Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Pilkada Papua
  3. MK lanjutkan pemeriksaan saksi Pilbup Paniai
  • Selasa, 04 September 2018 — 18:58
  • 1027x views

MK lanjutkan pemeriksaan saksi Pilbup Paniai

Mahkamah Konstitusi melanjutkan persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) kepala daerah yang diajukan pasangan calon (Paslon) Hengky Kayame dan Yeheskiel Tenouye pada Selasa, (4/9/2018), terhadap keputusan KPU Kabupaten Paniai selaku termohon dengan agenda mendengarkan keterangan saksi/ahli termohon, pemohon dan pihak terkait.
Suasana sidang di MK Jakarta, Selasa, (2/9/2018) - Jubi/Abeth You
Abeth You
Editor : Syam Terrajana

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi 

Jakarta, Jubi – Mahkamah Konstitusi melanjutkan persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) kepala daerah yang diajukan pasangan calon (Paslon) Hengky Kayame dan Yeheskiel Tenouye pada Selasa, (4/9/2018), terhadap keputusan KPU Kabupaten Paniai selaku termohon dengan agenda mendengarkan keterangan saksi/ahli termohon, pemohon dan pihak terkait.

Keberatan yang diajukan oleh Paslon 1 ini teregister dengan nomor perkara 71/PHP.BUP-XV/2018.

Ketua MK, Arief Hidayat dalam persaingan mengatakan, pada sidang pemeriksaan pendahuluan Rabu, (8/82018) lalu, pemohon mengungkapkan selisih suara Meki Nawipa dan Oktopianus Gobay selaku peraih suara terbanyak (pihak terkait) dengan pemohon, yaitu sebesar 71.072 atau lebih dari 2 persen.

"Berdasarkan keterangan M. Nursal selaku Kuasa Hukum Pemohon, merujuk kepada pasal 158 ayar (2) UU Nomor 10 tahun 2016 juncto Pasal 7 Ayat (2) Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2017 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil gubernur, bupati dan wali kota. Pemohon tidak dapat mengajukan keberatan kepada MK. Keberatan yang diajukan oleh Pemohon didasarkan pada tindakan KPU Paniai selaku Termohon yang tidak melaksanakan arahan Panwaslu setempat untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di Sembilan distrik," kata Arif Hidayah kepada wartawan.

Dikatakan, kuasa hukum pemohon menjelaskan bahwa rekomendasi Panwaslu didasarkan pada dua pelanggaran yang dilakukan termohon, yaitu memindahkan tempat pemungutan suara tanpa melibatkan masyarakat adat sebagai saksi.

Taufik Basari selaku kuasa hukum pihak terkait mengungkapkan bahwa sistem Noken dilaksanakan di seluruh Kabupaten Paniai. Sehingga, keterangan pemohon yang mengatakan bahwa sistem tersebut hanya dilakukan di sebagian wilayah dinilai keliru.

Sementara itu, Pieter Ell, selaku kuasa hukum termohon menerangkan, saksi pemohon tidak menyatakan keberatan pada pleno rekapitulasi. Di sisi lain, Panwaslu tidak membantah dalil pemohon terkait pemindahan tempat pemungutan suara. Oleh karena itu, MK melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Pakar hukum Prof. HM. Kaca Matiku menegaskan, pemohon menurut Pasal 158 UU 10/2016 tidak dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara di MK.

"Pemohon tidak memiliki legal standing. Sekiranya pemohon buktikan adanya kecurangan terhadap selisih suara dimaksud. Ini adalah menarik menyimak bahwa Panwaslu Paniai mendalilkan adanya laporan tentang pelanggaran di distrik Aradide, Ekadide, Bogobaida dan Topiyai. Maka Panwaslu menerbitkan rekomendasi setelah KPU mensahkan perolehan suara pada keempat distrik itu," katanya.

Lanjutnya, KPU telah memberikan tanggapi apakah ada pelanggaran saat pemungutan suara di masing-masing distrik tapi Panwaslu menyatakan tidak terdapat masalah atas jawaban itu.

"Rekomendasi Panwaslu diusulkan kemudian di kala perkara permohonan, pembatalan penetapan hasil penghitungan suara sudah masuk mahkamah. Jadi Panwaslu terkesan memihak satu kandidat," tutupnya. (*)


 

loading...

Sebelumnya

DPR Papua paripurnakan cagub dan cawagub terpilih

Selanjutnya

Sah! Lukas-Klemen kembali pimpin Papua

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34140x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 20488x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 17845x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe