Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Sistem noken mestinya diatur dalam UU Pemilu
  • Minggu, 15 Juli 2018 — 23:31
  • 858x views

Sistem noken mestinya diatur dalam UU Pemilu

"Tidak hanya mengandalkan putusan MK, tapi sudah ada UU nasional yang mengatur itu," ucapnya.
Pemungutan suara sistem noken di wilayah pegunungan Papua - Jubi. Dok
Arjuna Pademme
Editor : Edho Sinaga
LipSus
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 08:58 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 00:09 WP
Features |
Minggu, 09 Desember 2018 | 20:46 WP
Features |
Minggu, 09 Desember 2018 | 03:29 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Legislator Papua dari 14 kursi pengangkatan perwakilan wilayah adat Saireri, Yonas Nusi mengatakan, penggunaan sistem noken di Papua mestinya diatur dalam Undang-Undang (UU) Pemilu dan Peraturan KPU (PKPU) agar tidak selalu menjadi polemik saat pelaksanaan pilkada dan pileg di Papua.

Ia mengatakan, sistem noken di wilayah pegunungan Papua tidak harus dihilangkan karena itu merupakan kearifan lokal dan telah disetujui Mahkamah Konstitusi (MK), namun mekanismenya harus diatur ulang. 

"Kami dari kursi pengangkatan di DPR Papua berkomitmen bagaimana membawa sistem ini ke DPR RI agar dimasukkan dalam UU Pemilu dan turunnya PKPU," kata Nusi akhir pekan kemarin.

 Menurutnya, jika mekanisme sistem noken telah dimasukkan dalam UU Pemilu dan PKPU, maka ke depan sistem noken telah mempunyai kekuatan hukum. 

"Tidak hanya mengandalkan putusan MK, tapi sudah ada UU nasional yang mengatur itu," ucapnya. 

Sementara komisioner Bawaslu Papua, Jamaludin Lado Rua belum lama ini mengatakan, pasca terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 47-81 Tahun 2009 lalu terkait penerapan sistem noken dalam pemilu di Papua pada 14 kabupaten di wilayah pegunungan, mestinya diikuti amandemen UU Pemilu.

"Tapi sejak 2009 hingga kini, tak ada satupun UU yang mengatur tentang pemilihan khusus di daerah Otonomi Khusus (Otsus) seperti Papua," kata Jamaludin belum lama ini.

Menurutnya, meski sistem noken diatur dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2013 dan PKPU Nomor 10 Tahun 2017, namun secara hukum tata negara ada satu jenjang peraturan yang dilangkahi. (*) 

loading...

Sebelumnya

Legislator Papua: Sistem noken bukan ditiadakan, tapi dibenahi

Selanjutnya

Daftar Bawaslu, ada ASN terindikasi palsukan tanda tangan bupati

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 32528x views
Lingkungan |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 14433x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 13143x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe