Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Pasifik
  3. PM Prancis bertemu pemimpin Kaledonia Baru setelah referendum
  • Kamis, 08 November 2018 — 01:31
  • 913x views

PM Prancis bertemu pemimpin Kaledonia Baru setelah referendum

PM Philippe tiba di Nouméa dari Vietnam, Senin (5/11/2018), satu jam setelah pengumuman resmi bahwa 56.4% dari pemilih, memilih tetap bersama Prancis.
Perdana Menteri Prancis, Edouard Philippe (kanan), menyalami Marie-Claude Tjibaou, janda dari pemimpin pro-merdeka terkemuka, Jean-Marie Tjibaou, di Komisi Tinggi Prancis, 5 November 5018 di Nouméa, Kaledonia Baru. - RNZI /AFP or licensors
Elisabeth Giay
Editor : Galuwo

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Nouméa, Jubi - Perdana Menteri Prancis, Edouard Philippe, telah menyelesaikan serangkaian pertemuan putaran pertama, dengan pemimpin-pemimpin Kaledonia Baru menyusul referendum kemerdekaan wilayah itu.

PM Philippe tiba di Nouméa dari Vietnam, Senin (5/11/2018), satu jam setelah pengumuman resmi bahwa 56.4% dari pemilih, memilih tetap bersama Prancis.

Dia menjamu para pemimpin politik di Komisi Tinggi di Nouméa, partai demi partai, menyediakan kesempatan agar bisa membahas hasil referendum dengan semua pihak.

PM Prancis itu kemudian melanjutkan perjalanannya di Koné, kursi Provinsi Utara, di mana ia bertemu dengan Presiden Partai Caledonian Union, Paul Neaoutyine dan rekannya dari Parti de Liberation Kanak (Palika), Daniel Goa.

Philippe mengeluarkan pernyataan, melalui televisi, tentang hasil referendum itu sebelum meninggalkan Nouméa, dan terbang ke kembali Paris Senin malam lalu.

Dalam pidatonya, PM Philippe telah mengumumkan, akan ada pertemuan dengan para penandatangan Perjanjian Nouméa di Paris bulan depan. Pertemuan itu, yang juga melibatkan menteri luar negeri, dilaksanakan untuk membahas kelanjutan setelah referendum.

Ia memuji proses referendum sebagai suatu keberhasilan untuk demokrasi, menekankan bahwa hasil dari pemilihan itu tidak dipertanyakan oleh siapa pun.

Philippe menyampaikan pidatonya, setelah melakukan serangkaian pertemuan singkat dengan para pemimpin dari semua partai, yang diwakili di Kongres sebelum terbang kembali ke Paris.

PM Edouard Phillipe dihadapkan dengan hasil referendum yang menentang prediksi sebelumnya, dimana suara anti-merdeka sebelumnya diharapkan akan menang telak.

Mengamati kemenangan kubu anti-merdeka, ia harus mengakui melonjaknya dukungan untuk gerakan pro-kemerdekaan orang Kanak.

Mereka menuntut referendum lanjutan yang dijamin oleh konstitusi untuk diadakan sebelum 2022, agar dilaksanakan pada tahun 2020 dan 2022, dengan harapan ini akan mengakhiri dekolonisasi atas Kaledonia Baru.

Margin kemenangan yang lebih kecil dibandingkan prediksi sebelumnya, diharapkan menambah momentum bagi perjuangan penentuan nasib sendiri orang Kanak.

Referendum yang dilaksanakan hari Minggu lalu adalah kejadian yang pertama sejak tahun 1987, ketika lebih dari 98 persen memilih untuk mendukung Prancis.

Dalam pidatonya menyusul pemungutan suara itu, menurut laporan Al Jazeera, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan ‘mayoritas’ dari penduduk Kaledonia Baru, telah menunjukkan bahwa mereka ingin wilayah itu ‘tetap bertahan dengan Prancis’.


 

“Para pemilih telah diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan secara berdaulat, dengan mengetahui secara penuh fakta-fakta dan hubungan antara Kaledonia Baru dan Prancis,” kata Macron dalam pernyataan yang disiarkan televisi dari Istana Élysée di ibukota Prancis, Paris, pada hari Minggu.

“Saya bangga kita akhirnya berhasil melewati langkah bersejarah ini,” tambahnya.

Sementara itu, France 24 melaporkan Alosio Sako, salah seorang anggota utama FLNKS berkata “Kita berada satu langkah pendek dari kemenangan dan masih ada dua pemungutan suara yang akan datang.”

Orang Kanak pribumi di wilayah itu, mencakup sekitar 40 persen jumlah penduduk, dengan orang-orang keturunan Eropa yang mencapai 27 persen.

Referendum hari Minggu lalu adalah penentuan nasib sendiri pertama, yang diadakan di wilayah Prancis sejak Djibouti di Tanduk Afrika memilih untuk merdeka, dalam pemungutan suara serupa pada tahun 1977. (RNZI)

loading...

Sebelumnya

Transparansi pengembangan kunci konservasi tuna

Selanjutnya

Presiden Kepulauan Marshall hadapi mosi tidak percaya

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34144x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 20588x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 17886x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe