Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Pasifik
  3. Vanuatu akan lulus daftar negara terbelakang LDC
  • Senin, 25 Juni 2018 — 03:57
  • 610x views

Vanuatu akan lulus daftar negara terbelakang LDC

Masih ada sejumlah faktor lain yang dipertimbangkan, salah satunya adalah pendapat pemerintah negara itu, mengenai apakah mereka merasa kelulusan dari daftar negara terbelakang itu adalah langkah yang tepat.
Port Vila, Vanuatu. - RNZI
Elisabeth Giay
Editor : Galuwo
LipSus
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 08:58 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 00:09 WP
Features |
Minggu, 09 Desember 2018 | 20:46 WP
Features |
Minggu, 09 Desember 2018 | 03:29 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh Tess Newton Cain

Saya menerima informasi awal pekan lalu, bahwa Dan Gay telah mengunjungi Vanuatu.

Dan Gay adalah ekonom favorit kedua saya di seluruh dunia, dan saat ini dia sedang bekerja dengan PBB di Committee for Development Policy (CDP). Salah satu fokus utama untuk agensi yang bekerja di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial PBB ini, adalah memantau perkembangan kemajuan negara-negara seperti Vanuatu, dan bekerja sama dengan negara-negara ini, untuk mengatur keluarnya mereka dari status terbelakang, atau dari daftar ‘Least Developed Country’ (LDC).

Seperti yang kita ketahui, Vanuatu dijadwalkan untuk lulus dari daftar LDC pada 2020 mendatang.

Setiap tiga tahun, CDP meninjau informasi dan data dari negara-negara LDC, dan menganalisis tiga kriteria untuk memutuskan apakah mereka siap untuk keluar dari daftar tersebut. Saat ini masih ada 47 negara dalam daftar LDC, termasuk beberapa di kawasan Pasifik kita - Kiribati, Kepulauan Solomon, Timor-Leste, dan Tuvalu.

Tiga kriteria yang dianalisis oleh CDP berhubungan dengan: Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita, Human Asset Index HAI (index ini mengukur kemajuan dan kemampuan suatu negara untuk menjaga agar rakyatnya tetap bertahan hidup, sehat, dan, berpendidikan) dan Economic Vulnerability Index atau indeks kerentanan ekonomi (index ini memperhitungkan hal-hal yang mungkin bisa berdampak negatif pada perkembangan ekonomi sebuah negara seperti bencana alam, jumlah populasi yang bertumbuh terlalu cepat/ lambat, dll.).

Masih ada sejumlah faktor lain yang dipertimbangkan, salah satunya adalah pendapat pemerintah negara itu, mengenai apakah mereka merasa kelulusan dari daftar negara terbelakang itu adalah langkah yang tepat.

Tentunya, bagi setiap negara, dinyatakan telah siap untuk lulus dari kategori LDC adalah berita mencerahkan. Hal ini menunjukkan bahwa suatu negara sudah memiliki sumber daya yang cukup, agar bisa menjadi lebih mandiri dan tidak lagi harus bergantung pada bantuan dari luar negeri, untuk membiayai layanan publik.

Kelulusan dari daftar negara terbelakang adalah bentuk pengakuan, bahwa negara tersebut telah mengalami kemajuan, baik secara ekonomi maupun sosial, dari beberapa waktu ke belakang hingga hari ini, yang diharapkan dapat terus dipertahankan di masa depan.

Namun, eskalasi status ini juga menimbulkan beberapa tantangan, yang menjelaskan mengapa proses persiapan untuk lulus dari LDC cukup panjang dan rumit.

Di Vanuatu, kita sekarang sudah berada di tengah-tengah proses ini. Selain itu, setelah suatu negara dinyatakan telah lulus, ia masih akan menerima dukungan dan bantuan selama masa transisi.

Awal tahun ini, dalam sebuah artikel untuk Devex, Fekitamoeloa Katoa 'Utoikamanu, diplomat perempuan asal Tonga sekarang bekerja dengan United Nations High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States (UN-OHRLLS), merenungkan faktor-faktor apa saja yang akan paling membantu, dalam memastikan transisi mulus negara-negara saat akan lulus dari LDC.

Secara khusus, ia menjelaskan bahwa setiap negara mungkin memerlukan jenis bantuan khusus, yang unik dengan situasi mereka, untuk memastikan bahwa lulusnya negara itu dari LDC berkelanjutan dan menghindari kembalinya mereka ke daftar LDC.

Dia membahas pentingnya menciptakan sistem penyangga atau buffer, untuk berjaga-jaga terhadap risiko mundurnya negara-negara yang baru naik status, akibat faktor di luar kendali mereka terjadi seperti penurunan drastis harga komoditas tertentu, atau bencana alam.

Salah satu hal yang, menurut 'Utoikamanu, sangat penting bagi negara-negara yang akan segera lulus dari status LDC adalah, visi pembangunan nasional yang jelas dan dapat memandu kebijakan, investasi, dan pengambilan keputusan politik negara itu.

Di Vanuatu, kita berpedoman pada Rencana Nasional Pembangunan Berkelanjutan, National Sustainable Development Plan, yang menyediakan landasan dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang saat ini dan di masa depan.

Negara-negara lainnya yang pernah berada di posisi yang sama, memiliki pengalaman penting untuk dibagikan, pelajaran yang dapat kita manfaatkan sekarang, saat kita sedang mempersiapkan diri untuk tonggak sejarah penting dalam perkembangan negara ini.

Salah satu dampak paling signifikan setelah keluar dari LDC adalah dalam hal bantuan pembangunan asing. Beberapa jenis bantuan tidak akan tersedia lagi bagi Vanuatu, itu benar. Dan sampai sekarang, masih ada perbedaan pendapat, dimana pendapat Dan Gay sangat berpengaruh dan populer, tentang bentuk bantuan pembangunan apa yang paling berguna, untuk negara-negara yang akan lulus.

Dalam hal ini, seperti dalam hal-hal lainnya, sangat penting agar diskusi ini dipimpin langsung oileh para pengambil keputusan, dan pembuat kebijakan Vanuatu.

Jika kita, sebagai negara, berkomitmen untuk mengukur perkembangan dan kemajuan kita dengan mengacu pada pencapaian lain diluar ekonomi (misalnya, dengan mengukur kesejahteraan penduduk kita, atau meminimalkan dampak lingkungan yang berkelanjutan dari pembangunan ekonomi kita), maka kita perlu memastikan bahwa faktor-faktor ini diuraikan dengan jelas dan tegas, dalam diskusi-diskusi dengan segenap mitra pembangunan.

Kita sering sekali berbicara tentang betapa pentingnya stabilitas politik bagi Vanuatu. Hal ini memang benar, akan lebih baik jika kita memiliki politik yang stabil daripada yang tidak stabil, terutama karena biaya dan penggunaan sumber daya akibat ketidakstabilan politik itu mahal harganya. Tetapi pada saat yang bersamaan, stabilitas politik hanya menguntungkan, jika ia memberikan ruang dan kepemimpinan untuk keselarasan dalam kebijakan yang diambil dan implementasinya.

Memiliki visi, kepemimpinan, dan kapasitas untuk terus belajar, ketiga hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa setelah tahun 2020 dan setelah kita lulus dari LDC, kita tidak hanya bertahan hidup, tetapi kita bisa menempatkan diri dalam lingkungan dan situasi terbaik yang memungkinkan kita untuk terus berkembang. (Daily Post Vanuatu)

Tess Newton Cain adalah konsultan utama untuk TNC Pacific Consulting.

loading...

Sebelumnya

Perang antarsuku di Tari mereda

Selanjutnya

PM ke Beijing tanda-tangani OBOR

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 32638x views
Lingkungan |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 14496x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 13765x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe