Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Pilkada Papua
  3. DPP AMPTPI minta Hengky- Yeheskiel terima kekalahan di Pilkada Paniai
  • Kamis, 02 Agustus 2018 — 17:23
  • 1509x views

DPP AMPTPI minta Hengky- Yeheskiel terima kekalahan di Pilkada Paniai

semata-mata untuk kepentingan dan kedamaian masyarakat Paniai
Sekjen DPP AMPTPI, Yanuarius Lagowan (kiri) bersama Wakil Sekjen, Hendrikus Madai – Jubi/Ist
Abeth You
Editor : Syam Terrajana

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi


Jayapura, Jubi - Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Paniai yang tertunda selama satu bulan akhirnya telah terlaksana dengan aman dan damai berkas kerja sama dan dukungan semua pihak.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Se-Indonesia (DPP AMPTPI, Yanuarius Lagowan mengatakan proses yang berjalan lancar itu bermuara pada 28 Juli 2018 sore, ketika KPU Papua sebagai penyelenggara Pilkada Kabupaten Paniai telah menetapkan dalam sidang pleno terbuka, perolehan suara bupati dan wakil bupati terpilih sesuai kerinduan rakyat Paniai.

“Untuk itu kami minta kepada Paslon Hengky Kayame dan Yeheskiel Tenouye, berbesar hati menerima hasil keputusan Pleno KPU, hanya semata-mata untuk kepentingan dan kedamaian masyarakat Paniai,” kata Lagowan kepada Jubi di Jayapura, Rabu, (1/9/2018).

Pihaknya juga meminta kepada Panwaslu Kabupaten Paniai untuk menarik kembali surat keputusan dengan nomor surat 067/Panwaslu-PAN/PA.33.19/VI/2018 tentang Rekomendasi Pemilihan Suara Ulang (PSU) terutama di empat distrik Aradide, Topiyai, Ekadide dan Bogobaida.

“Paslon nomor urut 1, , dan seluruh tim sukses pemenang Pilkada Kabupaten Paniai agar mengarahkan perhatian pada pelantikan nanti, tanpa ada gerakan-gerakan tambahan sebagai upaya pemecah belah,” ujarnya.

“Dari 23 PPD, 266 TPS dan 100.834 DPT, pasangan nomor urut satu mendapatkan 29.761 (29,51 persen) sedangkan nomor urut 3 Pasangan Meki Nawipa Oktopianus Gobay memperoleh suara 71.072 (70.48 persen). Suara tidak sah hanya satu suara.

Dengan demikian, paslon Meki Nawipa dan Oktopianus Gobay, akan memimpin Kabupaten Paniai untuk lima tahun ke depan, 2018 sampai 2023.

“Tiga point utama dalam surat rekomendasi itu, pertama, telah diadakan pemusatan pencoblosan di salah satu gedung sekolah. Kedua, adanya orasi politik oleh pihak penyelenggara di distrik terkait untuk mendukung 100 persen pasangan nomor urut 3. Dan rekomendasi ketiga adalah merekomendasikan KPU Paniai yang menyelenggarakan PSU ulang. Sesuai aturan, penggugat memiliki waktu tiga hari untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK),” tuturnya.

Pihaknya menjelaskan, argumentasi soal pemusatan pencoblosan pada satu titik sesungguhnya telah memiliki beberapa dasar. Di antaranya, putusan MK mengenai sistem noken (pengecualian) di beberapa wilayah pegunungan tengah. “Alasan lainnya sesuai kesepatakan berbagai pihak dan untuk penghematan biaya, energi dan waktu karena letak geografis yang sulit untuk mendistribusikan logistik hingga di TPS-TPS,” ucapnya.

Sedangkan gugatan poin kedua, menurutnya sesungguhnya batal dengan sendirinya, karena pernyataan ini tidak sesuai kenyataan. Kenyataannya Paslon terpilih tidak mendapatkan suara 100 persen pada semua empat distrik namun hanya di dua distrik. “Artinya, rakyat tidak memberikan 100 persen suara kepada paslon terpilih karena paslon incumbent masih mendapatkan suara,” kata dia.

Wakil Sekjen DPP AMPTPI, Hendrikus Madai mengatakan, masyarakat Paniai sudah tidak merasa tenang dan nyaman apabila dipimpin lagi oleh incumbent, maka mereka semua tidak menginginkankepemimpinannya untuk kali kedua.

“Penolakan spontan terjadi ketika sidang Pleno Terbuka sedang berlangsung, yakni ketika Hengky menyampaikan pandangannya, semua saksi dan PPD yang hadir meneriaki dia,” katanya.

Rencana PSU di empat distrik, lanjutnya, adalah suatu keputusan yang salah dan keliru. Kesalahannya karena empat distrik itu adalah basisnya Paslon terpilih, Meki Nawipa. Artinya, apabila di PSU pun paslon Hengky Kayame dan Yeheskiel Tenouye akan tetap kalah atau malah mendapatkan nol.

“Apabila Panwaslu Paniai ngotot proses ini untuk dibawa ke MK, maka kemungkinan kemungkinan yang bisa terjadi adalah perusakan fasilitas pemerintah dan pribadi oleh rakyat yang tidak mengingikan HK jadi Bupati. Untuk meminimasilir itu, pendekatan persuasiflah yang harus dikedepankan. Beberapa poin solusi itu masuk dalam pernyataan sikap kami,” ujarnya.

Dilansir website MK, paslon Hengky Kayame dan Yeheskiel Tenouye telah mendapatkan akta pengajuan permohonan pemohon bernomor 72/1/PAN.MK/2018 tertanggal 1 Agustus 2018 dengan termohon KPU Paniai serta pokok permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati Paniai Tahun 2018. (*)
 

loading...

Sebelumnya

Ketua DPRD Paniai: Pilkada telah usai, mari fokus bangun daerah

Selanjutnya

DPRD nilai Panwaslu Paniai dinilai tidak profesional dan cari -cari kesalahan

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34144x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 20548x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 17873x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe