Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Domberai
  3. Manusia, ancaman terbesar bagi Provinsi konservasi
  • Selasa, 06 November 2018 — 23:44
  • 327x views

Manusia, ancaman terbesar bagi Provinsi konservasi

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Papua Barat, Derek Ampnir mengatakan, salah satu ancaman terbesar bagi provinsi konservasi adalah bencana kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh manusia (faktor antropogenik).
Derek Ampnir, Kepala BPBD Provinsi Papua Barat. - Jubi/Hans Arnold Kapisa.
Hans Kapisa
Editor : Edho Sinaga

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Manokwari, Jubi – Komitmen Pemerintah dan semua pihak di tanah Papua menjadikan tanah papua sebagai provinsi konservasi (Papua-Papua  Barat) harus sejalan dengan komitmen masyarakat untuk menegakkan aturan yang sudah ditetapkan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Papua Barat, Derek Ampnir mengatakan, salah satu ancaman terbesar bagi provinsi konservasi adalah bencana kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh manusia (faktor antropogenik).

“Jika faktor antropogenik (manusia) tidak dicegah atau diberikan pemahaman yang  baik, maka ancaman kebakaran hutan bisa terjadi karena penebangan liar, pembukaan lahan perkebunan skala besar atau kegiatan perladangan  berpindah-pindah,” ujarnya.

Dikatakan Derek, disamping faktor kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor alam, ada pula kebakaran hutan yang disebabkan kelalaian manusia. Menurutnya, harus ada upaya pencegahan dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk mendukung terbentuknya Provinsi Konservasi.

Berdasarkan data BPBD, terdapat lima Kabupaten di Papua Barat yang rawan bencana kebakaran hutan. Diantaranya Kabupaten Manokwari, Teluk Bintuni, Fakfak, Sorong Selatan dan Teluk Wondama. Lima kabupaten masuk daerah rawan kekeringan sehingga berpotensi memicu kebakaran hutan.

“Karena kita punya pengalaman kekeringan. Bencana kekeringan sudah kita petakan dengan baik di lima Kabupaten yang berpotensi bencana kekeringan yang memicu kebakaran hutan dan lahan. Semua tergantung dari kesadaran masyarakat dalam melestarikan lingkungan," katanya.

Sebagai solusi, BPBD Papua Barat bersama perkumpulan terbatas PERDU, tengah menggagas sebuah peraturan Gubernur (Pergub)  tentang sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Papua Barat.

Ampnir mengatakan, draf Pergub dimaksud sudah masuk dalam tahap akhir dengan harapan mendapat masukan guna perbaikan draf yang sebelumnya. Selanjutnya akan didorong untuk ditelaah lebih lanjut oleh biro hukum untuk melihat substansi hukumnya.

“Penyusunan draf Pergub ini, bertolak dari Inpres No. 17 tahun 2015 dan  Permen KLH No. 32 tahun 2016. Kita di Papua Barat walaupun hutan masih terlihat utuh tapi kadan juga terjadi kebakarann hutan. Belum lama ini kebakaran hutan di Fakfak akbibat kekeringan dan tahun 2016 lalu juga terjadi kebakaran hutan di Sorong akibat ulah manusia,” bebernya.

Diharapkan, draf Pergub yang sedang disusun dapat menjadi salah satu instrumen untuk mencegah kebakaran hutan dan mendukung program Provinsi Konservasi.

“Kita buat aturan sehingga semua pihak kita libatkan, mulai dari pra bencana, saat terjadi bencana sampai paska bencana, sehingga ketika terjadi bencana bagaimana semua pihak berkolaborasi, karena penanganan bencana itu multi sektor bukan satu sektor saja,” kata Ampnir.

Sementara, Asisten I Sekda Provinsi Papua Barat, Musa Kamudi mengatakan, kebakaran hutan dan lahan merupakan masalah serius di Indonesia yang membutuhkan penanganan secara intensif, karena kebakaran hutan sangat bersdampak pada degradasi dan deforestasi.

“Kebakaran hutan di Indonesia tahun 2015 khususnya di Sumatra, Kalimantan, dan Papua saat itu menghanguskan hutan seluas 2,61 juta hektar dengan kerugian ekonomi mencapai Rp221 triliun. Selain itu mengakibatkan kabut asap yang sangat berpengaruh terhadap masalah kesehatan maupun social masyarakat secara nasional,” ujarnya saat hadir dalam kegiatan konsultasi publik rancangan Pergub  mengenai sistem pengendalian kebakaran hutan di Swissbel Hotel Manokwari, Selasa (6/11/2018)

Secara khusus di Papua Barat, kata Musa, sejak tahun 2012 hingga 2016 ancaman kebakaran hutan masih terjadi di berapa wilayah di Papua Barat, terutama di lahan gambut, hutan savana yang telah rusak dan hutan dengan kerapatan tinggi. Bukan saja faktor alam tapi diduga karena faktor manusia, sehingga diharapkan ada sebuah regulasi untuk menyatukan semua pihak dalam upaya pencegahan. (*).

loading...

Sebelumnya

Upah ratusan juru pelihara situs tak dibayar sembilan bulan

Selanjutnya

Gereja Katolik pertama di Teluk Wondama terbakar

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34144x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 20586x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 17885x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe