Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Kalimantan
  3. Ratusan ribu pekerja perkebunan dan pertambangan terancam tak memilih
  • Senin, 01 Oktober 2018 — 23:32
  • 1150x views

Ratusan ribu pekerja perkebunan dan pertambangan terancam tak memilih

Kondisi itu terjadi karena tak masuknya karyawan dalam DPT, mereka bukan warga Kalimantan Tengah yang juga tak masuk dalam daftar pemilih tetap di daerah asal.
Ilustrasi pixabay.com

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Palangka Raya, Jubi - Sebanyak 200 ribu karyawan yang bekerja di perkebunan dan pertambangan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah terancam tak bisa menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum (Pemilu) serentak 2019.

"Hal itu terjadi jika karyawan dari luar yang KTP bukan Kalteng bekerja di perkebunan dan pertambangan di Kalimantan Tengah tidak masuk Daftar Pemilih Tetap di daerah asal,” kata Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Harmain Ibrohim, Senin (1/10/2018).

Hermain menyebutkan angka laporan yang diterima dari empat kabupaten terdapat 100 ribuan karyawan. Sehingga untuk seluruh karyawan perkebunan dan pertambangan di Kalteng yang tak berKTP Kalteng bisa mencapai 200 ribu orang.

Kondisi itu terjadi karena tak masuknya karyawan dalam DPT, mereka bukan warga Kalimantan Tengah yang juga tak masuk dalam daftar pemilih tetap di daerah asal.

Komisioner KPU Kalteng lainnya Wawan Wiraatmaja menambahkan, salah satu solusi yang dapat dilakukan ialah memastikan karyawan yang bersangkutan masuk DPT di daerah asal. Kemudian juga bisa dilakukan dengan melakukan perpindahan data kependudukan dari daerah asal ke Kalimantan Tengah.

Ia mengaku akan berkoordinasi dengan Disnaker provinsi dan perusahaan untuk memperoleh data rinci karyawan asal luar yang menjadi karyawan perkebunan dan pertambangan di Kalteng. “Selanjutnya juga berkoorsinasi dengan KPU di daerah asal karyawan tersebut untuk mengetahui apakah yang bersangkutan terdaftar kepesertaan pemilu 2019," kata Wawan.

Secara nasional mulai 1 hingga 28 Oktober 2018 KPU RI meluncurkan program dengan tanda tagar (#) Gerakan Melindungi Hak Pilih. Gerakan ini bertujuan memastikan masyarakat telah masuk DPT dengan cara mengecek langsung diantaranya dengan mendatangi kantor kelurahan/desa, menecek di laman lindungihakpilihmu.kpu.go.id atau bisa dengan mengunduh aplikasi KPU RI pemilu 2019 di play store.

"Diantara tujuan program tersebut untuk menyajikan data Daftar Pemilih Tetap yang semakin akurat. Untuk itu masyarakat juga diharapkan memastikan dirinya telah masuk DPT dengan melakukan pengecekan," kata Wawan. (*)

loading...

Sebelumnya

Fungsi hutan sosial di Kalteng baru tercapai 131.589 hektare

Selanjutnya

Harga gabah di Kalsel naik 1,13 persen

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe