Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Koran Jubi
  3. PSI soal sawit ditentang WALHI
  • Kamis, 20 September 2018 — 09:41
  • 1227x views

PSI soal sawit ditentang WALHI

“Kami menilai bahwa Sis Bro pengurus PSI gagal paham terhadap persoalan mendasar sawit di Indonesia dan bahkan dalam konteks global, dan semakin nggak nyambung jika dihubungkan dengan tujuan video ini, agar rupiah stabil,” kata Wahyu Perdana dari WALHI.
Ilustrasi perkebunan sawit di Timika, Papua - Jubi/IST
David Sobolim
Editor : Timoteus Marten

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

DUKUNGAN Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terhadap perusahaan sawit dan diunggah dalam video berjudul “Gadget Murah Karena Sawit” dikritik Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).

Wahyu Perdana dari WALHI kepada Jubi melalui siaran persnya, mengatakan pihaknya perlu menyampaikan kritik agar tidak menimbulkan pemahaman yang kabur terhadap sawit.

“Kami menilai bahwa Sis Bro pengurus PSI gagal paham terhadap persoalan mendasar sawit di Indonesia dan bahkan dalam konteks global, dan semakin nggak nyambung jika dihubungkan dengan tujuan video ini, agar rupiah stabil,” kata Wahyu.

Menurut dia, pernyataan ini ingin menegaskan bahwa sawit sebagai penopang ekonomi bangsa Indonesia adalah sebuah mitos, termasuk adanya sawit putih.

WALHI berpandangan bahwa tidak ada sawit “putih”, sebab karakter komoditas ini adalah monokultur dan sudah dipastikan menghancurkan hutan dengan keragaman biodiversity di dalamnya dengan segala fungsinya baik secara ekologis, sosial budaya dan ekonomi, mencemari lingkungan hidup.

“Pernyataan Partai Solidaritas Indonesia terkait sumbangsih ekonomi korporasi sawit, didasarkan pada argumentasi yang parsial dan sempit,” katanya.

Dalam catatan WALHI, dalam bidang ekonomi, kelapa sawit memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional (dengan nilai ekspor mencapai 15 persen dari total ekspor Indonesia - BPS 2017). Tetapi, menggunakan angka tersebut sebagai dasar tunggal kebijakan sangatlah tidak tepat dan klaim devisa juga tidak tepat karena sebagian besar devisa hasil ekspor justru disimpan di negara suaka pajak (tax haven countries).

Sementara perkebunan kelapa sawit juga berdampak negatif besar pada hak-hak dasar dan kelangsungan hidup rakyat, masyarakat adat/masyarakat lokal, perempuan, petani, buruh, dan lingkungan hidup.

Tahun 2015, tercatat tingkat kepatuhan perusahaan hanya 46,34 persen. Akibatnya, negara kehilangan potensi penerimaan pajak sebesar Rp 18 triliun per tahun.

Dalam laporan KPK per Maret 2018, sekitar 63 ribu wajib pajak di industri sawit bermasalah. Kerugian atau biaya lingkungan hidup yang diakibatkan oleh industri ekstraktif sebagai ketugian negara.

Kerugian negara dari kebakaran hutan dan lahan pada 2015 mencapai Rp 200 triliun menunjukkan, investasi berbasis lahan seperti sawit, justru merugikan keuangan negara.

“Terlebih kita tahu, kuatnya dugaan korupsi di sektor perkebunan sawit. Itu mengapa KPK membentuk korsup sawit, selain korsup minerba,” kata Perdana.

Lanjutnya, kebijakan pengelolaan dana perkebunan sawit yang seharusnya digunakan untuk pengembangan perkebunan sawit terutama perkebunan sawit rakyat, malah dialihkan dan sebagian besar untuk kepentingan pengembangan industri biodiesel berupa program subsidi kepada perusahaan biodiesel, seperti yang diperoleh lima perusahaan sawit berskala besar pada 2017.

“Usulan PSI untuk menghapus pungutan sawit juga keliru. Ini membuat pengusaha sawit diuntungkan dua kali, dari nilai kurs yang meningkat dan pembebasan dari kewajiban membayar pungutan sawit,” katanya.

Soal dampak lingkungan, Agustus 2018, terjadi kebakaran di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Di Pontianak, Kalimantan Barat, anak-anak sekolah terpaksa diliburkan karena dampak asap. Kalimantan Barat sebagai wilayah titik api tertinggi hingga Agustus 2018 terdapat 102 titik api di konsesi perkebunan kelapa sawit.

“Dari olahan data WALHI dari berbagai sumber, diketahui bahwa 4.389.757 hektar ekosistem gambut secara langsung dirusak oleh 291perusahaan, yang terdiri dari 193 perusahaan sawit,” katanya.

Data pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunanan/Pertanian melalui mekanisme permohonan langsung badan Usaha, hingga tahun 2016 KLHK mencapai 6.772.633 hektare terhadap 702 perusahaan perkebunan didominasi oleh sawit.

Disebutkan, PSI mengabaikan fakta kejahatan lingkungan dan kemanusiaan yang telah dilakukan oleh perkebunan sawit.

“Ada luka yang tidak pernah disembuhkan dari praktik perampasan tanah, pelanggaran HAM, pencemaran lingkungan dan penghancuran hutan, yang dialami oleh masyarakat adat/masyarakat lokal, petani, perempuan, dan anak-anak,” katanya.

Juru Bicara PSI Bidang Ekonomi, Industri, dan Bisnis PSI, Rizal Calvary Marimbo, kepada Tirto mengatakan video itu fokus pada salah satu upaya menstabilkan rupiah dengan salah satu caranya, menggenjot ekspor.

“Ini semacam insentif agar defisit perdagangan kita kembali bisa diperkecil untuk memperkuat rupiah,” katanya.

Disebutkan Rizal, kekuatan ekonomi Indonesia masih bertumpu kepada industri sawit. Tahun lalu, industri sawit diklaimnya menyumbang devisa sebesar Rp 23 miliar dolar AS atau setara Rp 300 triliun. (*)

loading...

Sebelumnya

Menyoal penghapusan Kampung Mosso

Selanjutnya

Menjawab keluhan di Pasar Pharaa

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34466x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23162x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19025x views
Lingkungan |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 15591x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe