Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Medan sulit hambat Coklit pemilih di Jayawijaya
  • Jumat, 02 Maret 2018 — 16:12
  • 1042x views

Medan sulit hambat Coklit pemilih di Jayawijaya

Kondisi itu membuat proses Coklit data pemilih masih menyisakan 10 distrik yang belum rampung.
Deklarasi Pilgub damai,Jubi/Dok
ANTARA
Editor : Edi Faisol

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Wamena,Jubi – Keberadaan medan yang sulit dijangkau menghambat petugas pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih di Kabupaten Jayawijaya. Kondisi itu membuat proses Coklit data pemilih masih menyisakan 10 distrik yang belum rampung.

"Dalam pengecekan masih ada 10 distrik yang belum memasukkan data tersebut dan meminta waktu diperpanjang hingga jumat Minggu depan. Rata-rata ini merupakan distrik yang terjauh," kata Komisioner KPU Jayawijaya, Bidang Sosialisasi dan SDM, Markus Way di Wamena, Jumat, (2/3/2018).

Hasil evaluasi evaluasi yang dilakukan pada Jumat siang, baru 30 distrik yang sudah menyerahkan data coklit. Selain sulit dan medan yang jauh terdapat separuh penduduk tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK).

"Kami sudah mengarahkan petugas kami untuk tetap saja menginput. Dari 40 distrik yang ada di Jayawijaya ini juga mengalami hal yang sama, banyak masyarakat yang tinggal di kota,” kata Way, menambahkan.

Tercatat 10 dari 40 distrik yang belum memasukkan data Coklit tersebut meliputi Distrik Bipiri, Hubikiak, Koragi, Kurulu, Libarek, Trikora, Yusilimo, Wamena Kota , Wouma, dan Yalengga.

Masalah lain sebelumnya juga dikeluhkan Ketua Dewan Adat Papua wilayah Lapago, Lemok Mabel, yang menilai penggunaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) untuk Pilkada  perlu dipertimbangkan.

“Papua belum bisa. Perlu pertimbangan banyak,”kata Mabel.

Penerapan e-KTP oleh komisi pemilihan umum saat jaringan intenet di Papua belum sampai di tingkat distrik. “Masyarakat adat dari distrik ke ibu kota kabupaten untuk perekaman sulit,” kata Mabel, menambahkan.

Menurut dia rakyat butuh waktu, tenaga dan financial yang cukup untuk mengurus eKTP. Selain itu  kondisi fisik yang sehat untuk berjalan kaki karena ada wilayah adat yang punya layanan angkutan, bahkan  belum ada jalan darat yang layak dan belum bisa dilalui kendaraan.

Mabel menyarankan agar  pemerintah mengubah aturan undang-undang otonomi khusus yang mengatur rakyat harus ber KTP Elektronik. “Kalau itu mau diberlakukan, UU otonomi khusus Papua harus direvisi dulu atau ini tanda Otsus tidak berlaku,”katanya.(*)

loading...

Sebelumnya

Papua sudah mulai maju dalam pemberantasan korupsi

Selanjutnya

Polres Mimika usut kasus dugaan korupsi pagar bandara Rp 8,5 miliar

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34428x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23059x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 18984x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe