Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Ibukota
  3. Komnas HAM kecam aksi militer di Myanmar
  • Rabu, 23 November 2016 — 16:33
  • 1887x views

Komnas HAM kecam aksi militer di Myanmar

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengecam aksi militer yang telah dilakukan oleh Pemerintah Myanmar sehingga telah mengakibatkan jatuhnya ratusan korban jiwa dan ribuan penduduk terusir dari negeri asal mereka.
Warga etnis Rohingya di Myanmar. --tempo.co
ANTARA
Editor : Lina Nursanty

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jakarta, Jubi – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengecam aksi militer yang telah dilakukan oleh Pemerintah Myanmar sehingga telah mengakibatkan jatuhnya ratusan korban jiwa dan ribuan penduduk terusir dari negeri asal mereka.

Wakil Ketua Internal Komnas HAM, Ansori Sinungan dalam konferesi pers di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Rabu (23/11/2016) mengatakan, Komnas HAM mendesak Pemerintah Indonesia menekan Pemerintah Myanmar agar menghentikan kekerasan militer atas warga etnis Rohinya di Provinsi Rakhine.

Ia mengatakan apabila Pemerintah Myanmar tidak memperhatikan seruan untuk menghentikan aksi pelanggaran HAM ini, Komnas HAM akan meminta Komite Nasional Perdamaian mencabut nobel yang pernah diterima Aung San Suu Kyi pada 1991. “Hal itu disebabkan ia tidak melakukan upaya optimal dalam mendukung terciptanya perdamaian dan persaudaraan antar sesama, mengingat ia memegang posisi yang cukup strategis di Pemerintahan Myanmar sebagai "State Counsellor" atau Penasehat Negara,” ujarnya.

Menurutnya, pernyataan sikap tersebut berpedoman pada prinsip-prinsip kemanusiaan universal dan intervensi untuk membebaskan kelompok masyarakat sipil dari kekerasan negara dan pelanggaran HAM. “Sebagaimana diamanatkan pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Sipil dan Politik yang menjadi pedoman bagi negara-negara anggota PBB di mana Myanmar termasuk salah satu anggota,” kata Ansori.

Ia menuturkan tragedi kemanusiaan yang dialami Suku Rohingya itu telah mendapat perhatian dunia internasional baik negara, kelompok "civil society" maupun berbagai lembaga internasional yang peduli kepada isu kemanusiaan termasuk Komnas HAM RI. “Kami menyayangkan bahwa hingga hari ini belum ada kebijakan atau langkah-langkah penanganan baik untuk menghentikan kekerasan militer Pemerintah Myanmar atas tragedi kemanusiaan yang menimpa warga sipil Suku Rohingya tersebut,” ucap Ansori. (*)

loading...

Sebelumnya

Pemerintah siap diskusikan sistem pemilu

Selanjutnya

Polri selidiki dugaan makar pada demo 25 November

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34211x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 21603x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 18274x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe