Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. LP3BH kebanjiran aduan dugaan pelanggaran HAM
  • Senin, 12 Maret 2018 — 11:53
  • 623x views

LP3BH kebanjiran aduan dugaan pelanggaran HAM

Rata-rata kasus yang diadukan menyangkut hak-hak sipil, politik maupun hak di sektor ekonomi, sosial dan budaya.
Direktur Eksekutuf LP3BH Manokwari, Papua Barat, Yan Christian Warinussy (pegang mega phone) – Doc LP3BH for Jubi
Abeth You
Editor : Edi Faisol
LipSus
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 08:58 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 00:09 WP
Features |
Minggu, 09 Desember 2018 | 20:46 WP
Features |
Minggu, 09 Desember 2018 | 03:29 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Paniai, Jubi - Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, kebanjiran aduan dugaan pelanggaran HAM, sejak membuka pos pengaduan sejak November 2017 lalu. Rata-rata kasus yang diadukan menyangkut hak-hak sipil, politik maupun hak di sektor ekonomi, sosial dan budaya.

“Kami menerima banyak pengaduan tentang terjadinya dugaan pelanggaran HAM berat,” kata Direktur LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy, kepada Jubi, Senin, (12/3/2018).

Tercatat pengaduan di antaranya dari keluarga korban pelanggaran HAM Berat pada tahun 1965 pasca peristiwa Arfay, termasuk dari keluarga korban para tahanan politik tahun 1965 sebelum kebijakan Tindakan Pilihan Bebas  tahun 1969 di Papua.

“Juga soal perampasan tanah dari beberapa kelompok masyarakat adat di Provinsi Papua Barat yang tanah adat miliknya dikonversikan tanpa pijakan hukum oleh sejumlah perusahaan swasta,” ujar Yan menambahkan.

Selain itu lembaganya juga menerima pengaduan dari keluarga dan kerabat serta simpatisan dari para tahanan politik, seperti dari keluarga almarhum DR.Thomas Wapay Wanggay, almarhum antropolog Papua, Arnold Clemens, dan almarhum Theys Hiyo Eluay.

Ia menuding banyak dugaan pelanggaran HAM yang mengabaikan hak-hak masyarakat, termasuk lahan tanah adat Papua asli yang telah dilindungi dalam undang-undang nomor 21 tahun 2001, tentang Otonomi Khusus maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Tanggal 16 Mei 2013 yang memberi pengakuan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat atas hutan adat.

Advokat publik, Yanti Gasperz, mengatakan LP3BH telah menyiapkan laporan mengenai pengaduan-pengaduan dan laporan dugaan  pelanggaran HAM untuk disampaikan kepada pihak yang berkepentingan di dalam maupun luar negeri sesuai dengan mandat hukum dan politiknya masing-masing.

“Kami menemukan sejumlah fakta dari laporan dan pengaduan tersebut, ada indikasi pelaku pelanggaran HAM terhadap rakyat sipil dan masyarakat adat di Tanah Papua,” kata Gasperz.

Kasus tersebut mayoritas dilakukan negara yang diwakili oleh institusi keamanan seperti TNI dan Polri serta investor swasta nasional dan internasional. “Mereka yang menjalankan usahanya di Bumi Cenderawasih,” katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

Mahasiswa tolak kebangkitan otoritarianisme Indonesia di Uncen

Selanjutnya

Kadepa: Rakyat jangan langsung percaya janji calon kepala daerah

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 33150x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 16182x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 16049x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe