Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Pasifik
  3. PM Vanuatu: politik di Pasifik tidak stabil
  • Jumat, 21 September 2018 — 05:26
  • 2170x views

PM Vanuatu: politik di Pasifik tidak stabil

Secara umum, Pasifik dulunya dianggap unik karena kokohnya lembaga dan konstitusi politik di kawasan itu.
Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai (tengah) saat membuka Regional Conference on Legal and Regulatory Framework for Political Parties Rabu lalu (19/9/2018) . - Daily Post/ Godwin Ligo
Elisabeth Giay
Editor : Galuwo

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Port Vila, Jubi - Meskipun reformasi politik dan administrasi telah dilakukan di seluruh dunia, benua Oseania seolah memiliki dan mengikuti narasinya sendiri.

Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai, membuat pernyataan tersebut dalam pidato pembukaan resminya di konferensi regional, tentang kerangka hukum dan peraturan partai politik (parpol), Regional Conference on Legal and Regulatory Framework for Political Parties, Rabu kemarin (19/9/2018).

Negara-negara Kepulauan Pasifik, biasanya disebut sebagai Oseania, memiliki banyak variasi dalam faktor-faktor yang penting, mulai dari geografis, sistem sosial, ekonomi dan politik.

Secara umum, Pasifik dulunya dianggap unik karena kokohnya lembaga dan konstitusi politik di kawasan itu.

“Namun, selama dua dekade terakhir, wilayah ini telah menjadi semakin tidak stabil secara politik,” kata PM Salwai.

“Konflik politik di kawasan Kepulauan Pasifik telah menciptakan apa yang disebut busur ketidakstabilan, yang membentang dari Papua Nugini hingga ke Kepulauan Solomon, Vanuatu ke Fiji, dan, baru-baru ini, sampai di Tonga, sebagaimana terlihat dalam kerusuhan tahun 2006 di ibu kotanya, Nuku'alofa. Ketidakstabilan politik di kawasan Pasifik selatan pun terus berlanjut sejak awal abad ke-21.”

“Mereka yang mengikuti kemajuan politik Vanuatu sudah mengetahui dan memahami lanskap politik di Vanuatu, masalah stabilitas politik, kemungkinan reformasi konstitusi, dan peran partai-partai politik, topik-topik ini sudah lama menjadi isu di sini, di Vanuatu. Dan menurut saya, lingkungan politik Vanuatu berubah sangat cepat.”

Dia menerangkan bahwa sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan suatu rencana, untuk memberlakukan upaya-upaya tertentu, agar bisa meningkatkan stabilitas politik dan pemerintahan di Vanuatu.

Secara khusus, upaya untuk menciptakan kerangka kerja hukum dan peraturan yang modern, efektif dan transparan terkait pembentukan, pendaftaran, dan menjalankan partai politik, adalah tantangan dan prioritas utama.

Pada Jumat ini (21/9/2018), Pemerintah Vanuatu akan mengadakan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat nasional, untuk membahas hasil dialog konferensi regional ini dan menentukan aspek yang relevan dengan Vanuatu. (Daily Post)

loading...

Sebelumnya

Konflik sosial muncul di Maewo

Selanjutnya

Presiden Tiongkok janji dukung perkembangan ekonomi Samoa

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34425x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23054x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 18983x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe