Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Koran Jubi
  3. 17 tahun Otsus, Mama Mote: Semua kejar uang merah saja
  • Rabu, 31 Oktober 2018 — 05:55
  • 590x views

17 tahun Otsus, Mama Mote: Semua kejar uang merah saja

“Otsus itu seperti tidak dirasakan. Sekolah banyak tak terurus, guru tidak datang, yang sarjana mati bodok-bodok di jalan, di kali. Sakit hati sekali,” ujarnya dengan mata berkaca-kaca.
Para peserta diskusi terbatas "17 Tahun Otsus" berfoto bersama di Aula TK-SD YEGEKA Ugibutu, Enarotali, Paniai, Kamis (25/10/2018) - Jubi/Zely Ariane
Zely Ariane
Editor :

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Nabire, Jubi – Topik soal Otonomi Khusus (Otsus) menghangat akhir-akhir ini. RUU Otonomi Khusus Plus kembali akan didorong oleh Pemerintah Provinsi Papua mengantisipasi berakhirnya Otsus beberapa tahun mendatang. 

Saat Pemprov Papua bersemangat dengan rancangan Otsus Plus, beberapa kalangan terdidik dan tokoh masyarakat Paniai memberi catatan pedis terhadap 17 tahun berjalannya Otsus.

Welmina Mote tampak sangat emosional saat ia memaparkan pendapatnya tentang Otonomi Khusus di Tanah Papua. Sesekali ia berdiri menegaskan kesimpulannya dengan suara keras.

“Otsus itu seperti tidak dirasakan. Sekolah banyak tak terurus, guru tidak datang, yang sarjana mati bodok-bodok di jalan, di kali. Sakit hati sekali,” ujarnya dengan mata berkaca-kaca.

Mama Mote, demikian ia menyebut dirinya, bersama enam orang lainnya berpartisipasi dalam forum diskusi terbatas di Ugibutu, Enarotali Paniai, Kamis (25/10/2018). Forum itu membahas penilaian dan refleksi kebijakan Otonomi Khusus yang berlaku di Tanah Papua sejak ditetapkan berdasarkan UU Otsus No.21 tahun 2001.

“Tidak ada yang dijalankan serius, semua mau uang merah saja. Tidak ada itu jadi tuan di tanah sendiri. (Bagaimana) mau jadi tuan tapi mati kiri kanan,” kata Mama Mote, menyesalkan situasi pendidikan dan ekonomi di Tanah Papua serta kematian yang datang silih berganti.

Hal serupa disoroti Sem Pekei, tokoh masyarakat dan Aparat Sipil Negara. Menurut dia selama era Otsus masing-masing institusi jalan sendiri.

“Dinas-dinas jalan sendiri, gereja jalan sendiri, masyarakat jalan sendiri. Sambil uang masuk kiri kanan. Kalau dulu (sebelum Otsus) secara moral orang bertanggung jawab atas tugas. Tapi setelah ada UU Otsus ini malah terbalik, uang yang buat orang jalan, bahkan dikorupsi,” kata dia.

Perempuan tersingkir

Peserta diskusi yang didominasi perempuan itu menilai 17 tahun Otonomi Khusus di Papua ini lebih banyak membawa keburukan ketimbang kebaikan, khususnya terhadap perempuan dan anak-anak.

Maria Gobai, aktivis perempuan Paniai, menyoroti era Otsus yang justru menghasilkan lebih banyak perempuan putus sekolah dan nihilnya pembinaan keluarga.

“Khusus perempuan yang putus sekolah itu sangat memprihatinkan. Putus sekolah begitu saja. Kalau dulu ada pembinaan di SKB, sekarang tidak ada,” ujar perempuan yang telah lama aktif mengadvokasi hak-hak perempuan Paniai di bidang politik ini.

SKB Enarotali adalah Sanggar Kegiatan Belajar di Enarotali yang ditujukan khusus untuk membina kapasitas perempuan-perempuan muda Katolik. Sebelum era Otsus SKB sangat aktif dan berperan penting dalam membantu meningkatkan kapasitas perempuan muda di Paniai.

Gobai mengakui bahwa perempuan yang berpendidikan telah bertambah selama era Otsus, namun hal itu tidak diikuti oleh pendidikan khusus keterampilan dan kapasitas perempuan, serta regenerasi kepemimpinan politik perempuan.

“Di bidang pendidikan perempuan memang bertambah yang bisa, tapi pendidikan khusus perempuan sangat kurang, (karena itu) SKB harus dipulihkan lagi,” kata dia.

Selain menyangkut keterampilan perempuan, keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Paniai pun nihil di periode lima tahun terakhir. Padahal, menurutnya, potensi perempuan besar Paniai tapi tidak terwadahi secara politik.

“Sekarang ini banyak perempuan-perempuan yang sudah selesai sekolah (sarjana—Red) tapi di bidang politik tidak ada perempuan yang bicara di legislatif. Padahal perempuan yang lebih merasakan langsung berbagai persoalan dalam keluarga, dan perempuan mampu, dari berkebun, tanam nota (ubi jalar—ed), pikul anak, tapi siapa yang suarakan mereka?” kata dia.

Gobai juga mengingatkan bahwa perempuan lah yang paling banyak menjadi korban kekerasan di lingkungan keluarga hingga politik negara.

“Mereka juga korban kekerasan kalau mereka protes (ke) negara dan keluarga,” ujarnya.

Selama Otsus berjalan ini, Gobai menilai belum ada kemajuan signifikan taraf hidup perempuan di Paniai. Padahal, menurut dia, kaum perempuan lah yang lebih banyak hadir ke muka publik untuk mencegah konflik maupun mencari solusinya.

Otsus untuk ‘Orang Khusus’

Otsus punya tiga pilar yang menjadi tolak ukur sejauh mana orang asli Papua mendapat manfaatnya, yaitu: perlindungan, keberpihakan, dan pemberdayaan.

Namun bagi Agustinus Pigai, tokoh pemuda Paniai, ketiga pilar itu tidak tampak wujudnya.

“Pemberdayaan di semua sektor itu tidak ada, kita tersingkir di segala bidang. Tidak ada pasar, tidak bisa bersaing, tidak diberi kesempatan,” ujarnya.

Hal itu, tambah Sem Pekei, disebabkan karena Sumber Daya Manusia Papua tidak sungguh-sungguh dibangun. Sementara birokrasi pemerintahan tak diisi orang-orang yang kompeten di bidangnya.

“(yang terjadi sekarang) Politik nepotisme, jabatan diberi karena lihat keluarga bukan kemampuan. Jadinya sepanjang SDM Papua tidak terbangun, ya Otsus tidak berguna. Padahal dulu sebelum Otsus pertanian maju, tapi sekarang raskin (rastra) dan bantuan-bantuan tunai masuk merusak produktivitas masyarakat. Hasilnya orang-orang dari luar Papua akhirnya masuk ambil semua potensi ekonomi, sampai jual pinang saja dong ambil,” ujar Pekei.

Disamping keburukan yang dirasakan, ada lapisan khusus masyarakat yang justru mendapat kemudahan akibat Otsus. Hal itu dikatakan Agus Kadepa, seorang penggerak pendidikan komunitas asal Tuguwai, Agadide, Kabupaten Paniai.

“Otsus itu bagus, tapi hanya untuk orang-orang khusus, keberpihakan hanya untuk orang khusus, perlindungan untuk orang khusus, pemberdayaan untuk orang khusus. Dan orang-orang khusus itu ya para pejabat Otsus, serta para pendatang yang mendapatkannya,” kata Agus.

Baginya Otsus itu terbukti hanya membawa kehancuran bagi mayoritas Orang Asli Papua.

“Generasi Otsus itu sekarang berusia sekitar 18 tahun dan mereka kini justru lebih banyak hancur berantakan karena tidak terdidik,” ujarnya.

Menurut dokumen Rencana Aksi Inpres No 9/2017 Bappenas, dari sisi sumber daya manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Papua antara tahun 2011-2016 memang lebih rendah dibandingkan dengan IPM nasional. Namun, disebutkan selama tahun 2015-2016, Provinsi Papua mencatat pertumbuhan IPM tertinggi di Indonesia (1,40%), jauh di atas rata-rata nasional (0,91%) (BPS, 2017).

Selama tujuh tahun terakhir (2011-2017), mengutip data Bappenas, Provinsi Papua mampu menaikkan IPM sebesar 4,08% lebih tinggi dibandingkan Provinsi Papua Barat yang naik sebesar 2,31%. Secara spasial, pada tahun 2016, IPM terendah di Provinsi Papua terdapat di Kabupaten Nduga, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Pegunungan Bintang.

Diskusi terbatas yang difasilitasi Yayasan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat (YAPKEMA) itu diselenggarakan sebagai bagian dari kajian FOKER (Forum Kerjasama) LSM Papua terkait dampak Otsus terhadap kondisi Orang Asli Papua (OAP) saat ini. FOKER LSM, bersama partisipan, sejak awal terlibat dalam penyusunan rancangan UU Otsus 17 tahun lalu. (*)

loading...

Sebelumnya

Pekerja ingin UMP Papua naik lebih 8 persen

Selanjutnya

Ubi jalar Papua

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34140x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 20488x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 17845x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe