Masyarakat adat suku Yerisiam Gua, menagih Panitia Khusus (Pansus) DPRD Nabire yang menjanjikan mengusut tentang sengketa perkebunan  sawit.  Tercatat Pansus sawit dibentuk oleh DPRD Nabire tahun 2016 silam, setelah mendapat dorongan dari masyarakat adat yang merasa dirugikan dengan kehadiran PT  Nabire Baru.

“Perusahaan tersebut  merusak tatanan masyarakat adat. Menebang pohon, membongkar dusun sagu keramat dan menghilangkan mata pencarian masyarakat adat suku,” kata Kepala Suku Yerisiam Gua, Daniel Yarawobi, (Jum’at 23/2/2018)

Yarawobi, mempertanyakan kembali hasil kerja panitia khusus dewan, sebab hasil dari sebuah Pansus seharusnya disampaikan melalui sidang paripurna. “Karena kehadiran Pansus sebenarnya untuk menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat,” kata Yarawobi, menambahkan.

Pansus DPRD Nabire yang dibentuk dengan kepemimpinan Ketua I Mercy Keguo  dibagi dalam tiga kelompok. Masing-masing satu kelompok untuk menginvestigasi Suku Yerisiam,  satu kelompok untuk menginvestigasi Pemerintah Daerah dan satu kelompok untuk menginvestigasi PT  Nabire Baru.

Ketiga kelompok inilah yang seharusnya melaporkan hasil temuan dan membuat rekomendasi penyelesaian melalui sidang paripurna.

 “Kami pertanyakan hasil pansus yang sudah hampir dua Tahun, mereka hanya diam – diam saja dan tidak sampaikan hasil,” kata Yarawobi, menegaskan.

Menurut Yarawobi, sesuai undang-undang nomor  14 tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik, menyebutkan ada jaminan bagi masyarakat mengetahui sejauh mana dan apa yang sudah dilakukan pansus DPRD Nabire.

Sekretaris Suku Besar Yerisiam Gua, Robertino Hanebora, menyatakan  sudah dua tahun Pansus Sawit  dibentuk namun tidak ada hasil.

“Ini ada masalah, lalu dibentuk pansus. Kami masyarakat minta bantuan, sebab mereka sebagai wakil rakyat,” ujar  Hanebora.

Atas nama Suku Yerisiam Gua, sebagai pemilik hak ulayat meminta kepada DPRD Kabupaten Nabire dan Pansus sawit yang telah dibentuk  mempertanggungjawabkan. “Sebab pansus dibuat dan menggunakan anggaran rakyat,” katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

15 tahun Damri buka keterisolasian kampung-kampung di Nabire

Selanjutnya

Harga beras naik warga Nabire konsumsi makanan alternatif

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23428x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19132x views
Lingkungan |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 15637x views
Meepago |— Rabu, 12 Desember 2018 WP | 12670x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe