Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. JPU: Kasus kredit macet Bank Papua masuk pidana korupsi
  • Senin, 12 Maret 2018 — 15:13
  • 2310x views

JPU: Kasus kredit macet Bank Papua masuk pidana korupsi

"Eksepsi kuasa hukum dari terdakwa adalah keliru karena akibat dari kredit macet tersebut merupakan kerugian negara dan bukan kerugian dari pihak Bank Papua yang nota bene adalah risiko dari bisnis," katanya.
Johan Kafiar selaku terdakwa saat mengikuti jalannya sidang di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Klas IA Jayapura - Jubi/Roy Ratumakin.
Roy Ratumakin
Editor : Edho Sinaga

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Suasana di dalam ruang sidang utama maupun di luar ruangan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jayapura Klas 1A tampak hening. Beberapa pengunjung dan juga para hakim seliweran ke sana-kemari tanpa suara.

Hanya derasnya hujan yang mengguyur hampir seluruh Kota Jayapura yang terdengar saat itu. Membuat aktivitas masyarakat terganggu, termasuk sejumlah pengunjung yang berada di dalam kantor pengadilan tersebut. 

Senin 12 Maret 2018, pukul 14.30 WP, merupakan lanjutan sidang kasus korupsi yang menimpa mantan Direktur Utama (Dirut) Bank Pembangunan Papua (BPD Papua), kini lebih dikenal dengan sebutan Bank Papua. Sidang ini seperti biasa, tak tepat waktu, sempat molor 1,5 jam dari jadwal awal pukul 13.00 WP.

Di sana, mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Negeri Cenderawasih (Uncen) tampak sibuk memasang kamera pengawas yang tersemat di sejumlah titik dalam ruang sidang, guna merekam setiap proses di meja hijau.

"Uncen bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga kami yang mengambil semua suasana sidang Tipikor. Nanti hasilnya langsung kami kirim ke KPK. Jadi setiap sidang yang menyangkut Korupsi kami tetap ambil, sehingga KPK tidak perlu repot-repot datang ke Jayapura untuk mengikuti sidang," kata salah seorang mahasiswa Uncen yang enggan menyebut namanya.

FH Uncen sendiri telah lama menggandeng tiga lembaga penegak hukum. Ketiga lembaga tersebut yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Kemitraan dengan KPK dan MK sudah dibangun sejak 2009 lalu. Sementara kemitraan dengan Kompolnas baru dilakukan pada 14 Februari 2014 lalu.

Kemitraan dengan MK dilakukan dengan cara perekaman langsung terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan kasus pemilukada (pemilihan umum kepala daerah) atau kasus yang menyangkut dengan MK. 

Kemitraan dengan KPK dilakukan melalui perekaman persidangan tindak pidana korupsi (tipikor). Selanjutnya, kemitraan dengan Kompolnas dilakukan dalam rangka ikut mengawasi kinerja kepolisian daerah Papua.

Masih dengan batik Papua, Johan Kafiar selaku terdakwa dalam kasus tersebut melangkah pelan memasuki ruang sidang. Hakim yang diketuai oleh Lukman Bachmid dan anggotanya masing-masing, Alexander Tetelepta dan Elisa Titahena mempersilahkan terdakwa untuk duduk di kursi pesakitan.

Jadwal sidang kali ini adalah pembacaan keberatan atau eksepsi yang dilakukan oleh para tim kuasa hukum dari Johan Kafiar. Fatomi Hasan selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai kasus kredit macet di Bank Papua sudah tepat masuk pada ranah pidana korupsi, yang dilakukan oleh terdakwa.

"Eksepsi kuasa hukum dari terdakwa adalah keliru karena akibat dari kredit macet tersebut merupakan kerugian negara dan bukan kerugian dari pihak Bank Papua yang nota bene adalah risiko dari bisnis," katanya.

Pihaknya juga menilai, terdakwa seharusnya melakukan pemeriksaan berkas yang diajukan oleh pihak PT Sarana Bakti Irja (PT SBI) sebelum melakukan persetujuan atas permintaan kredit investasi.

"Eksepsi yang dilakukan oleh kuasa hukum terdakwa tidak beralasan sehingga pantas untuk ditolak oleh hakim," ujarnya.

Disisi lain, kuasa hukum terdakwa Benediktus Reni menampik pernyataan Jaksa. Ia berkesimpulan, permasalahan kredit macet tersebut adalah masalah pinjam meminjam uang berdasarkan perjanjian kredit yang menimbulkan wanprestasi (ingkar janji) sehingga harus masuk dalam ranah hukum privat (perdata) bukan masuk dalam hukum publik (pidana).

"Aset Bank Papua bukan termasuk kekayaan negara atau daerah dan kerugian Bank Papua bukanlah kerugian negara atau daerah melainkan kerugian dari Bank Papua sendiri yang merupakan risiko bisnis bank dalam operasional perkreditannya yang sudah diperhitungkan pencadangannya dalam sistem akuntansi perkreditan," katanya.

Sidang kembali akan digelar pada 19 Maret 2018 dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Sekadar diketahui, sidang perkara dugaan korupsi yang mendera Johan Kafiar ini bermula, saat ia menjabat Plt. Direktur Utama Bank Papua. Johan menyetujui pemberian fasilitas kredit terhadap Thomas Murthi, selaku Direktur Utama PT Sarana Bakti Irja (PT. SBI).

Angkanya fantastis, yakni Rp313 miliar lebih, yang terdiri dari delapan fasilitas Kredit Investasi (KI) lebih dari Rp238 miliar dan satu fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) senilai Rp75 miliar.

Dari delapan fasilitas kredit ini, Johan dianggap tidak melakukan atau memastikan kebijakan perkreditan bank, sesuai dengan ketentuan. Ini terlihat dari surat Pengajuan Kredit Investasi PT SBI bernomor 008/SBI/I/08 tanggal 21 Januari 2008, yang ditandatangani Thomas Murthi.  PT SBI tercatat mengajukan kredit dengan plafon Rp17,5 miliar untuk pembelian Kapal Surya Persada (kapal kontainer berkapasitas 110 Teus).

Namun, ada yang janggal. Dokumen permohonan tidak melampirkan penawaran harga dari pihak penjual kapal Surya Persada, persetujuan dari Komisaris PT SBI dan laporan keuangan yang terbaru, yang sesuai ketentuan disebut sebagai dokumen pendukung.

Anehnya, BPD Papua kantor Cabang Kaimana langsung saja menyetujui dan merekomendasikan untuk dilakukan proses analisis kredit, padahal tak melakukan pemeriksaan langsung objek jaminan berupa kapal Surya Persada, bahkan harganya pun, luput dari pemeriksaan.

Malapetaka itu pun tiba. PT Sarana Bahtera Irja (SBI) sebagai debitur BPD Papua tidak dapat melunasi kreditnya sehingga terdapat tunggakan pokok sebesar Rp222 miliar dan tunggakan bunga hingga Rp48,25 miliar. (*)

loading...

Sebelumnya

Kadepa: Rakyat jangan langsung percaya janji calon kepala daerah

Selanjutnya

Bawaslu tegur salah satu media cetak di Jayapura

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23310x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19072x views
Lingkungan |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 15611x views
Meepago |— Rabu, 12 Desember 2018 WP | 12605x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe