Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Kapolda Papua diminta segera sidangkan dua oknum polisi
  • Kamis, 17 November 2016 — 11:34
  • 1616x views

Kapolda Papua diminta segera sidangkan dua oknum polisi

Ketiganya dinyatakan telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dan dijatuhi pidana penjara satu tahun dan enam bulan. Namun sampai saat ini para terdakwa itu belum menjalani sidang kode etik.
Kuasa hukum, Imanuel A. Rumayon, Pdt. Anike Mirino, Pdt. Hein C. Mano, Frans Awom dan Isak Ap ketika memberikan keterangan pers di Jayapura, Rabu, (16/11/2016) – Jubi/Abeth You
Abeth You
Editor : Kyoshi Rasiey
LipSus
Features |
Rabu, 19 Desember 2018 | 06:43 WP
Features |
Selasa, 18 Desember 2018 | 16:32 WP
Features |
Senin, 17 Desember 2018 | 13:10 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi – Putusan Pengadilan Negeri (PN) Klas IA Jayapura tertanggal 26 Januari 2016, Nomor 411/Pid.B/2015/PN-Jap telah menetapkan status terdakwa pada Suherman (38) dan Jarisman Triyono Damanik (27) yang adalah anggota Polri di Polresta Jayapura atas kasus salah tangkap dan penganiayaan terhadap tiga warga Base-G Jayapura masing-masing Yafet Awom (19), ELiezer Wilhelmus Awom (26) dan Soleman Yom(24 ).

Ketiganya dinyatakan telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dan dijatuhi pidana penjara satu tahun dan enam bulan. Namun sampai saat ini para terdakwa itu belum menjalani sidang kode etik.

Sekretaris KPKC Klasis GKI Jayapura, Pdt. Anike Mirino mengatakan, Kapolda Papua sesuai dengan pernyataan pada 1 September 2015 di salah satu Koran lokal yang mengatakan, jika terbukti melakukan tindak pidana dalam putusan pengadilan, maka kedua oknum anggota polisi tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan.

"Serta Kabid Profesi dan Pengamanan Polda Papua, Kombes Bambang Sutoyo juga mengatakan, kedua oknum polisi yang melakukan palanggaran tindakan disiplin bisa dipecat. Maka, segera dilakukan proses hukum terhadap terdakwa Suherman dan Jarisman Triyono Damanik,” tutur Pdt. Anike Mirino kepada wartawan di Jayapura, Rabu, (16/11/2016) didampingi keluarga korban, Frans Awom dan Kepala Suku Biak di Jayapura, Isak Ap.

Ia juga mengutip pernyataan dari Kapolres Jayapura Yermias Rontini (kala itu) tertanggal 13 Januari 2016 ‘Dalam aturan kepolisian kalau anggota polisi melakukan kriminalits dan hukumannya di atas enam bulan, maka akan diusulkan pemecatan’.

Sekretaris Klasis GKI Jayapura, Pdt. Hein C. Mano menegaskan, pihaknya meminta kepada Kapolda Papua sebagai pimpinan kepolisian di Provinsi Papua untuk melakukan sidang kode etik kepada kedua oknum polisi tersebut.

“Segera melakukan sidang kode etik secara terbuka untuk umum. Kedua oknum Polri yang telah divonis satu tahun enam bulan segera dikembalikan dari rumah tahanan (Rutan) Polresta Jayapura ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Abepura sesuai dengan putusan PN Jayapura yang berkekuatan hukum tetap. Tidak ada yang istimewa, di Lapas semua dipandang sama,” ungkapnya.

Kuasa hukum, Imanuel A. Rumayon meminta kepada Kapolda Papua untuk memerintahkan Kapolresta Jayapura segera melakukan sidang kode etik kepada kedua tersangka dalam waktu dekat dan sidang kode etik diminta digelar secara terbuka untuk memenuhi rasa keadilan korban dan masyarakat.

“Bahwa proses hukum kepada dua anggota Polres Jayapura telah berkekuatan hukum tetap pada Rabu, 20 Januari 2016 dengan melanggar Pasal 170 ayat 2 dengan vonis satu tahun dan enam bulan. Sanksi administrasi berupa rekomendasi Pecat Tidak Dengan Hormat (PTDH) Pasal 11, ayat 1 Perkapolri 14 tahun 2011 bagian a. pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara empat tahun atau lebih dan telah diputuskan oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” kata Imanuel.

Menurutnya, keduanya telah memenuhi ketentuan untuk segera disidangkan kode etik dan diPTDH. Lanjutnya, Pasal 23 Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003, ‘ankum menyelenggarakan sidang disiplin paling lambat 30 hari setelah menerima daftar pemeriksaan pendahuluan pelanggaran disiplin dari satuan fungsi provos’. Namun, dalam hal ini keluarga korban telah menunggu sekitar sembilan bulan belum ada proses hukum sidang kode etik.

“Pasal 24 Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003 dalam penjatuhan hukum disiplin perlu dipertimbangkan agar terwujudnya keadilan dan mampu menimbulkan efek jera serta tetap menjunjung Hak Asasi Manusia,” harapnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Penegakan hukum tebang pilih, nyawa OAP seakan tak ada arti

Selanjutnya

BP3D DPRP akan inventarisir Raperdasi/Raperdasus

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23565x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19224x views
Lingkungan |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 15668x views
Meepago |— Rabu, 12 Desember 2018 WP | 12750x views
Domberai |— Senin, 10 Desember 2018 WP | 10854x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe