Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Perdasi kepegawaian memberikan kewenangan gubernur dalam penerimaan CPNS
  • Selasa, 25 September 2018 — 10:07
  • 987x views

Perdasi kepegawaian memberikan kewenangan gubernur dalam penerimaan CPNS

"Perdasi kepegawaian itu merupakan implementasi pasal 27 dalam Undang-Undang (UU) nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua," kata Gobai, Selasa (25/9/2018).
Ilustrasi Kantor Gubernur Papua - Jubi. Dok
Arjuna Pademme
Editor : Edho Sinaga

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua, John NR Gobai mengatakan, Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) kepegawaian daerah yang disahkan DPR Papua, akhir 2017 lalu memberikan kewenangan kepada gubernur dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Papua.

Ia mengatakan, dalam Perdasi itu mengatur bagaimana penerimaan kepegawaian daerah, mulai dari proses seleksi hingga pengumuman. Perdasi juga mengatur persentase 80 persen orang asli Papua dan 20 persen non-Papua dalam penerimaan pegawai di Papua.

"Perdasi kepegawaian itu merupakan implementasi pasal 27 dalam Undang-Undang (UU) nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua," kata Gobai, Selasa (25/9/2018).

Meski telah disahkan DPR Papua kata Gobai, namun Perdasi tersebut belum dapat diterapkan lantaran menunggu gubernur menandatanganinya, kemudian diberikan penomoran dan dimasukkan ke lembaran daerah (diundangkan).

Untuk itu ia mendesak Gubernur Papua, Lukas Enembe segera menandatangani Perdasi kepegawaian, kemudian memerintahkan Sekda dan Biro Hukum memasukkan memberikan penomoran, dimasukkan ke lembaran daerah dan akan menjadi dasar gubernur dan pemerintah pusat dalam penerimaan CPNS di Papua, karena gubernur, bupati (wali kota) yang tahu kebutuhan pegawai di Papua.

"Segera tandatangani dan bawa ke Jakarta. Gunakan pasal 27 UU Otsus sebagai dasar untuk bicara dengan pemerintah pusat. Perdasi itu mengatur semuanya, termasuk penerimaan IPDN," ujarnya.

Hadirnya Perdasi kepegawaian lanjut Gobai, dapat memperkuat kewenangan Papua dana penerimaan CPNS dan IPDN, karena selama ini UU sektoral, termasuk UU ASN melemahkan kewenangan dalam UU Otsus.

"Apalagi UU Nomor 23 tahun 2014 pasal 399 memberikan peluang hukum untuk Papua," ucapnya.

Anggota Komisi bidang pemerintahan, politik dan hukum DPR Papua, Yonas Nusi mengatakan hal yang sama. Menurutnya, dasar pembuatan Perdasi kepegawaian mengacu pada UU Otsus Papua. 

"Papua memiliki UU Otsus yang harus menjadi pertimbangan pemerintah pusat. Papua tak bisa disamakan dengan daerah lain di Indonesia dalam penerimaan CPNS," kata Nusi.

Pihaknya akan berupaya mendorong Pemprov Papua membahas hal itu kemudian bersama-sama menyampaikannya ke pemerintah pusat dan DPR RI sebagai lembaga pembuat undang-undang. (*)

loading...

Sebelumnya

Anak Papua harus sekolah dan ikuti perkembangan TI

Selanjutnya

Penangkapan, tekanan psikologis untuk OAP

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34428x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23059x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 18984x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe