Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Diduga ada pungli dalam pendaftaran calon Ketua KNPI Papua
  • Senin, 24 September 2018 — 12:23
  • 754x views

Diduga ada pungli dalam pendaftaran calon Ketua KNPI Papua

Hal ini dikatakan Yopie Ramhadi, Sekretaris Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Provinsi Papua kepada wartawan, Minggu (23/9/2018) di Jayapura.
Dedi Patipawael, perwakilan OKP Wira Karya Indonesia saat menunjukan bukti kuitansi pembayaran salah satu calon KNPI Papua kepada pihak Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) – Jubi/Roy Ratumakin.
Roy Ratumakin
Editor : Edho Sinaga
LipSus
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 17:37 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 17:24 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 08:58 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 00:09 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi – Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Papua ke 14 yang akan berlangsung pada 15 Oktober 2018 mendatang menuai protes akibat isu pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) dalam menjaring calon Ketua KNPI Papua.

Hal ini dikatakan Yopie Ramhadi, Sekretaris Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Provinsi Papua kepada wartawan, Minggu (23/9/2018) di Jayapura.

“Kami sudah memiliki bukti. Ada sekitar 12 orang calon ketua KNPI Papua yang sudah membayar kepada SC dan OC,” kata Yopie.

Yopie menjelaskan, SC dan OC mematok biaya pendaftaran kepada calon Ketua KNPI sebesar Rp25 juta. selain itu, ada setiap orang yang akan hadir dalam pelaksanaan debat kandidat para calon KNPI juga akan ditarik biaya sebesar Rp500 ribu per orang.

“Inikan sudah namanya pungli, dan ini sudah melanggar AD/ART organisasi. KNPI bukan organisasi profesi ataupun organisasi profit sehingga tidak perlu ada pungutan seperti ini. Saya harap aturan ini ditinjau lagi, ” ujarnya.

Terkait pungli tersebut, pihaknya akan melaporkan hal ini ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua dan juga Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Papua untuk dilakukan penyelidikan atas kasus pungli tersebut.

“KNPI terdaftar di Kesbangpol dan juga di Kemenkumham serta dicatat dalam lembar Negara. Jadi untuk masalah ini kami harus tegas,” katanya.

Dikatakan, pada putusan Musda ke 13 di Merauke telah diputuskan bahwa pelaksanaan Musda ke 14 dilaksanakan di Kabupaten Nabire, namun entah kenapa, Musda tersebut dipindahkan ke Jayapura. Selain itu ada pembengkakan jumlah peserta.

“Kami rasa ada permainan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk memuluskan jalannya sebagai Ketua KNPI Papua mendatang, karena dari hasil Musda di Merauke tercatat ada 53 Organisasi Kepemudaan (OKP) dibawah naungan KNPI. Tapi ini kok membengkak menjadi 130 OKP. Sisanya ini datang dari mana? Kok tidak ada pemberitahuan kepada kami yang ada di dalam KNPI,” ujarnya.

Dedi Patipawael, perwakilan OKP Wira Karya Indonesia juga mempertanyakan bahwa keputusan adanya biaya pendaftaran sebesar Rp25 juta terkesan sepihak, karena sebagai sebuah organisasi legal dan resmi sudah ada AD/ART, jadi segala kebijakan atau aturan semestinya merujuk pada AD/ART.

“Kita harus bebaskan organisasi pemuda ini dari budaya pungli. Kalau ini dibiarkan maka kedepannya praktek ini akan terus berlangsung. Kita hentikan budaya seperti ini,” kata Dedi Patipawael.

Sekadar diketahui, Musda KNPI ke 14 Provinsi Papua sedianya diselenggarakan pada Mei silam. Namun hingga kini masih tertunda, tanpa ada alasan yang jelas.

Ketua-ketua KNPI wilayah Meepago menilai ada ketidakkonsistenan pengurus KNPI Provinsi. Padahal, keputusan tertinggi berada di dalam pengambilan keputusan hasil musyawarah dan Rapat Pimpinan (Rapim) Daerah.

Ketua KNPI Kabupaten Nabire, Norbertus Mote mengatakan musyawarah ke-13 di Merauke dan diperkuat dengan Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) KNPI di Jayapura pada November 2017, menghasilkan kesepakatan bahwa pelaksanaan musyawarah Provinsi KNPI ke-14 akan dilaksanakan wilayah Meepago, dengan Nabire sebagai tuan rumah penyelenggara.

“Kami sudah bersedia dan menyanggupi. dan tetap konsisten sebagai tuan rumah penyelenggara Musda,” ujar Mote dalam jumpa pers bersama ketua KNPI Dogiyai dan Deiyai di kantor KNPI Nabire, Kamis sore (20/9/2018).

Menurut Mote, pihaknya juga telah menyiapkan langkah-langkah persiapan. Bahkan sudah bertemu dengan semua pengurus ketua KNPI wilayah Meepago dan membentuk panitia lokal.

“Sekalipun belum ada petunjuk pelaksanaan dan teknis dari pengurus Provinsi, Bupati Nabire juga telah menyatakan kesediaannya,” katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

Kodam Cenderawasih: PN Jayapura ingkar janji pemberantasan minol

Selanjutnya

Ini jawaban soal pungli penerimaan calon Ketua KNPI Papua

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 33462x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 17206x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 16647x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe