Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Mahasiswa tolak kebangkitan otoritarianisme Indonesia di Uncen
  • Jumat, 09 Maret 2018 — 19:49
  • 1658x views

Mahasiswa tolak kebangkitan otoritarianisme Indonesia di Uncen

Mereka seakan takut suara mahasiswa hari ini, terus mendukung isu Papua yang sedang berkembang di luar negeri. 
Mahasiswa Uncen memalang gapura utama kampus mereka, pada Kamis (9/3/2018). Pemalangan ini berlangsung hingga senin, pekan depan - Jubi/Mawel.
Benny Mawel
Editor : Edho Sinaga

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Ratusan mahasiswa Universitas Cenderawasih behamburan ke badan jalan, Kamis (8/3/2018) siang itu. Ada yang lari ke kampus di Abepura. Bahkan melakukan penutupan pintu gapura, dan mengusir mahasiswa lainnya yang sedang berkuliah.

Melihat kejadian ini, mahasiswa lain pun ikut meninggalkan kampus. Tentu saja, arus lalu lintas sempat macet akibat mahasiswa menuju ke jalan utama, di bilangan Abe-Sentani. 

Demonstran yang ada di kampus utama, perumnas III Waena, menggeser batu, ranting kayu hingga potongan batang  kayu ke badan jalan depan gapura utama. Mereka bergerak dan memalang gapura utama Universitas Cendrawasih Jayapura.

Mahasiswa sangat marah atas tindakan Rektor Uncen, Apolo Safanpo yang dianggap tidak koordinatif melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan pihak  Polda Papua.

Kegeraman ini memiliki muasal. Mahasiswa tidak sepakat isi perjanjian itu, jika anggota Polisi bisa mengenyam pendidikan di fakultas hukum, serta mahasiswa fakultas hukum bisa magang di lembaga Kepolisian. 

Mahasiswa juga tidak setuju poin lain dari kesepakatan itu. Yakni kerja sama untuk menjaga keamanan kampus. Poin yang membuat berang adalah,  polisi diberi kewenangan menangani demonstrasi dan pemalangan yang dilakukan mahasiswa. 

Presiden mahasiswa, Paskalis Boma angkat bicara. Ia mengatakan, perjanjian itu jauh dari tujuan dari pendirian kampus. Kampus kata Boma, harus berdiri independen dengan lembaga manapun, kecuali dalam kerja sama akademik.

"Kerja sama ini bukan soal keamanan kampus. Mahasiswa bisa menangani  sendiri," kata Boma kepada Jubi disela-sela demonstrasi, Kamis (9/3/2018).

Kata dia, jauh lebih masuk akal, jika kerja sama di bidang penelitian, melalui bantuan terhadap mahasiswa melakukan kajian-kajian ilmiah. Namun, jika kerja sama yang ini, kata Boma, lebih pada membungkam ruang demokrasi. 

"Mahasiswa tertekan. Kebebasan kampus, demokrasi kampus di bungkam," tegasnya kepada Jubi ketika itu.

Sebelumnya, Rektor Uncen Apolo Safampo melalui pesannya menyebut, MoU itu berisi kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat atau Tridharma Perguruan Tinggi.

Menurut Safanpo, banyak kegiatan yang akan dilaksanakan membutuhkan dasar kerjasama. Misalnya, anggota Polisi bisa berkuliah di fakultas hukum Uncen dengan kelas kerja sama. Sebaliknya, mahasiswa fakultas hukum Uncen  bisa magang di Polsek atau Polres.

"Jadi kita membutuhkan MoU sebagai dasar hukum untuk peningkatan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi," kata Safanpo. 

Bayam Keroman, satu diantara demonstran mengatakan, MoU ini bagian dari kontrol negara terhadap mahasiswa. Karena mahasiswa dianggap membahayakan keutuhan negara di Papua. 

"Negara takut mahasiswa dengan bebas menyampaikan pendapat," ungkapnya. 

Jika ditelisik melaui literasi, apa yang dilakukan oleh Universitas ini berbau otoriter. Jubi melakukan penelusuran seperti yang dikutip dari buku Baskara T.Wardaya yang berjudul "Menelusuri Akar Otoritarianisme di Indonesia" menyebut, Pemerintah otoriter mengontrol mahasiswa melalui sistem pendidikan. 

Karena tulisnya,  lembaga pendidikan sebagai alat kekuasaan yang paling efektif mempertahankan kekuasaan otoriternya. Serta Pemerintahan Suharto yang menerapkan sistem kontrol lewat pendidikan. 

"Negara mematerialkan ideologinya untuk membentuk (dalam arti mengontrol kesadaran, kepatuhan maupun karakteristik masyarakat sesuai dengan kepentigannya," tulis Baskara. 

Katanya lagi, ada lima cara pendidikan dijadikan alat kekuasaan. Pertama, pelarangan, seperti Pemerintah menerapkan larangan-larangan kegiatan politik mahasiswa.  Kedua, penambahan muatan pelajaran ideologis. Pelajaran-pelajaran ideologis mulai diajarkan di sekolah-sekolah. Ketiga, penyeragaman. Penyeragaman  pelajaran, muatan lokal, ekstrakulikuker hingga atribut sekolah. Seperti seragam merah-putih, putih-biru, putih dan abu-abu, kemudian pemasangan bendera di seragam siswa. 

Keempat, adalah diskriminasi pendidikan, seperti pembiaran terhadap anak-anak tidak mampu, pusat pendidikan berpusat di kota, namun membiarkan yang berada dikampung-kampung, atau anak-anak tidak mampu, dibiarkan tidak sekolah. Dan terakhir adalah penyaringan dan kontrol, yang melakukan penelusuran kaitan mahasiswa, hubungan keturunan keluarga dari partai politik hingga aliran politik tertentu. 

Dari tulisan Baskara ini, Keroman menyebut poin kelima intulah yang menjadi target Pemerintah. Mereka seakan takut suara mahasiswa hari ini, terus mendukung isu Papua yang sedang berkembang di luar negeri. 

"Negara sudah tahu kekuatan perubahan, maka negara sedang masuk kampus,"tegas Keroman. 

Negara kata dia, hendak mengawasi mahasiswa dari mimbar kampus bahkan mau menerapkan pola kontrol terhadap Papua, melalui lembaga pendidikan.(*)

loading...

Sebelumnya

Rektor Uncen: MoU dengan Polda itu kerja sama pendidikan

Selanjutnya

LP3BH kebanjiran aduan dugaan pelanggaran HAM

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34250x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 22104x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 18519x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe