Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Tiga Kabupaten di Papua belum punya BPBD
  • Jumat, 13 April 2018 — 16:36
  • 1111x views

Tiga Kabupaten di Papua belum punya BPBD

Sejumlah daerah itu meliputi Asmat, Mappi dan Boven Digul.
Kepala BPBD Papua, William R Manderi (kanan) bersama Wakil Ketua Komisi IV DPR Papua, Stefanus Kaisiepo - Jubi/Arjuna
Arjuna Pademme
Editor : Edi Faisol
LipSus
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 17:37 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 17:24 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 08:58 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 00:09 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Papua, William R Manderi, mengatakan terdapat tiga kabupaten di wilayah Papua yang belum memiliki BPBD. Sejumlah daerah itu meliputi Asmat, Mappi dan Boven Digul.

"BPBD baru terbentuk di 25 kabupaten dan satu kota di Papua. Tiga kabupaten di selatan Papua belum ada BPBD-nya," kata William R Manderi, Jumat (13/4/2018).

BPBD Papua sedang mempersiapkan pembentukan di tiga kabupaten itu dalam waktu secepatnya. "Lagi dalam tahap persiapan. Semoga dalam waktu tidak terlalu lama segera terbentuk," kata Manderi menegaskan.

Pembentukan BPBD di daerah merupakan amanat undang-undang, lembaga kebencanaan itu berupaya melaksanakan tugas sebaik mungkin di daerah. Ia tak memungkiri selama ini ada kendala pembiayaan yang dihadapi karena pemerintah provinsi dan kabupaten (kota) tidak mengalokasikan anggaran untuk BPBD.

Tercatat selama ini BPDB menangani bencana dengan berbagai kategori, mulai siaga darurat, tanggap darurat, transisi darurat hingga pemulihan pasca rehabiltasi dan rekonstruksi yang selama ini dibiayai dana APBN.

"Meski APBN mengakomodir, daerah mestinya juga menganggarkan. Semua itu sudah jelas dalam undang-undang nomor 24 dan peraturan pemerintah nomor 21, juga peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64," kata Manderi menjelaskan.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Papua,  Stefanus Kaisiepo, akan mendorong Pemprov Papua menganggarkan dana penanggulangan bencana. Upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi munculnya bencana yang sering muncul tak terduga.

"Kami berharap dalam penganggaran tahun berikut harus tersedia. Komisi IV akan berkoordinasi secara tehknis dengan Bappeda agar diatur, sehingga BPBD mendapat porsi dana tanggap darurat," kata Kaisiepo. (*) 

loading...

Sebelumnya

Pembakaran rumah Bupati Pegubin, DPRP : ini akumulasi kekecewaan rakyat

Selanjutnya

Komnas HAM: Isu ekosob akan lebih menarik perhatian PBB

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 33474x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 17229x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 16653x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe