Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Penkes
  3. Perbatasan, Maria Kaize: Gedung dibangun tapi guru tidak ada, apa gunanya?
  • Minggu, 22 April 2018 — 23:59
  • 701x views

Perbatasan, Maria Kaize: Gedung dibangun tapi guru tidak ada, apa gunanya?

Namun lanjut dia, fasilitas pendidikan harus diimbangi dengan tenaga pendidik. Menurutnya, gedung dan sarana lainnya jadi tak berguna, jika tak ada guru.
Mendagri Tjahjo Kumolo didampingi Penjabat Gubernur Papua Soedarmo dan Bupati Merauke Frederikus Gebze mengabadikan diri di titik nol perbatasan Sota, Kabupaten Merauke, beberapa waktu lalu - Jubi/Alex
Arjuna Pademme
Editor : Edho Sinaga

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Legislator Papua dari kursi pengangkatan wilayah adat Anim Ha, Maria Elizabet Kaize mengatakan, program pemerintahan di wilayah perbatasan RI-Papua Nugini (PNG), perlu memperhatikan keberadaan masyarakat asli setempat.

Ia mencontohkan, misalnya suku asli di Distrik Sota, Kabupaten Merauke dan Suku Muyu di Boven Digul.

Katanya, selain pembangunan fasilitas akses jalan dan jembatan yang memadai di wilayah perbatasan, hal utama yang tak boleh diabaikan adalah pengembangan masyarakat asli.

"Ya pengembangan dan pembinaan kepada masyarakat asli itu yang utama. Pembangunan infrastruktur di perbatasan harus diimbangi dengan peningkatan SDM masyarakat," kata Meri Kaize, Jumat (20/4/2018).

Untuk sarana pendidikan, misalnya gedung sekolah di wilayah perbatasan selatan Papua Distrik Sota, sudah memiliki gedung SD hingga SMA.

Namun lanjut dia, fasilitas pendidikan harus diimbangi dengan tenaga pendidik. Menurutnya, gedung dan sarana lainnya jadi tak berguna, jika tak ada guru.

"Ini juga harus diperhatikan. Dinas terkait harus selalu mengontrol dan memastikan guru yang ditugaskan di wilayah perbatasan, benar-benar melaksanakan tugasnya," ucapnya. 

Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo mengatakan, ada 27 kementerian dan lembaga yang terlibat langsung membangun kawasan perbatasan negara. 

"Setiap kementerian memiliki tugas. Tinggal bagaimana pengawasan bersama," kata Soedarmo.

Menurutnya, Gerakan Pembangunan Daerah Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas) dapat menyinergikan seluruh program pembangunan kementerian, provinsi, maupun kabupaten (kota). 

Ia berharap Gerbangdutas dapat segera dilakukan karena wilayah perbatasan merupakan garda terdepan Republik Indonesia. (*)

loading...

Sebelumnya

Peringati Hari Kartini, SMAN 1 Sentani gelar upacara bendera

Selanjutnya

UNBK SMP di Jayawijaya masih terkendala jaringan internet

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23350x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19086x views
Lingkungan |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 15619x views
Meepago |— Rabu, 12 Desember 2018 WP | 12616x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe