Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Koran Jubi
  3. Lembaga perlindungan hutan global tunda putusan terkait Korindo di Merauke
  • Sabtu, 22 September 2018 — 08:06
  • 1428x views

Lembaga perlindungan hutan global tunda putusan terkait Korindo di Merauke

Korindo, perusahaan patungan Korea Selatan-Indonesia itu, dituding telah menghancurkan sejumlah besar areal hutan hujan di Merauke, Papua. Lembaga itu, Forest Stewardship Council atau FSC, merupakan lembaga internasional yang mengurus sertifikasi keberlangsungan hutan global. 
Gambar kebun PT Papua Agro Lestari milik Korindo di Merauke, 4 Juni 2016 di lokasi Latitude 6°45’41.80″S Longitude 140°48’18.78″E – Jubi/Mighty Earth dok
Zely Ariane
Editor :
LipSus
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 17:37 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 17:24 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 08:58 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 00:09 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Nabire, Jubi - Sebuah lembaga internasional perlindungan hutan menunda putusan mereka soal kelanjutan relasinya dengan perusahaan yang terlibat deforestasi skala raksasa di Papua.

Korindo, perusahaan patungan Korea Selatan-Indonesia itu, dituding telah menghancurkan sejumlah besar areal hutan hujan di Merauke, Papua. 

Lembaga itu, Forest Stewardship Council atau FSC, merupakan lembaga internasional yang mengurus sertifikasi keberlangsungan hutan global. 

Dilansir RNZI, Selasa (11/9/2018) dan Rabu (12/9/2018) lalu, FSC menunda keputusannya terkait perlu atau tidaknya memutus hubungan dengan Korindo hingga Maret 2019.

Panel konsil yang memeriksa komplain Mighty Earth terhadap Korindo meminta tambahan analisa terkait kasus itu. 

“Laporan temuan panel itu dipresentasikan ke hadapan dewan konsil bulan Agustus lalu,” kata Direktur Kampanye Mighty Earth, Phil Aikman.

"Meskipun bukti sudah jelas bahwa Korindo bersalah karena membabat lebih dari 30.000 hektar hutan hujan Indonesia, Dewan FSC sudah gagal mencegah Korindo dari penyalahgunaan hubungan mereka dengan merek FSC," imbuhnya. 

(Bukti-bukti) ini sudah sangat jelas: citra satelit,  video-video, foto aerial, wawancara saksi mata, dan bukti lainnya yang menunjukkan bahwa Korindo telah menghancurkan cakupan areal hutan hujan yang sangat luas serta melanggar hak-hak masyarakat asli.

Tahun lalu Korindo mengumumkan moratorium atas pembabatan hutan untuk konsesi sawitnya di Provinsi Papua. 

Hal itu dilakukan menjawab tekanan internasional terhadap prakteknya membakar hutan hujan setempat. 

Namun LSM lingkungan Mighty Earth menuding Korindo sejak pengumuman itu masih melanggar semangat moratoriumnya dengan melanjutkan pembabatan hutan tak terkendali atas lahan konsesi pembalakan kayu yang berdekatan. 

Sebelumnya, laporan Mighty Earth soal Korindo diberi judul 'Burning Paradise' (Surga yang Terbakar), memotret bagaimana pembabatan hutan sudah menyingkirkan hak-hak masyarakat adat Papua di Merauke. 

Dewan Konsil saat ini telah meminta analisa pelengkap terkait dua dari tiga aspek komplain yang diajukan, khususnya 'penghancuran nilai-nilai utama konservasi' dan pelanggaran atas tradisi serta hak azasi manusia' terkait pembabatan hutan maupun pembalakan kayu. 

Reputasi FSC dipertaruhkan

Penundaan putusan Konsil untuk mengecam Korindo adalah kemenangan bagi deforestasi dan membuat kredibilitas prinsip FSC ada dalam bahaya. 

Reputasi FSC secara global juga dipertaruhkan.

Manurut Phil Aikman, konsil sudah memegang bukti jelas bahwa standar mereka sudah dilanggar (oleh Korindo).

"(Lembaga itu) merupakan ruang lingkungan, ruang ekonomi, ruang sosial. Putusan-putusannya digerakkan oleh konsensus," kata Phil Aikman.

"Ada aspek-aspek yang memang baik. (Namun) ada aspek-aspek yang harus benar-benar diperbaiki, dan inilah salah satunya. Mereka seharusnya tidak membangun hubungan dengan perusahaan yang membakar hutan hujan dan melanggar standar-standar FSC."

Phil Aikman berpendapat dewan konsil semestinya sudah bisa mengambil putusan untuk memutus hubungan dengan Korindo atau bahkan menghentikan sementara izin Korindo menggunakan merek FSC karena bukti sudah ada di tahap ini. 

Dia mengatakan kasus ini bukan satu-satunya kasus deforestasi dan pelanggaran atas hak-hak pemilik tanah, karena ada sejumlah perusahaan lainnya yang beroperasi di Papua memiliki masalah serupa. (*)

loading...

Sebelumnya

Sebanyak 98 KK nelayan Kampung Binyeri Biak Numfor butuh perahu fiber

Selanjutnya

Menyapa Skouw Sae di batas negara

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 33491x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 17244x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 16673x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe