Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Freeport pintu masuk mengevaluasi semua investasi di Papua
  • Kamis, 09 Agustus 2018 — 20:20
  • 523x views

Freeport pintu masuk mengevaluasi semua investasi di Papua

“Aksi ini tak hanya di Papua juga di beberapa daerah di Papua dan Papua Barat. Misalnya Manokwari dan Mimika. Tujuannya sama, kami menuntut keadilan sosial terhadap orang asli Papua. Mereka juga warga negara yang harus dilindungi, diberdayakan, dan iintegrasikan,” kata Samuel Tabuni dalam orasinya.
Demo Forum Masyarakat Papua Peduli Freeport (FMPPF) di halaman kantor DPR Papua, Kamis, 9 Agustus 2018 – Jubi/Arjuna.
Arjuna Pademme
Editor : Edho Sinaga

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi – Wakil Ketua II DPR Papua, Fernando Yansen A Tinal mengatakan, PT Freeport Indonesia (PTFI) merupakan pintu masuk mengevaluasi semua perusahaan yang berinvestasi di Papua.

“Poin yang saya tangkap, menuntut agar ada keterbukaan dan keterlibatan orang asli Papua sebagai pemilik hak ulayat dalam setiap investasi di Papua,” kata Tinal usai menemui massa Forum Masyarakat Papua Peduli Freeport (FMPPF) yang menggelar demo di halaman DPR Papua, Kamis (9/8/2018), dan mendesak beberapa hal terkait keberadaan PTFI di halaman.

Menurutnya, selama ini dalam setiap negosiasi terkait PTFI misalnya perpanjangan Kontrak Karya (KK) dan divestasi saham, pihak masyarakat adat, sebagai pemilik hak ulayat tak pernah dilibatkan.

Akibatnya kata Tinal, masyarakat asli Papua menuntut agar pemerintah pusat dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan terkait investasi, harus melibatkan semua unsur yang ada di Papua.

“Bukan hanya Freeport, tapi juga perusahaan investasi lainnya, harus melibatkan masyarakat adat pemilik ulayat. Masalah Freeport ini membuka pintu dan ruang baru agar solusi yang baik,” ucapnya.

Terkait permintaan demonstran yang mendesak DPR Papua segera membentuk panitia khusus (Pansus) Freeport lanjut Tinal, pihaknya akan menindaklanjutinya dengan menggelar rapat badan musyawarah (Bamus), Senin (13/8/2018).

“Dari rapat Bamus itu, kami akan bentuk Pansus secepatnya,” ujarnya.

Dalam demonstrasi di halaman kantor DPR Papua, yang bertepatan dengan peringatan Hari Pribumi Internasional, massa FMPPF yang dipimpin ketuanya, Samuel Tabuni dan kooordinator lapangan, Yusak Andato menyampaikan 12 poin pernyataan sikap kepada legislatif setempat, di antaranya mendesak DPR Papua dan Papua Barat serta Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Papua Barat membentuk Pansus, mengevaluasi mengevaluasi seluruh investasi nasional dan internasional yang sedang beroperasi di Tanah Papua, terutama PT Freeport Indonesia di Timika, dan British Petrolium (BP) di Sorong, Papua Barat.

FMPPF juga meminta masyarakat pemilik ulayat dilibatkan dalam setiap kesepakatan Pemerintah Indonesia dan PTFI kini maupun masa mendatang, dan mengakomodir hak-hak pemilik ulayat di highland Tembagapura dan lowland Portsite.

Pemerintah Indonesia dan PTFI diminta mengakui hak-hak masyarakat adat Papua di atas wilayah pertambangan. PTFI, memperjelas skema pendanaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) Freeport yang selama ini disebut sebagai dana 1 persen. 

PTFI memperbarui sistem pengelolaan lingkungan selama industri pertambangan berlangsung hingga pasca tambang yang berperspektif keadilan lingkungan. Pemerintah Indonesia dan PTFI bersama masyarakat asli Papua diminta membangun kesepahaman sejarah Freeport di atas Tanah Papua. 

“Aksi ini tak hanya di Papua juga di beberapa daerah di Papua dan Papua Barat. Misalnya Manokwari dan Mimika. Tujuannya sama, kami menuntut keadilan sosial terhadap orang asli Papua. Mereka juga warga negara yang harus dilindungi, diberdayakan, dan iintegrasikan,” kata Samuel Tabuni dalam orasinya.

Katanya, hal terpenting adalah menyiapkan orang asli Papua menjadi tuan di tanahnya sendiri. Mengelola kekayaan alamnya. DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua (MRP) mestinya menjadi pelindung Orang asli Papua (OAP). Memberikan ruang agar masyarakat asli Papua tak diabaikan.

Jika bicara Papua menurutnya, MRP, DPR Papua dan gubernur harus tampil. Namun kini MRP, DPR Papua, dan gubenur tak melakukan proteksi. DPR Papua dan masyarakat harus bersatu, karena hari ini DPR Papua, MRP, dan gubernur jalan sendiri-sendiri. (*) 

loading...

Sebelumnya

Masyarakat Warironi tolak pemindahan pembangunan dermaga perintis

Selanjutnya

DPR Papua: Hentikan sementara penerimaan CPNS

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23294x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19066x views
Lingkungan |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 15611x views
Meepago |— Rabu, 12 Desember 2018 WP | 12603x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe