Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Pilkada Papua
  3. Kerukunan Lapago gugat penetapan KPU Puncak ke MK
  • Senin, 30 Juli 2018 — 18:19
  • 1335x views

Kerukunan Lapago gugat penetapan KPU Puncak ke MK

Hasil Pilkada dengan calon tunggal di Kabupaten Puncak, digugat di Mahkamah Konstitusi oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati, Revinus Telenggen dan David Onggomang (Tenang) melalui Kerukunan Masyarakat Pegunungan Tengah Lapago
Masyarakat puncak dalam sebuah kegiatan - (Jubi/Hengky Yeimo)
Hengky Yeimo
Editor : Syam Terrajana

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi 

Jayapura, Jubi - Hasil Pilkada dengan calon tunggal di Kabupaten Puncak, digugat di Mahkamah Konstitusi oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati, Revinus Telenggen dan David Onggomang (Tenang) melalui Kerukunan Masyarakat Pegunungan Tengah Lapago

Kuasa Hukum dari pihak pemohon, Rafli Harun mengatakan, terlalu banyak kesalahan yang dilakukan oleh pasangan Willem Wandik-Pellinus Balinal sehingga mereka mendapatkan suara signifikan di kabupaten tersebut.

Di antaranya adalah pengerahan ASN, serta adanya pencoblosan yang terjadi malam hari sebelum waktu Pilkada serentak.

"Ini sudah begitu massif kecurangannya. Sehingga, kami menilai harus ada pembatalan penetapan pasangan calon Willem Wandik dan Pellinus Balinal," katanya.

Ketua Lembaga Bantuan Hukum Garda Tipikor Indonesia (LBH-GTI) Prof Yislam Alwini menilai proses Pilkada 2018 di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua sejak awal diindikasikan banyak diwarnai pelanggaran.

"Ada banyak indikasi pelanggaran. Saya melihat KPU Puncak sejak awal cenderung berpihak kepada pasangan calon petahana," kata Yislam.

Pria yang  juga Ketua Umum Komisi Nasional Pilkada Independen itu mengaku mendapat laporan bahwa pada pilkada 27 Juni 2018, beberapa komisioner KPU Puncak melakukan pelanggaran aturan secara terstruktur, sistematis dan massif.

KPU Puncak melakukan pelanggaran dengan menetapkan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat pencalonan, yakni Willem Wandik (petahana) dan calon wakilnya, Alus Murib, di mana Alus Murib diindikasikan menggunakan ijazah palsu.

Kemudian, dalam rapat pleno yang digelar oleh KPU Puncak di Jakarta pada 23 Mei 2018 ditetapkan calon wakil bupati pengganti adalah Pelinus Balinal, karena Alus Murib telah terbukti menggunakan ijazah palsu.

Di sisi lain, pasangan Repinus Telenggen dan David Ongomang seharusnya ditetapkan sebagai calon berdasarkan Putusan Panwas Kabupaten Puncak, namun putusan itu tidak pernah ditindaklanjuti.

Sementara itu, Pisai Weya, ketua tim relawanRevinus Telenggen dan David Onggomang, mengatakan, pihaknya sudah mendaftar di Mahkamah Koonstitusi (MK). Jadwalnya sudah diterima Senin 23 Juli 2018.

"Sidang pertama sudah digelar tanggal 27 Juli 2018, terus sidang kedua nanti tanggal 2 Agustus 2018, baru digelar" katanya.

Weya  masyarakat pendukung puncak pelawan "Tenang" agar tetap tenang menunggu proses hukum ini hingga tuntas nanti. "Kita akan lihat putusan nanti apakah kita menang atau tergugat," katanya.(*)
 

 

 

loading...

Sebelumnya

Pilkada Paniai : DAP harap Nawipa rangkul lawan politik

Selanjutnya

Masyarakat Nduga bantah isu Papua merdeka di MK

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34140x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 20488x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 17846x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe