Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Legislator Papua: Warga PNG bebas masuk Indonesia, ada unsur politik
  • Rabu, 16 November 2016 — 09:22
  • 1085x views

Legislator Papua: Warga PNG bebas masuk Indonesia, ada unsur politik

"Ini satu pihak saja yang akan diuntungkan. Orang Papua saja ke PNG sulit. Ketika masyarakat kita yang ada di Papua akan ke PNG dipersulit. Mereka ditanyai dan dimintai berbagai macam ijin lintas batas," ucapnya.
Seorang warga Papua Nugini sedang menuju pintu perbatasan usai berbelanja di wilayah Indonesia - Dok. Jubi
Arjuna Pademme
Editor : Kyoshi Rasiey

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi - Legislator Papua, Natan Pahabol menduga, rencana Pemerintah Indonesia membebaskan warga Papua Nugini (PNG) masuk ke berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Papua-Aceh, tanpa perlu dokumen lintas batas atau dokumen resmi bermuatan politik.

Sekretaris Fraksi Gerindra DPR Papua itu mengatakan, Pemerintah Indonesia menawarkan akan memberikan kebebasan kepada warga PNG masuk ke Indonesia tanpa dokumen lintas batas. Kebijakan itu rencananya berlaku selama 30 hari.

"Tapi apa dasarnya mereka diberi akan kebebasan masuk ke Indonesia selama 30 hari. Rencana memberi kebebasan kepada warga PNG, saya duga bermuatan politik. Jangan sampai ini dimanfaatkan untuk kepenting lain. Mungkin saja ada maksud terselubung dibalik itu," kata Natan Pahabol, Selasa (15/11/2016).

Menurutnya, rencanya itu memang ada baiknya. Ini agar warga PNG tahu bagaimana kondisi wilayah-wilayah di Indonesia, terutama Papua. Namun kebijakan itu juga dinilai hanya menguntungkan satu pihak.

"Ini satu pihak saja yang akan diuntungkan. Orang Papua saja ke PNG sulit. Ketika masyarakat kita yang ada di Papua akan ke PNG dipersulit. Mereka ditanyai dan dimintai berbagai macam ijin lintas batas," ucapnya.

Menurutnya, jika memungkinkan, kedepan PNG juga melakukan kebijakan yang sama terhadap warga Indonesia, terutama yang ada di Papua.

"Rencana itu dibahas ketika border meeting di Port Moresby, PNG awal November lalu. Hadir dalam pertemuan Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, Bupati Keerom, Calcius Watae dan Bupati Merauke, Fredy Gebze," katanya.

Pada 7-8 November lalu, diadakan Border Leason Meeting (BLM) di Port Moresby, ibukota PNG. BML digelar Pemerintah PNG dengan delegasi Indonesia diantaranya Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, Bupati Merauke, Frederik Gebze, Bupati Pegunungan Bintang, Constan Otemka, Bupati Keerom, Celcius Watae dan Wakil Bupati Boven Digoel, Chaerul Anwar.
Klemen Tinal mengatakan, pemberian izin kepada warga PNG bukan di semua wilayah Indonesia. Mulai dari Papua hingga Aceh.

"Kami juga menyampaikan kepada  delegasi PNG, agar memberikan membebaskan warga Indonesia  yang berkunjung ke PNG. Ini untuk memperat kerjasama dibidang ekonomi dan pendidikan," kata Klemen Tinal awal pekan ini. (*)

loading...

Sebelumnya

Guru SD Negeri Oktahik Pegunungan Bintang nyaris diculik oknum anggota TNI

Selanjutnya

Fred Mebri sebut seleksi calon ketua DPC Hanura di Papua ilegal

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23365x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19094x views
Lingkungan |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 15619x views
Meepago |— Rabu, 12 Desember 2018 WP | 12620x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe