Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Pemprov Papua harus segera selesaikan sengkarut batas wilayah
  • Jumat, 21 September 2018 — 16:17
  • 1181x views

Pemprov Papua harus segera selesaikan sengkarut batas wilayah

"Pemerintah yang mestinya menentukan apakah yang diselesaikan terlebih dahulu adalah batas wilayah pemerintah atau adat," kata Agabus Kere, kepada Jubi, Jumat (21/9/2018).
Ilustrasi Tapal Batas - Jubi. Dok
Arjuna Pademme
Editor : Dewi Wulandari

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Koordinator bidang pertanahan dan hak ulayat masyarakat adat Mamta-Tabi, Agabus Kere, menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua perlu segera menyikapi sengkarut tapal batas wilayah pemerintah dan hak ulayat di Papua, yang hingga kini tak kunjung selesai, agar tidak terus menjadi masalah dari waktu ke waktu. 

"Pemerintah yang mestinya menentukan apakah yang diselesaikan terlebih dahulu adalah batas wilayah pemerintah atau adat," kata Agabus Kere, kepada Jubi, Jumat (21/9/2018).

Sebelum melakukan pemetaan, kata Agabus Kere, pemerintah provinsi, kabupaten (kota), dan pihak terkait lainnya harus memahami seluk beluk batas ulayat dan wilayah pemerintahan (daerah). Jika tak paham, pemetaan tidak akan berjalan sesuai yang diharapkan. 

"Sejak 1969 hingga kini, masalah batas pemerintahan dan ulayat di Papua ini belum tuntas. Kini orang bicara hak. Namun yang harus dipahami dulu, mau dimulai dari mana. Kalau ini tak dipahami baik, tak akan terlaksana sampai kapan pun," ujarnya. 

Sekretaris Komisi I DPR Papua bidang pertanahan, pemerintahan, masyarakat adat, politik, hukum dan HAM, Mathea Mamoyao, mengatakan sengkarut tapal batas wilayah pemerintahan dan hak ulayat selama ini menyebabkan sering terjadi sengketa antara pemerintah satu wilayah dengan wilayah lain, dan antara sesama masyarakat adat atau masyarakat adat dengan investor.

"Ini bukan masalah baru di Papua. Perlu ada pemetaan batas wilayah tanah ulayat di seluruh Papua. Tidak hanya itu, tapal batas kabupaten (kota) juga perlu diperjelas karena selama ini, hal itu masih sering menjadi masalah," kata Mamoyao. 

Komisi I DPR Papua, menurutnya, juga terus berupaya mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten (kota) menyelesaikan masalah tapal batas itu, agar ke depan tak ada lagi masalah. (*) 

loading...

Sebelumnya

Meky Nawipa-Oktovianus Gobay pimpin Paniai

Selanjutnya

Pemerintah RI mesti mendukung Gubernur Papua jajaki kerjasama dengan PNG

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34466x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23163x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19025x views
Lingkungan |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 15591x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe