TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Donatus Mote : Pendamping tak pernah dilibatkan dalam penyaluran Dandes
  • Rabu, 09 November 2016 — 14:07
  • 1513x views

Donatus Mote : Pendamping tak pernah dilibatkan dalam penyaluran Dandes

"Penyerahan kendaraan bermotor setiap kampung satu unit motor ini diserahkan sembarangan saja, mereka tidak berani menyerahkan tetapi melalui tangan orang lain," ucapnya.
Tenaga pendamping yang mengikuti evaluasi di aula lantai II kantor bupati Jayapura bulan Oktober lalu – Jubi/Engel Wally
Alexander Loen
[email protected]
Editor : Kyoshi Rasiey
LipSus
Features |
Kamis, 31 Januari 2019 | 11:00 WP
Features |
Rabu, 30 Januari 2019 | 10:08 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi - Kepala Badan Pemerintahan Masyarakat Kampung (BPMK) Provinsi Papua Donatus Mote menegaskan, pendamping tak pernah dilibatkan dalam penyaluran dana desa oleh bupati dan kepala BPMK kabupaten/kota.

"Jadi sekarang pendamping tidak bisa berbuat apa-apa dan mereka lemah sekarang, jadi pendamping tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya," kata Donatus Mote kepada wartawan, di Jayapura, Rabu (9/11/2016).

Menurutnya, tenaga pendamping dana desa yang direktur sejak 2015, telah mengikuti pelatihan atau sekitar sembilan sudah ada dilapangan. Namun mereka tidak bisa bekerja, sebab bupati dan kepala BPMK itu mendominasi dimana dana diserahkan tanpa melalui mekanisme yang berlaku.

Akibat arogansi bupati dan kepala BPMK ini, lanjutnya, membuat dana desa disalurkan ke kampung-kampung tidak sesuai mekanisme seperti di Kabupaten Tolikara membeli sebanyak 541 unit sepeda motor yang dibagikan setiap kampung.

"Penyerahan kendaraan bermotor setiap kampung satu unit motor ini diserahkan sembarangan saja, mereka tidak berani menyerahkan tetapi melalui tangan orang lain," ucapnya.

Ia menjelaskan, dana desa diperuntukan untuk pendidikan dan kesehatan. Namun penggunaannya harus melalui pembicaran di tingkat kampung agar benar benar tepat sasaran.

"Ulah bupati dan kepala BPMK Kabupaten menyebabkan masyarakat tidak menikmati baik dan masyarakat tidak didampangi bahkan ada pemotongan yang dilakukan oleh kabupaten dengan alasan untuk asuransi dan pajak," katanya.

"Pada hal didalamnya tidak ada asuransi, sementara untuk pajak dikenakan pada kegiatan bukan dipotong secara global seperti itu," tambahnya.

Dia menambahkan, untuk kasus ini dirinya sudah menanyakan para pendamping yang bertugas di Jayawijaya, Tolikara dan Puncak, dimana semuanya mengaku tidak pernah dilibatkan dalam penyaluran dana desa.

"Jadi tenaga pendamping tidak dilibatkan atau tenaga pendamping percuma dan tidak adanya gunanya. Akhirnya penyaluran dana desa tidak transparan," kata Motte.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen, mengatakan terkait implementasi pelaksanaan undang-undang Desa, kampung masih butuhkan bantuan tenaga pendamping, khusus untuk membina dan mengawal pelaksanaannya di lapangan karena Sumber Daya Manusia dirasakan masih kurang mumpuni.

"Papua masih butuh pendamping, apalagi dalam menyusun laporan penggunaan dana. Untuk itu, perekrutan akan dilakukan lewat instansi terkait," kata Hery Dosinaen. (*)

loading...

Sebelumnya

DPR Papua tunggu kepastian pembahasan APBD Induk 2017

Selanjutnya

Dishut diminta amankan kebijakan Pemprov Papua

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe