Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Koran Jubi
  3. Menentang ide relokasi Asmat
  • Kamis, 08 Maret 2018 — 00:14
  • 1070x views

Menentang ide relokasi Asmat

“Saya sebagai putra Asmat sangat tidak bersedia, mau dibawa ke mana orang Asmat?” katanya.
Tim kesehatan memeriksa anak-anak di Asmat beberapa waktu lalu – Jubi/Dok.
Benny Mawel
Editor : Edho Sinaga

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Anggota DPRP Papua perwakilan wilayah adat Animha, asal Kabupaten Asmat, Frist Tobi Wakasu menolak ide pemerintah pusat merelokasi penduduk Asmat untuk menangani masalah kesehatan. Muncul kecurigaan ada motif perebutan sumber daya alam di balik ide relokasi. Bagaimana kisahnya? Berikut hasil penelusuran Jubi, yang telah tayang di Koran Jubi edisi Rabu, 7 Maret 2018.

***

Frist Tobi Wakasu baru beranjak dari kursi pertemuan bertukar pendapat tentang penanganan kesehatan di Asmat pasca Kejadian Luar Biasa (KLB) gizi buruk dan campak dengan Aloisius Giay, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua di kantornya di Kota Jayapura, 24 Januari 2018.

Ia, anggota DPRP Papua perwakilan wilayah adat Animha, asal Kabupaten Asmat. Wakasu ditemani John Gobai, rekan sesama anggota DPR Papua  wilayah adat Meepago.


Wakasu mengatakan, ia sangat tidak sepakat bicara relokasi untuk menangani masalah kesehatan jangka panjang untuk suku Asmat. Ide relokasi dilontarkan pemerintah pusat karena lokasi Asmat jauh dari jangkauan transportasi. Menurut Wakasu, orang Asmat tidak bisa dibawa keluar dari negeri yang mereka tempati sekarang.  
 
“Saya sebagai putra Asmat sangat tidak bersedia, mau dibawa ke mana orang Asmat?” katanya.

Menurut Wakasu, jika ingin mengatasi masalah yang ada di Asmat, yang harus dilakukan adalah bekerja untuk memperbaiki situasi. Sebab relokasi belum tentu mengatasi masalah gizi buruk dan campak. 

“Pendidikan pola hidup mungkin yang perlu dilakukan, pemerintah mendidik masyarakat bertani, budi daya ikan, dan mengelola potensi wisata di Asmat,” ujarnya. 

John Gobai juga tidak sepakat dengan ide relokasi penduduk Asmat. Menurutnya, relokasi Asmat malah menjadi penilaian buruk kepada pemerintah. Rakyat Papua bisa menilai pemerintah memproses penghancuran eksistensi orang Asmat.  

“Orang Asmat tercabut dari akar budayanya, ia harus meninggalkan habitatnya, budayanya, dan harus menyesuaikan diri dengan tempat baru, ini penghinaan terhadap orang Asmat,” ujarnya.  

Kata dia, ada kebijakan yang lebih menghargai martabat orang Asmat. Tidak bicara relokasi, tetapi membicarakan kemanusiaan orang Asmat agar eksis di negerinya. 

“Orang Asmat itu menjadi unik karena ada di tanah lumpur, yang perlu itu pendampingan terhadap masyarakat dan pengadaan air bersih, itu dulu,” katanya. 

Ia mempertanyakan apa kepentingan pemerintah jika ngotot agar orang Asmat direlokasi.

“Siapa yang akan datang tinggal ke tempat orang Asmat? Ada dugaan besar, ada proses pengusiran demi ekplorasi kekayaan alam di Asmat,” kata Gobay.

Relokasi Asmat, jelas Gobay, suatu proses yang sama persis terjadi pada pemindahan Suku Amugme yang tinggal di Pegunungan Carstensz, Puncak Jaya pada 1961. 

Ketika mengerjakan proyek transmigrasi di Mimika, Pemerintah  Belanda memindahkan orang-orang suku Amungme yang tinggal di Pegunungan Carstensz. Pemerintah beralasan kesulitan menjangkau suku tersebut karena terpencil. Tanah mereka pun hampir mustahil ditanami, curah hujan tak menentu untuk bercocok tanam. 

Pemerintah membangun pemukiman di dekat Sungai Agimuga yang landai. Pemerintah mulai merelokasi orang Amugme ke pemukiman. 

Menurut Gobai, dampak lain segera datang. Kampung Belekmakama di Lembah Tsingga, tempat yang tak jauh dari tempat relokasi, diserbu malaria. Populasi kampung itu hanya 500 jiwa waktu itu. Pada Mei hingga pertengahan Juli 1961, 25 orang meninggal, jumlah kematian meningkat menjadi 60 jiwa.  

Kondisi itu membuat pemerintah belajar. Pemerintah menyadari, jika relokasi ribuan orang Amungme akan bergantung pada produk farmasi, yakni obat malaria. Padahal pendapatan mereka tidak memadai untuk belanja farmasi.

“Pemerintah Belanda pun menghentikan niat ini walau sudah membangun rumah-rumah dari kayu besi di tepi Sungai Amungme,” ujarnya.

Kata dia, pengalaman itu pernah ada di Papua. Satu hal lainnya, karena ada cadangan emas di Tembagapura. Pengalaman yang mirip akan mulai dilakukan di Asmat. Ketika Asmat direlokasi, potensi minyak bumi yang berada di lahan penduduk Asmat akan tertinggalkan.


“Relokasi ini untuk kepentingan eksploitasi minyak, karena itu kami minta pemerintah jangan merelokasi,” kata Gobay.

Potensi cadangan minyak dan gas bumi wilayah orang Asmat sangat besar. Potensi kandungan minyaknya mencapai 45 miliar barel. 

Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral R Suhyar yang menyampaikan adanya cadangan minyak dan gas tersebut. Informasi itu sudah dirilis Tabloidjubi.com pada 2013. Suhyar mengatakan, potensi itu diketahui berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh timnya dari survei lapangan. 

Kata dia waktu itu, penelitian tersebut merupakan bagian dari eksplorasi, namun hanya dalam level permukaan. Untuk selanjutnya menjadi tugas badan usaha yang tertarik dengan potensi migas di Tanah Papua. Latar belakang informasi kandungan minyak dan gas ini tentu saja pantas dicurigai di balik ide relokasi.
 

Data tentang Asmat

Saat pertemuan, kedua anggota DPRP Papua mendapat penjelasan kondisi Asmat dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Aloisius Giay. Giay memaparkan infomasi gizi buruk, sumber anggaran, sumber daya manusia, dan kebijakan pelayanan kesehatan di Asmat sebelum heboh gizi buruk.

Menurut Giay, anggaran kesehatan di Asmat bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2013-2017 sebesar Rp 128 miliar dan Dana Alokasi Khusus tahun berjalan sebesar Rp 55 miliar. Sedangkan dana kesehatan dari dana Otonomi Khusus 6 tahun terakhir yang masuk ke Asmat sebesar Rp 97 miliar. Sedangkan alokasi untuk Kartu Papua Sehat dalam enam tahun terakhir Rp 15 miliar. 

Namun fasilitas dan sumber daya manusia yang tersedia sangat terbatas. Satu rumah sakit, satu klinik milik Gereja Katolik, dan 13 puskesmas untuk melayani 23 distrik dan 223 kampung.

Tenaga kesehatan di Kabupaten Asmat hanya 806 orang. Padahal wilayahnya lebih dari 23 ribu km persegi. Di antaranya tenaga medis, paramedis, dan tenaga penunjang 332 orang. Justru lebih banyak tenaga struktural 474 orang.

Menurut kepala dinas, Kementerian Kesehatan berencana akan merelokasi 94 ribu penduduk Asmat dari 223 kampung ke wilayah yang mudah terjangkau pelayanan. (*/syof)

loading...

Sebelumnya

Perjuangan Mama Papua di balik 108 tahun Kota Jayapura

Selanjutnya

Gubernur Papua dan Kota Jayapura

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34247x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 22077x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 18508x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe