Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Koran Jubi
  3. Pelayanan kesehatan di Papua masalah hati
  • Jumat, 09 Maret 2018 — 16:23
  • 1422x views

Pelayanan kesehatan di Papua masalah hati

“Ini sebenarnya hanya masalah hati. Berapa pun imbalan yang dijanjikan, kalau tanpa kerelaan, saya pikir sama saja,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR Papua bidang pendidikan dan kesehatan, Maria Duwitau kepada Jubi, Kamis (8/3/2018).
Pelayanan kesehatan di Asmat – Jubi/Dok.
Arjuna Pademme
Editor : Edho Sinaga

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi – Pasca wabah gizi buruk dan campak yang merenggut sedikitnya 72 nyawa anak di Kabupaten Asmat, kini pemerintah pusat berupaya menggoda tenaga kesehatan melayani di wilayah pedalaman Papua, dengan iming-iming imbalan hingga Rp 22 juta.

Mendatangkan tenaga kesehatan bertugas di pedalaman Papua memang bukan hal gampang. Pengalaman selama ini, kebanyakan diantara mereka meninggalkan tempat tugas. Bahkan ada yang memilih mundur sebelum bertugas.

Tawaran imbalan hingga puluhan juta ini sebagai salah satu strategi membujuk tenaga kesehatan mau mengabdi di Papua. Namun apakah iming-iming imbalan ini dapat menggoda pekerja medis mau melayani di pedalaman Papua. Bekerja dengan motivasi materi, tentu berbeda ketika seseorang melayani dengan hati. Inilah yang kini dibutuhkan di Papua. Mereka yang mau mengabdi di pedalaman bumi cenderawasih, dengan niat tulus dan rasa kemanusiaan. 

“Ini sebenarnya hanya masalah hati. Berapa pun imbalan yang dijanjikan, kalau tanpa kerelaan, saya pikir sama saja,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR Papua bidang pendidikan dan kesehatan, Maria Duwitau kepada Jubi, Kamis (8/3/2018).

Papua memiliki fakultas kedokteran di Universitas Cenderawasih (Uncen) dan Akademi Kesehatan miliki Departemern Kesehatan, namun negeri matahari terbit ini masih kekurangan tenaga medis, perawat dan dokter.

Namun, apakah selama ini ada bantuan dana dari Pemprov Papua terhadap fakultas kedokteran Uncen sebagai salah satu upaya melahirkan tenaga medis siap pakai, Maria Duwitau tidak tahu pasti akan hal itu. Anggaran yang dibahas di DPR Papua bentuknya masih secara umum.

“Tapi kalau mengenai monitoring, kami terus melakukan itu. Kami sering melakukan pertemuan dengan Dinas Kesehatan dan Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP),” ujarnya.

Komisi V menurut Duwitau, susai tugas dan fungsinya senantiasa mengawasi program pemerintah. DPR Papua ingin masalah pendidikan dan kesehatan di Papua benar-benar dapat diatasi.

Salah satu upaya yang dilakukan, mendorong peningkatan mutu tenaga guru dan tenaga kesehatan. Selain itu, bagaimana agar fasilitas untuk tenaga medis dan guru di daerah tersedia, karena sarana tempat tinggal salah satu alasan umum petugas kesehatan dan guru meninggalkan tempat tugas.

Untuk insentif petugas medis di pedalaman, Maria mengatakan, jangan hanya berharap pada pemerintah provinsi. Anggaran di provinsi juga terbatas. Kini 80 persen dana Otsus telah diserahkan ke kabupaten (kota). 15 persen di antaranya merupakan anggaran kesehatan. 

“20 persen dana Otsus di provinsi, juga dipakai membantu kabupaten yang membutuhkan. Provinsi tidak hanya melihat satu kabupaten saja.”

Dalam kondisi ini, para bupati dituntut kreatif. Membuat terobosan. Mencari anggaran jika memang itu dibutuhkan untuk memotivasi tenaga medis di pedalaman Papua.

“Ya ini perlu campur tangan pemerintah pusat. Bagaimana para bupati melobi dana ke kementerian terkait. Harus punya ide. Peningkatan kesehatan kabupaten itu perlu,” ucapnya.

Dikutip dari CNN Indonesia, Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kementrian Kesehatan, Usman Sumantri mengatakan, tawaran yang sedang diusulkan Kementrian Kesehatan kepada Kementrian Keuangan adalah gaji setara Rp22 juta.

Daerah sangat terpencil, diusulkan berkisar Rp 17 jutaan. Nominal ini belum dihitung oleh tim Kementerian Keuangan. Kementerian Kesehatan juga akan meminta sharing anggaran untuk daerah sangat terpencil senilai Rp 5 juta jadi total Rp 22 juta.

“Selain untuk memikat petugas medis agar bersedia ke daerah terpencil, juga sebagai bentuk apresiasi karena mereka akan diserahi tanggung jawab lebih,” kata Usman.

Sejumlah kabupaten di Papua yang menjadi target disebut bersedia menawarkan tambahan tunjangan hingga belasan juta untuk menghadirkan  tenaga kesehatan ini. Jika angka ini terealisasi, seorang dokter umum bisa mendapatkan upah Rp 30-40 juta dalam sebulan.

Selain itu, bertugas di pedalaman Papua menuntut fisik prima, karena minimnya infrastruktur. Akses penghubung antara kampung hanya dapat ditempuh dengan pesawat berbadan kecil atau jalan kaki. Waktunya tempuh jika jalan kaki bisa hingga beberapa hari.

Bertugas di daerah terpencil Papua bukan hanya masalah uang dan ketersedian fasilitas yang sering disebut salah satu alasan dokter enggan bertugas di sana. Mengabdi di pedalaman Papua harus dengan hati. Tidak semua mereka yang datang berjiwa besar. Mau menetap lama di pedalaman Papua, kecuali memang karena itu panggilan hati. (*)

loading...

Sebelumnya

Menanti realisasi subsidi penerbangan perintis

Selanjutnya

Suku Momuna: Berburu, meramu dan kepercayaan

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34247x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 22077x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 18507x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe