Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Papua sudah mulai maju dalam pemberantasan korupsi
  • Jumat, 02 Maret 2018 — 15:16
  • 803x views

Papua sudah mulai maju dalam pemberantasan korupsi

"Namun yang pasti secara kualitatif, kemajuannya cukup baik khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua," katanya di Jayapura, Jumat (2/3/2018).
Wakil Pimpinan KPK Saut Situmorang (2 kiri) bersama Pjs Gubernur Papua Soedarmo (batik merah) berjabat tangan dengan Kapolda Papua Irjen Boy Rafli Amar - Jubi/Alex
ANTARA
Editor : Edho Sinaga

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui, Papua telah berhasil dalam pelaksanaan rencana aksi pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan pemerintah setempat, salah satunya melalui penerapan aplikasi berbasis elektronik.

Hal ini disampaikan Koordinator Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Papua Maruli Tua, dalam gelaran monitoring evaluasi (monev) rencana aksi pemberantasan korupsi di Gedung Sasana Karya, di Jayapura, Jumat (2/3/2018).

Maruli mengatakan, pihaknya melihat ada kemajuan yang ditunjukkan dalam pemberantasan KKN, meskipun belum terperinci.

"Namun yang pasti secara kualitatif, kemajuannya cukup baik khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua," katanya di Jayapura, Jumat (2/3/2018).

Menurut Maruli, di tingkat kabupaten dan kota, pihaknya memberi catatan positif bagi Pemerintah Kota Jayapura dalam hal perizinan, namun tetap saja masih ada sejumlah kabupaten yang dinilai "jalan di tempat" dalam rencana aksi pemberantasan korupsi.

"Saya tidak dapat menyebut, tetapi ada kabupaten yang stag dalam rencana aksi pemberantasan korupsi, contohnya dalam bidang perencanaan anggaran, masih ada daerah yang belum punya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Rencana Strategis (Restra) yang sebenarnya sudah menjadi aturan baku dalam menentukan perencanaan," ujarnya.

Maruli menjelaskan yang terpenting adalah komitmen kepala daerah karena masih ada dan bisa dikatakan banyak di antaranya yang menganggap program rencana aksi pemberantasan korupsi biasa-biasa saja, padahal jika serius akan ada peningkatan signifikan.

"Kami menyadari, ada kendala keterbatasan sumber daya manusia (SDM) maupun letak topografi kabupaten di Papua yang sulit untuk dijangkau, namun diyakini jika ada komitmen kepala daerah, segala tantangan tersebut akan bisa dilewati dengan baik," katanya.(*)

loading...

Sebelumnya

Penggunaan e-KTP untuk Pilkada Papua perlu dipertimbangkan

Selanjutnya

Medan sulit hambat Coklit pemilih di Jayawijaya

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34071x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19181x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 17678x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe