Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Kalimantan
  3. Aturan pengawasan barang berbahaya diusulkan revisi
  • Sabtu, 27 Oktober 2018 — 21:41
  • 1065x views

Aturan pengawasan barang berbahaya diusulkan revisi

Usulan itu tekait  jenis BBM dan elpiji, sebagai komoditas barang berbahaya yang menjadi hajat hidup orang banyak .
Ilustrasi, pixabay.com

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Pontianak, Jubi  - Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria, mengusulkan agar peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2015 tentang pengawasan bongkar muat barang berbahaya direvisi. Usulan itu tekait  jenis BBM dan elpiji, sebagai komoditas barang berbahaya yang menjadi hajat hidup orang banyak .

"Revisi tersebut juga terkait besarnya tarif pengawasan yang nilainya lebih mahal dari harga BBM dan elpiji tersebut,” kata Sofyano, Sabtu, (27/18/2018) .

Menurut dia, meski penetapan besaran tarif barang berbahaya ditunda dan ditetapkan hanya sebesar Rp10 per liter, namun perubahan belum maksimal karena tanpa merivisi peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2015.
 
Sofyano menilai pengawasan kegiatan bongkar muat barang berbahaya dan tidak hanya memungut BNBP seperti Migas, oleh Kementerian Perhubungan bisa berpotensi terjadinya "pungutan liar" .

"Ini rawan terjadi ketika BBM dan gas serta barang berbahaya lainnya dipungut PNBP pengawasan bongkar dan muat barang berbahaya, tetapi tidak dilakukan pengawasan bongkar muatnya,” kata Sofyano menjelaskan.

Tanpa pengawasan pada setiap kegiatan bongkar muat, maka pungutan itu bisa berpotensi sebagai pungutan liar dan bisa menimbulkan kegaduhan publik apalagi saat ini adalah saat kampanye Pemilu 2019.

Pembongkaran BBM dan elpiji yang masuk kategori barang berbahaya harus dilawasi sesuai ketentuan yang berlaku. Meski diakui saat ini masih terkendala dengan jumlah SDM atau aparat Kemenhub yang melakukan pengawasan pada tiap kegiatan bongkar muat barang berbahaya tersebut.

“Sehingga saya yakin hal itu tidak mungkin bisa dilaksanakan," katanya. (*)
 

loading...

Sebelumnya

Dua bangkai kapal ini ganggu pelayaran sungai Barito

Selanjutnya

Kotawaringin Timur bangun kebun raya senilai Rp 1,4 triliun

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe