TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Pasifik
  3. Jaksa Agung nilai penyingkiran Sogavare tidak sah
  • Senin, 21 November 2016 — 13:33
  • 495x views

Jaksa Agung nilai penyingkiran Sogavare tidak sah

Jaksa Agung Kepulauan Solomon, James Apaniai menilai pemecatan Manasseh Sogavare dari Partai Persatuan Demokratik (UDP) sebagai keputusan yang tidak sah.
Jaksa Agung Kepulauan Solomon, James Apaniai (kiri). –solomontodaypost.com
PINA
[email protected]
Editor : Lina Nursanty
LipSus
Features |
Kamis, 31 Januari 2019 | 11:00 WP
Features |
Rabu, 30 Januari 2019 | 10:08 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Honiara, Jubi – Jaksa Agung Kepulauan Solomon, James Apaniai menilai pemecatan Manasseh Sogavare dari Partai Persatuan Demokratik (UDP) sebagai keputusan yang tidak sah. Menurut James, pemecatan itu tidak sesuai dengan konstitusi partai. Dengan demikian, Sogavare dianggap masih menjadi anggota UDP.

Beberapa pekan lalu, presiden UDP, Sir Thomas Chan tiba-tiba menerbitkan surat pemecatan sebagai anggota UDP terhadap Sogavare yang kini tengah menjabat sebagai perdana menteri Kepulauan Solomon. Kontan karena keputusan itu, situasi politik di dalam negeri menjadi gerah.

“Keputusan pemecatan terhadap perdana menteri itu tidak sesuai dengan UU kepartaian dan juga AD ART partai UDP. Dalam pandangan saya, pemecatan itu tidak sah dan itu artinya perdana menteri Sogavare masih menjadi anggota UDP,” ujar James.

Pemberhentian anggota partai politik itu hanya sah jika dilakukan berdasarkan rekomendasi Komite Disiplin yang terdiri dari sekretaris partai dan tiga anggota eksekutif partai.

Menurut James, keputusan Chan makin tidak valid lagi karena Sogavare tidak diberikan hak atau kesempatan berbicara dan membela diri sebelum keputusan itu dibuat. “Oleh karena Sogavare masih menjadi anggota penuh UDP yang juga menempati posisi tertinggi dalam koalisi DCC yang mendukung pemerintahan ini, maka posisi Sogavare sebagai perdana menteri masih sah,” ujarnya.

Yang berhak memutuskan Sogavare masih menjabat sebagai perdana menteri atau tidak, hanya parlemen, bukan presiden UDP. Kendati UPD memberikan waktu selama 14 hari bagi Sogavare untuk meletakkan jabatannya, ultimatum itu dengan demikian juga tidak berlaku.

Pencabutan keanggotaan sebuah partai adalah urusan internal partai sesuai konstitusi partai yang bersangkutan. Tapi, dalam kasus Sogavare tidak demikian adanya. “Sir Thomas Chan dan Eksekutif UDP tidak memiliki kekuatan untuk mengakhiri status keanggotaan Sogavare,” tuturnya. (*)

loading...

Sebelumnya

AS mulai proses transfer pengungsi

Selanjutnya

Karyawan RS Laloki lanjutkan pemogokan

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe