Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Dandes dicurigai menjadi alat politik
  • Rabu, 28 Februari 2018 — 16:02
  • 649x views

Dandes dicurigai menjadi alat politik

Ilustrasi penerimaan dana kampung - Jubi/Dok
Alexander Loen
Editor : Edi Faisol

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Provinsi Papua, Donatus Motte, mengatakan dana desa (Dandes) di beberapa kabupaten menjadi alat politik oleh kepala daerah.

"Saya tidak menyebutkan nama daerah itu, tapi berdasarkan laporan pendamping, dana desa diantar langsung oleh bupati ke kampung tanpa perencanaan, bahkan tidak semua diserahkan ke kampung," kata Motte, di Jayapura, Rabu (28/2/2018).

Disamping itu, tersendatnya penyaluran Dandes tahun sebelumnya juga disebabkan oleh kepala daerah, seperti yang terjadi di Dogiyai dan Merauke. “Dana desa tahap II untuk Merauke tidak berhasil terserap,” kata Motte menambahkan.

Ia menyebutkan jika ada 169 kampung di Merauke, tapi tak bisa menyerap dana tahap II sebesar 40 persen. Sedangkan di Dogiyai menunjukan pemerintahannya tidak maksimal dalam bekerja, sehingga menyebabkan peraturan bupati yang memuat tentang lokasi, besaran dana dan alokasi kampung terlambat.

"Perbup ini akan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang beberapa kriteria seperti jumlah orang miskin, jumlah penduduk, tingkat kesulitan geografis dan luas wilayah," katanya.

Selain itu, salah satu syarat pencairan dana desa menyebutkan Perbup harus dilampiri APBD Kabupaten, RKPK dan APBD kampung. Jika di kampung aparatnya belum disiapkan, tentu akan menjadi hambatan dalam pencairan dana desa.

Staf Ahli Gubernur Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia, Ani Rumbiak, menyebut penyimpangan yang terjadi di kampung-kampung akibat kurangnya pemahaman aparat.

Ia meminta semua pihak mendukung tranparansi dan akuntabilitas penggunaan Dandes. "Saya minta para pemangku kepentingan bisa membantu pendataan dana desa," kata Ani. (*)

loading...

Sebelumnya

Angka pengangguran Mimika dan Kota Jayapura tertinggi di Papua

Selanjutnya

Saut Situmorang : KPK datang mendorong perubahan

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34426x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23057x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 18984x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe