Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Pilkada Papua
  3. DPRD nilai Panwaslu Paniai dinilai tidak profesional dan cari -cari kesalahan
  • Sabtu, 04 Agustus 2018 — 13:23
  • 1002x views

DPRD nilai Panwaslu Paniai dinilai tidak profesional dan cari -cari kesalahan

Kami menilai Panwaslu Paniai telah diskriminatif . Kenapa kami sampaikan demikian, karena mereka (Panwaslu) terus menciptakan masalah. Ini terjadi dari tahapan ke tahapan. Setelah rekapitulasi suara juga Panwaslu keluarkan rekomendasi kepada satu Paslon hingga dibawa ke MK, ini keterlaluan
Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Paniai, (27/7/2018) – Jubi/Abeth You
Abeth You
Editor : Syam Terrajana

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi 

Jayapura, Jubi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paniai, Papua menilai kinerja Panwaslu setempat telah bersikap membeda-bedakan dalam memberikan rekomendasi untuk sengketakan setiap persoalan pada Pilkada yang telah digelar pada 25 Juli 2018 lalu, hingga membawa ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu dikatakan Ketua DPRD Paniai, Herman Adii. Menurutnya cara demikian justru mengorbankan masyarakat.

“Kami menilai Panwaslu Paniai telah diskriminatif . Kenapa kami sampaikan demikian, karena mereka (Panwaslu) terus menciptakan masalah. Ini terjadi dari tahapan ke tahapan. Setelah rekapitulasi suara juga Panwaslu keluarkan rekomendasi kepada satu Paslon hingga dibawa ke MK, ini keterlaluan,” ujar Adii , Jumat, (3/8/2018).

Selain itu, Panwaslu Paniai juga cenderung bersikap reaktif, yaitu hanya bekerja saat terjadi pelanggaran. Padahal Panwaslu seharusnya mampu mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi dalam penyelenggaraan pemilu.

“Jadi ini kami rekomendasikan kepada Timsel Bawaslu agar tidak boleh akomodir kembali tiga orang Panwaslu Paniai yang ada sekarang ini. Mereka sudah kacaukan Paniai,” katanya.

“Sudah seharusnya Panwaslu mengubah paradigma berpikirnya. Dari reaktif menjadi preventif. Kinerja Panwaslu kami terus awasi. Sekarang dilimpahkan ke MK, mau dibawa ke mana Paniai ini?,” sambungnya.

Anggota DPRD Paniai, Denny Gobai menambahkan, Panwaslu setempat telah berlaku tidak profesional. Tugas utama panwaslu adalah mewujudkan pelaksanaan pemilihan umum dengan sukses.

“Panwaslu itu bukan lembaga yang mencari-cari kesalahan. Tetapi, merupakan lembaga yang mengawasi pelaksanaan pemilu agar berada pada aturan dan koridor yang ada dengan menindak tegas setiap kesalahan sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada,” katanya.

Ia meminta Timsel Bawaslu, agar tidak memenuhi permintaan Bawaslu RI, untuk mengakomodir kembali tiga orang Panwaslu ini. “Yang tahu kondisi dan yang merasakan situasi itu kami, bukan Bawaslu RI atau Provinsi Papua. Jadi tolong jangan akomodir mereka lagi,” tutupnya. (*)

 

loading...

Sebelumnya

DPP AMPTPI minta Hengky- Yeheskiel terima kekalahan di Pilkada Paniai

Selanjutnya

Usai putusan MK, ini harapan masyarakat Papua

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34140x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 20491x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 17847x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe