Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Papua Bangkit
  3. Dianggap memberatkan, UMP 2018 diminta ditangguhkan
  • Kamis, 01 Maret 2018 — 21:21
  • 880x views

Dianggap memberatkan, UMP 2018 diminta ditangguhkan

"Jadi sementara ini, kami pemerintah provinsi, kabupaten dan kota sedang mempelajari alasan para pengusaha ini menunda pelaksanaan UMP tersebut, sehingga dapat dijadikan dasar kedepannya," ujarnya di Jayapura, Kamis (1/3/2018).
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Papua Yan Piet Rawar - Jubi/Dok.
ANTARA
Editor : Edho Sinaga

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Papua menyebut, sejumlah perusahaan meminta penangguhan pembayaran upah minimum provinsi (UMP) 2018.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua Yan Piet Rawar mengatakan permintaan penangguhan ini dikarenakan beberapa perusahaan di sejumlah kabupaten merasa keberatan dengan jumlah Upah Minimum Provinsi (UMP) yang harus dibayarkan kepada karyawannya.

"Jadi sementara ini, kami pemerintah provinsi, kabupaten dan kota sedang mempelajari alasan para pengusaha ini menunda pelaksanaan UMP tersebut, sehingga dapat dijadikan dasar kedepannya," ujarnya di Jayapura, Kamis (1/3/2018).

Menurut Yan, hingga kini baru beberapa kabupaten yang melaporkan keberatan itu perusahaan di wilayahnya untuk membayarkan UMP.

"Beberapa kabupaten tersebut yakni Mimika dan Merauke. Khusus untuk wilayah yang mendapat julukan Kota Rusa, dewan pengupahanlah yang merasa keberatan bukan perusahaannya," katanya.

Dia mengharapkan, pelaporan seharusnya datang dari perusahaan, bukan dewan pengupahan, sehingga perusahan tersebut yang harus mengajukan sendiri keberatannya.

"Jadi kedepan jelas, kenapa perusahaan tersebut tidak mampu, sehingga pada akhirnya mengusulkan penangguhan UMP," ujarnya.

Yan juga mengaku, telah menurunkan tim dari provinsi sebagai pegawai pengawas untuk memantau, sehingga dapat mengetahui secara baik alasan penangguhan pembayaran UMP.

Berdasarkan catatan Jubi, Pemerintah Provinsi Papua telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2018 sebesar Rp 2.895.650, atau naik sebesar 8,71 persen dibandingkan dengan 2017 senilai Rp 2.663.646. Penetapan ini telah dikaji melalui berbagai proses salah satunya dengan survei kebutuhan hidup layak, sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. (*)

loading...

Sebelumnya

Soedarmo minta Bawaslu Papua tegas

Selanjutnya

Freeport tak kunjung bayar, Pemprov Papua akhirnya gandeng KPK

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34446x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23095x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19000x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe