Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Lapago
  3. Kepala kampung di Jayawijaya protes pengurangan dana desa
  • Senin, 23 April 2018 — 17:36
  • 631x views

Kepala kampung di Jayawijaya protes pengurangan dana desa

Pengurungan dana desa hampir terjadi di semua kampung di Jayawijaya
Demo para kepala kampung di halaman kantor bupati Jayawijaya, Senin (23/4/2018). Mereka menanyakan pengurangan dana desa, -Jubi/Islami
Islami Adisubrata
Editor : Edi Faisol

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Wamena, Jubi – Sejumlah kepala kampung di Jayawijaya memprotes pengurangan dana desa dengan cara mendatangi kantor Bupati setempat. Mereka mempertanyakan pengurangan yang diterima pada triwulan pertama 2018.

"Tahun 2015 hingga 2017 dana kampung diterima tinggi, tetapi 2018 alokasi anggarannya turun jauh sekali. Kenapa bisa terjadi seperti ini,” kata Herman Kosay, Kepala Kampung Elabukama, Distrik Musatfak, mewakili kepala kampung lain, saat berdemontrasi, Senin (23/4/2018)

Saat berdemontrasi para kepala kepala kampung menanyakan tentang petunjuk teknis (Juknis)  dari pemerintah pusat mengenai pengurusan dana desa 2018 kepada pemerintah daerah.

“Karena dana yang seharusnya dikelola kampung itu ada yang mengganjal,” kata Kosay menambahkan.

Menurut Kosay, pengurungan dana desa hampir terjadi di semua kampung di Jayawijaya. Pemda setempat beralasan pengurangan karena diukur dari tiga indikator, meliputi jarak kampung, jumlah penduduk dan jumlah warga miskin.

Hal itu dinilai tak realsitis karena dari semua kampung di 39 distrik di luar kota Wamena tidak ada masyarakatnya yang  sejahtera. Kepala kampung merasa tidak puas atas pengurangan dana itu, apa lagi undang-undang nomor 6 tahun 2014 menjelaskan dana kampung tidak ada intervensi oleh siapa pun.

“Padahal sebelumnya ada kampung yang terima sampai miliaran rupiah, sekarang turun sampai Rp 800 juta  bahkan Rp 600 jutaan saja,” kata Kosay menjelaskan.

Tercatat di kampungnya pada tahun 2017 menerima Rp 975 juta rupiah, namun 2018 ini hanya menerima dana desa Rp 848 jutaan rupiah.

Sekretaris Daerah Jayawijaya, Yohanes Walilo, saat menerima kepala kampung menyebutkan pengurangan sesuai dengan Juknis dari pemerintah pusat. “Pengurangan dari pusat, juknis dari kementerian desa dijabarkan dalam SK bupati,” kata Walilo.

Juknis itu menjadi alasan pagu dana desa memang ada yang turun, sebagian ada yang tetap.  Menurut Walilo tiga indikator meliputi jumlah penduduk, tingkat jarak dan jumlah penduduk miskin yang menjadi acuan sesuai dengan kondisi di di Jayawijaya.

“Ada perubahan jumlah penduduk, ada penambahan penduduk dengan otomatis dananya bertambah,” katanya.  (*)

loading...

Sebelumnya

Lelang jabatan ASN di Pemkab Nduga harus profesional

Selanjutnya

UNBK SMP di Jayawijaya masih terkendala jaringan internet

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34197x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 21376x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 18160x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe