Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Pilkada Papua
  3. Akademisi: Pilkada tak langsung, demokrasi zaman Orba
  • Rabu, 11 April 2018 — 13:55
  • 907x views

Akademisi: Pilkada tak langsung, demokrasi zaman Orba

"Menciderai apa yang diperjuangkan menuju era reformasi. Sama saja kita kembali ke zaman Orba," kata Sapioper kepada Jubi, Rabu (11/4/2018).
Ilustrasi deklarasi pilkada damai di Papua beberapa waktu lalu - Jubi/Arjuna
Arjuna Pademme
Editor : Edho Sinaga
LipSus
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 17:37 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 17:24 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 08:58 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 00:09 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Hiskia C.H Sapioper berpendapat, pilkada tak langsung yang kini diwacanakan DPR RI dan pemerintah sama saja mengembalikan pelaksanaan demokrasi di Indonesia ke zaman Orde Baru (Orba).

Ia mengatakan, jika hal itu dilakukan, Indonesia mengalami kemunduran. Padahal Indonesia sudah ada pada era reformasi. Banyak hal yang sudah dilakukan, dipelajari dan diadopsi termasuk dalam pelaksanaan pemilihan presiden, gubernur dan bupati (wali kota) secara langsung.

Menurutnya, banyak hal yang berubah dalam sistem demokasi Indonesia selama era reformasi. Kondisi kini berbeda dengan zaman Orba. Kalau pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPR, sama saja menciderai demokrasi.

"Menciderai apa yang diperjuangkan menuju era reformasi. Sama saja kita kembali ke zaman Orba," kata Sapioper kepada Jubi, Rabu (11/4/2018).

Pada era reformasi ini, kedaulatan diberikan kepada rakyat memilih pemimpinnya agar mendapat legitimasi. Sistem demokrasi ini harus di kawal. Apa pun yang terjadi, itu merupakan konsekuensi dari demokrasi langsung.

"Indonesia merdeka baru 72 tahun lebih. Bandingkan dengan Amerika yang kini sudah memasuki 242 tahun merdeka. Mereka butuh waktu menuju demokrasi langsung. Dinamika yang terjadi dalam demokrasi langsung, itu wajar di negara berkembang," ucapnya.

Pilkada di DPR kata dia, juga tidak menjamin bebas dari berbagai kepentingan politik dan partai politik. Yang mesti dilakukan membenahi sistem dan penyelenggara.

Katanya, kalau teknologi sudah maju, ke depan saat orang memilih akan mungkin menggunakan sidik jari atau id card dan langsung terkoneksi ke pusat penghitungan suara. Tidak bisa lagi memanupulasi perolehan suara.

"Infrastruktur pendukung yang harus dibangun dan sistemnya diperbaiki," katanya.

DPR dan pemerintah kembali melempar wacana untuk merevisi UU Pilkada. Revisi dilakukan untuk mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah agar dilakukan oleh DPRD.

Besarnya biaya kampanye dan biaya penyelenggaraan pilkada langsung menjadi dasar diwacanakannya pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD juga menyatakan mendukung wacana itu karena mekanisme pemilihan langsung memiliki banyak kerugian di antaranya korupsi anggaran daerah, penyuapan penyelenggara pemilu, pemalsuan dokumen, mobilisasi massa, hingga pemecatan aparatur sipil yang tidak sejalan dengan kepala daerah terpilih hasil pemilu langsung.

Katanya, jika hal itu terus dibiarkan, dikhawatirkan akan semakin memberi dampak negatif terhadap situasi bangsa ke depan.

Legislator Papua, John NR Gobai juga menyatakan mendukung wacana itu. Menurutnya, bukan rahasia lagi jika pilkada langsung selalu diwarnai manipulasi suara. Hasil suara di tempat pemungutan suara (TPS) terkadang berubah saat penghitungan di tingkat distrik hingga KPU.

"Pemilihan langsung juga membuat kekerabatan tidak harmonis ketika berbeda dukungan," kata Gobai. (*)

loading...

Sebelumnya

Lima wilayah rawan konflik Pilkada versi KPUP

Selanjutnya

DPRP dan MRP bisa perjuangkan calon bupati OAP

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 33463x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 17207x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 16648x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe