Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Korban PHK Freeport nilai ada keganjalan dalam LAHP Ombudsman
  • Kamis, 20 September 2018 — 18:37
  • 2346x views

Korban PHK Freeport nilai ada keganjalan dalam LAHP Ombudsman

Oleh sebab itu kami akan kembali datangi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua
Buruh korban PHK sepihak PTFI saat bertemu Ombudsman RI Perwakilan Papua - (Jubi/Hengky Yeimo)
Hengky Yeimo
Editor : Syam Terrajana
LipSus
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 17:37 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 17:24 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 08:58 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 00:09 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi -Buruh mogok kerja Freeport yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh PT. Freeport Indonesia (PTFI), yang tergabung dalam Koalisi Buruh Mahasiswa menindaklanjuti aksi pada 13 September 2018 lalu di kantor Ombudsman Perwakilan Papua.

Pihak koalisi meminta agar Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) yang dikeluarkan oleh Ombudsman pada 28 Agustus 2018, untuk ditinjau ulang. Dinilai ada keganjalan dalam proses pembuatan LAHP tersebut.

Marcus, salah satu korban PHK mengatakan, laporan yang dikeluarkan sangat merugikan Aser Gobay selaku pelapor dan 8.300 buruh yang diPHK sepihak oleh Freeport.

“Oleh sebab itu kami akan kembali datangi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua bersama pelapor Aser Gobay, agar LAHP segera ditindak lanjuti kembali,” katanya kepada Jubi melalui sambungan selulernya, Kamis (20/9/2019).

Kepala Ombusman Perwakilan Papua, Kepala Ombudsman Perwakilan Papua, Iwanggin Sabar Olif membenarkan kedatangan korban PHK PTFI, untuk menanyakan kembali LAHP itu.

“Mereka datang ke kantor Ombudsman untuk mengadu dualisme organisasi buruh. Kami tidak bisa menaggapi karena organisasi buruh bukan pengguna APBD APBN. Setelah kita periksa berkas, Disnaker Provinsi Papua sudah melakukan sesuai standar operasioal pelayanan,”katanya.

Maka dari itu, lanjutnya, tudingan maladministrasi tidak bisa dibuktikan. Karena itu harus dikembali ke internal mereka. “Laporan ini bukan PHK tapi laporan dualisme SPSI. Tapi laporan yang sama juga mereka sudah menyampaikan ke kementerian terkait di Jakarta,” katanya.

Lebih jauh menurutnya, tudingan pelapor Aser Gobay bahwa Ombudsman menjadi juru bicaranya PTFI itu sama sekali bohong. Dia menegaskan Ombudsman merupakan lembaga independen. “Tadi mereka datang, saya suruh mereka selesaikan secara internal ,” katanya. (*)


 

 

loading...

Sebelumnya

MRP akan panggil KPA lewat komisi V DPRP

Selanjutnya

Pendaftar CPNS di Papua tunggu kepastian Pemprov

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 33473x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 17224x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 16653x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe