Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Koran Jubi
  3. Bayar “kepala” tak menyelesaikan konflik
  • Senin, 12 Maret 2018 — 17:39
  • 1212x views

Bayar “kepala” tak menyelesaikan konflik

"Selain itu, kini terkadang pemerintah ikut membantu membayar dalam perdamaian bayar kepala. Ini yang salah. Mestinya yang bayar itu pihak pelaku," kata Gobai kepada Jubi, Sabtu (10/3/2018).
Ilustrasi perang suku - Jubi/Dok.
Arjuna Pademme
Editor : Edho Sinaga

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Tradisi bayar kepala sering dipilih sebagai solusi perdamaian konflik antara warga di Papua. Patah panah, simbol kesepakatan berdamai kedua pihak yang bertikai diikuti bayar kepala, sering dilakukan ketika terjadi konflik horizontal antara masyarakat Papua di wilayah pegunungan.

Penyelesaian denda adat atau bayar kepala ini dilakukan sejak zaman dulu. Ketika terjadi perang antara suku di wilayah pegunungan Papua.

Sekretaris II Dewan Adat Papua (DAP) hasil kongres Biak, John NR Gobai mengatakan, sistem bayar kepala memang adat, namun kini sudah disalah artikan. Terkadang dalam penyelesaian bayar kepala, pihak korban meminta berlebihan kepada kubu pelaku. 

"Selain itu, kini terkadang pemerintah ikut membantu membayar dalam perdamaian bayar kepala. Ini yang salah. Mestinya yang bayar itu pihak pelaku," kata Gobai kepada Jubi, Sabtu (10/3/2018).

Dalam sistem bayar kepala kini menurut Gobai, harga yang harus dibayar pihak pelaku untuk hitungan satu kepala berkisar ratusan juta hingga miliaran rupiah. Tergantung permintaan pihak keluarga korban.

"Ya nominalnya beragam, mulai Rp500 juta hingga Rp1 miliar atau bahkan lebih," ujarnya.

Selain itu, kini ada pergeseran dalam tradisi bayar kepala. Sistem itu kini digunakan dalam penyelesaian konflik horizontal di masyarakat. Meski kebanyakan pihak di Papua dan luar Papua menyebut konflik horizontal sebagai perang suku, namun jika melihat latar belakang konflik, itu bukan perang suku.

Dalam perang antara suku yang sesungguhnya, sebelum kedua pihak yang akan terlibat memulai perang, diawali dengan ritual atau upacara adat. Ketika perang suku terjadi, haram hukumnya melukai apalagi sampai membunuh anak kecil, wanita, dan orang yang sudah tua.

"Ini bukan perang suku. Jangan selalu disalahartikan. Perlu diluruskan agar orang tidak selalu mengidentikkan konflik di Papua, terutama wilayah pegunungan sebagai perang antara suku," ucapnya.

 

Perang dulu dan kini

Zaman dulu, perang antar suku terjadi di Papua karena beberapa faktor di antaranya dendam, suku lain masuk berburu ke wilayah suku tertentu tanpa izin pemilik ulayat, dan beberapa faktor lainnya.

Ketika terjadi perang suku pada masa lalu kata Gobai, kedua pihak akan berdamai yang dimediasi pihak ketiga, yang kini di Papua dikenal sebagai kepala suku. Dalam mediasi ini, pihak korban dan pelaku akan bernegosiasi mengenai bayar kepala yang akan diberikan. 

Kini, konflik horinzontal di Papua yang sering diidentikkan dengan perang suku, terkadang dipicu hal-hal sepele. Tak jarang konflik terjadi karena kepentingan politik dalam pilkada.

“Ini konflik kepentingan, sama seperti seperti bentrok antara warga di wilayah lain di Indonesia,” kata Gobai.

Penyelesaian dengan bayar kepala dalam konflik horizontal di Papua yang menelan dana hingga miliaran rupiah, juga tidak menuntaskan masalah. Justu membebani satu suku, keluarga, daerah, dan masyarakat yang bukan pelaku. Sistem ini juga tetap menyisakan benih-benih konflik, dan sewaktu-waktu bentrok antara warga kembali pecah. 

Gobai menilai, kini saatnya mengedepankan penegakan hukum positif untuk efek jera kepada oknum pelaku. Selain itu, harus ada regulasi provinsi tentang pelarangan konflik antara masyarakat atau mengatur penyelesaian di masyarakat adat Papua. 

Sekretaris Komisi I DPR Papua, yang membidangi politik, hukum, HAM, keamanan dan masalah adat, Mathea Mamoyao juga tak sependapat setiap konflik horizontal diidentikkan sebagai perang suku, dan penyelesainnya dengan bayar kepala.

Dikhawatirkan, sistem penyelesaian ini akan dijadikan lahan bisnis. Sarat kepentingan. Yang mestinya dilakukan, memutus mata rantai konflik sehingga ke depan tidak ada lagi pertikaian antara warga. 

“Mau ambil uang dari mana untuk bayar kepala terus hingga miliaran. Sistem bayar kepala ini harus dihentikan,” kata Momayo.

Dalam penyelesaian bayar kepala kata Mamoyao, terkadang pejabat daerah memberikan sumbangan. Meski sering mengklaim itu adalah dana pribadi, namun kebenarannya disangsikan. 

Ia berharap, tidak lagi mengeluarkan uang untuk bayar kepala dalam proses perdamaian konflik. Selama ini bayar kepala tak menyelesaikan konflik hingga benar-benar tuntas. 

“Ini mengajari orang tidak patuh pada proses hukum. Mungkin ini adat, tapi sudah tak relevan lagi diberlakukan. Nyawa seolah tak ada artinya. Bisa dibeli dengan uang,” ujarnya. 

Perdamaian dengan bayar kepala dinilai hanya penyelesaian semu. Tak akan memberikan efek jera. Tidak menjamin konflik antara masyarakat tak terjadi lagi. Justru bisa dimanfaatkan untuk mendapat keuntungan. 

“Sisi ini yang harusnya dilihat. Kalau terus seperti itu, dari mana sumber dana untuk sistem bayar kepala. APBD tak menganggarkan itu,” katanya.

Lukas Enembe saat masih aktif menjadi Gubernur Papua, pada suatu kesempatan mengatakan, denda bayar kepala yang selama ini dilakukan jika terjadi konflik antara warga di Papua, jangan menjadi tradisi.

Alasannya sama, setiap pertikaian warga yang diselesaikan dengan pembayaran kepala atau denda adat, tak menyelesaikan akar masalah yang ada.

“Bayar kepala jangan jadi tradisi karena pembayaran kepala tidak pernah menyelesaikan masalah. Pemerintah daerah tidak mungkin ikut adat,” kata Lukas Enembe kala itu. (*)

loading...

Sebelumnya

Katile dan Katilol model konservasi tradisional masyarakat Fafanlap

Selanjutnya

Proyek terhenti di tepian danau

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34211x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 21583x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 18258x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe