Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Pilkada Papua
  3. Ini jawaban kuasa hukum KPU atas gugatan Josua
  • Selasa, 31 Juli 2018 — 18:47
  • 1150x views

Ini jawaban kuasa hukum KPU atas gugatan Josua

menilai pemohon dalam hal ini pasangan Josua tidak mempunyai legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini.
Suasana sidang gugatan Pilgub Papua di mahkamah konstitusi - Jubi/Istimewa
Alexander Loen
Editor : Syam Terrajana

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi 

Jakarta, Jubi - Sidang lanjutan sengketa Pilgub Papua yang bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, memasuki persidangan kedua.

 

Dalam sidang yang berlangsung Selasa (31/7/2018), tim kuasa hukum termohon Pieter Ell mengatakan jawaban dalam eksepsi legal standing dan ambang batas, dimana terjadi seslisih perolehan suara 35,68 persen dan telah melebihi ambang batas 1,5 persen.

Oleh karena itu, pihaknya menilai pemohon dalam hal ini pasangan Josua tidak mempunyai legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini.

Kemudian dalam eksepsi kedua yakni kewenangan mengadili, pemohon hanya mengadilkan tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh termohon dan pihak terkait, namun faktanya dugaan pelanggaran itu harusnya menjadi kewenangan Panwaslu tingkat kabupaten maupun Bawaslu Provinsi Papua.

"Selaku termohon, kami belum satupun mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu atau Panwaslu terkait dugaan pelanggaran yang dituduhkan oleh pemohon," Kata Piter melalui rilis pers kepada Jubi.

Selain itu, ujar ia, tidak ada satu dalilpun yang ditujukan oleh pemohon tentang selisih perolehan suara antara pemohon dengan pihak terkait. Sehingga menurutnya permohonan pemohon kabur karena tidak menjelaskan tentang selisih perolehan suara.

"Oleh karena itu, kami meminta kepada majelis hakim agar permohonan pemohon dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima," ujarnya.

Sedangkan mengenai sistem noken yang diklaim pemohon, terjadi tindakan secara masif di 13 kabupaten, pihaknya menolak karena faktanya dua kabupaten tidak menggunakan sistem noken yaitu Pegunungan Bintang dan Yalimo.

"Kedua kabupaten ini tidak menggunakan sistem noken sejak Pileg dan Pilpres 2014. Bahkan Pilkada Pegunungan Bintang dan Yalimo tidak lagi menggunakan sistem noken. Oleh karena itu, dalil ini kami tolak," katanya.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada MK untuk mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya dan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Kemudian menyatakan benar dan tetap berlaku SK KPU Papua tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan hasil Pilgub Papua tahun 2018.

Senada dengan itu, komisioner KPU Tarwinto menjelaskan, apa yang dituduhkan oleh pemohon tidak benar dan tidak terjadi, karena faktanya tidak ada bukti-bukti pelanggaran yang detail disampaikan dalam materi gugatan pemohon.

Diakuinya, di setiap tingkatan tidak ada laporan kejadian khusus baik ketika hendak direkap maupun saat proses pemungutan suara. Bahkan, Bawaslu tidak satupun mengeluarkan rekomendasi baik dari tingkat Panwaslu Distrik maupun kabupaten.

"Semua pelanggaran itu harusnya berproses ketika sedang dalam proses. Sehingga ketika Panwaslu tidak mengeluarkan rekomendasi maka dianggap pemungutan suara dan perekapan suara sudah berjalan sesuai dengan aturan," kata Tarwinto.

Sementara itu, tim kuasa hukum pemohon Saleh menilai, semua klarifikasi baik dari termohon yakni KPU dan Bawaslu tidak spesifik menjawab apa yang didalilkan dalam gugatan pemohon.

"Majelis hakim sudah menjelaskan dalam persidangan sebelumnya, dalam menjawab klarifikasi dari termohon supaya spesifik satu persatu kabupaten dijelaskan. Namun ternyata di dalam persidangan, tidak satupun pihak termohon menjelaskan secara spesifik kecuali hanya Kabupaten Mamberamo Tengah. Sementara kabupaten lain tidak dijawab," kata Saleh.

Menurut ia, ketika termohon tidak menjawab secara spesifik maka itu adalah sebuah kebenaran. Artinya, termohon tidak bisa membantah bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon. Itu adalah benar adanya.

Majelis Hakim yang diketuai Aswanto dan Hakim anggota masing-masing Suhartoyo dan Mahanan Sitompul akhirnya menunda persidangan, dan menyatakan akan melakukan musyawarah majelis terkait perkara tersebut untuk putusan sela. (*)

 

 

 

 

loading...

Sebelumnya

Masyarakat Nduga bantah isu Papua merdeka di MK

Selanjutnya

Ketua DPRD Paniai: Pilkada telah usai, mari fokus bangun daerah

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34140x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 20488x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 17847x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe