Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Komisi IV DPR Papua akan perjuangkan APBD untuk BPBD
  • Kamis, 12 April 2018 — 22:17
  • 862x views

Komisi IV DPR Papua akan perjuangkan APBD untuk BPBD

“Kami akan mendorong agar bagaimana ini diatur dalam petunjuk teknis, terutama dalam 80 dana Otsus ke kabupaten (kota), karena kebanyakan korban saat terjadi bencana adalah orang asli Papua,” kata Kaisiepo usai rapat.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Papua, Stefanus Kaisiepo (kiri) bersama Kepala BPBD Papua, William R Manderi – Jubi/Arjuna
Arjuna Pademme
Editor : Edho Sinaga
LipSus
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 17:37 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 17:24 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 08:58 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 00:09 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi – Wakil Ketua Komisi IV DPR Papua, komisi yang bermitra dengan Badan Penanggulangan Bencana Dearah (BPBD), Stefanus Kaisiepo menyatakan, pihaknya akan memperjuangkan anggaran APBD untuk BPBD.

Ia mengatakan, Kamis (12/4/2018), pihaknya menggelar rapat dengan kepala BPBD Papua dan beberapa kabupaten (kota) membahas hal tersebut, lantaran selama ini tak ada anggaran tanggap darurat dari Pemprov Papua.

“Kami akan mendorong agar bagaimana ini diatur dalam petunjuk teknis, terutama dalam 80 dana Otsus ke kabupaten (kota), karena kebanyakan korban saat terjadi bencana adalah orang asli Papua,” kata Kaisiepo usai rapat.

Ia berharap, Pemprov Papua berpandangan sama dengan pihaknya. Jangan nanti setelah terjadi bencana barulah sibuk mencari solusi penanganan. Secara teknis BPBD siap dengan segara personel dan peralatannya, tapi tentu butuh biaya.

Katanya, laporan kepala BPBD Papua, selama ini mereka kesulitan mendapat dana dari pemerintah daerah. Selama ini lembaga itu hanya bergantung pada dana hibah APBN.

“Kami akan komunikasi secara teknis dengan Bapedda. Harus ada dana tanggap darurat dalam APBD berikut. Kami Komisi IV serius mendorong ini. Kalau tidak diakomodir lebih baik kami tidak bahas anggaran. Kami minta kepada Sekda Papua sebagai ketua tim anggaran eksekutif, memasukkan anggaran untuk BPBD,” katanya.

Kepala BPBD Papua, William R Manderi mengatakan, pihaknya selama ini berupaya melaksanakan tugas dengan baik. Hanya saja tidak didukung dana oleh pemerintah daerah.

“Kalau dalam regulasi ada anggaran siap pakai di provinsi dan kabupaten (kota). Ada dana bantuan tidak tetap (BTT). Dana ini bisa dikeluarkan saat terjadi bencana dan ada surat status tanggap darurat dari pemprov atau pemkab (pemkot),” kata Manderi. (*)

loading...

Sebelumnya

Pembakaran rumah bupati Pegubin, Mimin: Bentuk kekesalan masyarakat

Selanjutnya

Situasi Pegubin terkendali pasca pembakaran rumah Bupati

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 33542x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 17368x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 16761x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe